PDIP Usul TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Tim Investigasi Kecurangan Pemilu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengusulkan kepada Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk membentuk tim investigasi kecurangan Pemilu 2024.

"Kami akan mengusulkan kepada Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud agar dibentuk suatu tim khusus," kata Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).

Hasto mengatakan tim itu nantinya terdiri dari tim hukum, kelompok ahli hukum, dan para pakar berkaitan dengan demografi.

"Kemudian juga investigasi forensik untuk melihat dari seluruh proses-proses yang ada dan tim khusus ini tentu saja juga akan menampung dari pihak-pihak yang punya interest begitu besar di dalam menjaga demokrasi Indonesia," jelasnya.

Hasto menyampaikan PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura beserta para relawan hingga kini terus mengumpulkan bukti-bukti adanya kecurangan Pemilu 2024.

Menurutnya, pasca reformasi baru kali ini pemilu diwarnai gerakan masyarakat sipil dan diikuti oleh gerakan dari perguruan tinggi yang begitu luar biasa.

"Artinya memang ada suatu persoalan yang sangat fundamental yang berkaitan dengan legitimasi pemilu, baik itu proses maupun dari hasil pemilu itu sendiri," ucapnya.

Usulan tersebut disampaikan di tengah proses quick count (hitung cepat) Pilpres 2024. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada tertinggal dari dua paslon lainnya.

Berdasarkan quick count Litbang Kompas per 19.54 WIB dengan 84,45 persen suara yang masuk, Ganjar dan Mahfud mendapatkan 16,07 persen, sedangkan Prabowo dan Gibran mendapatkan 58,81 persen, dan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 25,12 persen.

Hasil serupa juga ditampilkan Charta Politika dengan 89,80 persen data yang masuk. Ganjar-Mahfud mendapatkan 16,40 persen, sedangkan Prabowo-Gibran 57,76 persen, dan Anies-Cak Imin 25,83 persen.

Sebagai catatan, hasil resmi Pilpres 2024 sebenarnya baru bisa diketahui sekitar sebulan setelah pemungutan suara. Namun, Undang-Undang Pemilu memperbolehkan hitung cepat.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan 24/PUU-XVII/2019 mengatur quick count boleh disiarkan dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.