AHY Respons Usul Hak Angket Pemilu: Tak Usah Prejudice pada Kecurangan

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai usulan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 merupakan wacana yang perlu dihormati.

Aspirasi serupa menurutnya terjadi di sejumlah negara alias bukan hal baru. Namun demikian, AHY berharap seluruh pihak sebaiknya tidak fokus pada kecurangan pemilu.

Lihat Juga : ANALISIS Nyaring Suara Pemilu Curang, Bagaimana KPU Harusnya Bersikap?

"Yang jelas kita tidak usah prejudice (berprasangka) pada kecurangan dan sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pascapemungutan suara. Itu wajar," kata AHY di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).

AHY pun meminta seluruh masyarakat beranjak dari persoalan pemilu, terlepas siapapun pemenangnya. Ia menilai sudah saatnya seluruh warga negara membangun rekonsiliasi bangsa.

"Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu," imbuhnya.

Lebih lanjut, AHY yang per hari ini resmi dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabinet Indonesia Maju juga memastikan partainya ke depan akan selalu bijak menggunakan suara di parlemen, baik itu formal maupun informal.

Lihat Juga : Babak Baru Dugaan Kecurangan Pemilu, Anies Sambut Usul Angket Ganjar

Anak sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pun menegaskan saat ini Demokrat sudah resmi menjadi bagian dalam pemerintah. Ia memastikan akan mengawal pemerintahan dan bekerja menuntaskan segala 'pekerjaan rumah' di Kementerian ATR/BPN.

"Yang jelas kami tidak ingin terjebak dalam isu-isu yang mengganggu konsentrasi pemerintah," ujar AHY.

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebelumnya mengajak partai-partai pengusung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di DPR untuk menggulirkan hak angket dalam mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Ganjar mengaku telah mengusulkan wacana hak angket ke partai pengusungnya di DPR, PDIP dan PPP. Namun, usulan itu harus mendapat banyak dukungan partai lain agar memenuhi syarat lebih dari 50 persen anggota dewan.

Lihat Juga : Menteri Tito: Angket Kecurangan Pemilu Hak Parpol, tapi Ada Mekanisme

Ia pun menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada parpol. Hal ini ia sampaikan merespons usul Ganjar Pranowo yang ingin parpol pendukungnya serta parpol pendukung Anies Baswedan mengajukan hak angket kecurangan pemilu di DPR.