Respons Anies dan Ganjar soal Dugaan Tekanan ke Rektor oleh Aparat

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons dugaan tekanan atau intimidasi kepada rektor setelah ramai-ramai civitas academida se-Indonesia mengeluarkan maklumat atau seruan mengkritisi perkembangan demokrasi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anies di sela agenda kampanyenya di Sulawesi Selatan mengatakan saat ini sudah bukannya lagi masa operasi-operasi bersifat kosmestik, karena hal buruk pasti terbongkar (becik ketitik olo ketoro).

"Ya gini, sekarang ini era untuk mengungkapkan pandangan secara autentik. Sudah lewat masanya untuk melakukan operasi-operasi yang sifatnya kosmetik. Enggak akan bisa berhasil. Semuanya akan terungkap. Jadi kemarin saya sampaikan 'becik ketitik olo ketoro'," kata Anies di Parepare, Sulsel, Selasa (6/2).

Menurut Anies, kampus-kampus yang mulai bersuara setelah melihat kondisi demokrasi yang mendekati hari pencoblosan dilakukan secara alami.

"Jadi kita natural saja, dan menyaksikan bahwa kampus-kampus ini memang mengungkapkan pandangan yang senyatanya dari masyarakat. Kita hormati dan kalau memang ada yang harus dikoreksi, ya kita koreksi. Sesederhana itu," ujar pria yang pernah menjadi rektor dan mendikbud tersebut.

Lihat Juga : Polrestabes Semarang Buka Suara soal Anggota Kontak Rektor Unika

Menurutnya, sejumlah civitas academica kampus belakangan ini mulai bersuara mengenai penyimpangan sistem, sehingga diduga terjadi Intimidasi kepada pihak kampus. Anies mengingatkan agar aparat kembali menjalankan tugas pokoknya.

"Aparat keamanan saya rasa kembali ke tugas utamanya," kata eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Menurut Anies, negara tidak boleh melarang orang untuk menyampaikan pandangan dan kritikan atas kondisi demokrasi bangsa saat ini.

"Ya kita lihat saja. Kan kita juga tidak boleh melarang orang mendukung, tidak boleh juga melarang orang mengkritik. Itu adalah kebebasan berekspresi. Negara tidak bisa mengatur pikiran, negara bisa mengatur perbuatan. Selama perbuatannya tidak melanggar hukum itu boleh, tapi tidak boleh diatur pikirannya, karena pikiran tidak bisa diatur oleh negara," kata dia.

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan saat kampanye di Parepare, Sulawesi Selatan (CNN Indonesia/Ilham)

Ganjar sebut civitas academica tak takut tekanan

Di tempat terpisah, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut pemerintah tidak perlu takut dengan gelombang kritik yang bermunculan dari civitas academica berbagai perguruan tinggi belakangan ini.

"Saya kira pemerintah tidak perlu ketakutan, aparat penegak hukum tidak perlu melakukan tekanan," kata Ganjar kata Ganjar ditemui di Embung Embung Kaliaji, Wonokerto, Turi, Sleman, Selasa (6/2).

Ganjar mengatakan itu meneruskan pernyataan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang sebelumnya mengungkap menerima laporan akan adanya operasi untuk menekan para rektor sehingga mau menyuarakan narasi positif terkait pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lihat Juga : TPN Komentari Dugaan Operasi Menekan Rektor Beri Narasi Jokowi Baik

Bagi Ganjar, intervensi macam itu hanya akan memupus simpati masyarakat sementara perguruan tinggi juga dia yakini tak akan pernah gentar menghadapi tekanan seperti ini.

Ganjar melihat ini adalah peran akademisi yang mendayagunakan pemikiran-pemikirannya dalam menjaga bangsa Indonesia.

"Kampus itu institusi yang tidak pernah takut, mereka membawa pikiran-pikiran ilmiah, mereka membawa nilai-nilai kebaikan dan itulah yang terjadi," kata Ganjar.

"Mereka membawa nilai-nilai kebaikan dan itulah yang terjadi. Nah kalau udah puluhan begini (perguruan tinggi menyatakan sikap) di Indonesia masih melakukan tekanan ya kita enggak punya perasaan. Enggak usah khawatir itu akan menggelinding lebih besar lagi," kata eks Gubernur Jawa Tengah itu.

Paslon capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kanan) dan Mahfud MD (kiri). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Mahfud sebelumnya mengungkap adanya upaya menekan para rektor lewat sebuah operasi oleh pihak tertentu untuk menyuarakan narasi positif terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Muncul sejumlah operasi mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi, mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid terbaik," kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof! di sebuah cafe daerah Seturan, Sleman, DIY, Senin (5/2) malam.

Namun, kata Mahfud, tak semua rektor yang didatangi oknum mengiyakan permintaan tersebut. Salah satunya yang menolak, kata dia, adalah Rektor Uniersitas Katolik Soegijapranata Semarang Ferdinandus Hindiarto.

Terpisah, Ferdinand pun mengonfirmasi mengenai dugaan dirinya didatangi anggota Polri untuk membuat testimoni bernarasi positif, dan telah menolaknya.

Lihat Juga : Rektor Unika Diminta Polisi Buat Narasi Positif Jokowi, tapi Ditolak

Belakangan ini, sejumlah civitas academica dari pelbagai kampus di Indonesia menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi serta menuntut pemilu 2024 yang jujur dan adil.

Hingga Senin (5/2) tercatat sudah lebih dari 10 kampus yang mengkritik Jokowi. Mereka adalah Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas, Padjadjaran (Unpad), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Hasanuddin (Unhas).

Kemudian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Mulawarman Samarinda, Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Institut Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, Universitas Bung Karno, hingga Universitas Sumatera Utara (USU).