Massa Anugerahi Bawaslu DIY 'Krupuk Mlempem' Award

Puluhan orang mengatasnamakan diri mereka Paguyuban Masyarakat Jogja Pro Demokrasi menyerahkan 'Krupuk Mlempem Award' kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, Kamis (22/2) siang.

Penyerahan 'Krupuk Mlempem Award' menjadi simbolisasi protes mereka atas kinerja Bawaslu pusat hingga daerah yang dianggap tak berdaya menindak berbagai bentuk pelanggaran dan kecurangan pemilu 2024.

Aksi diawali dengan iring-iringan para ibu-ibu berkebaya penuh riasan cat wajah sambil membuat bunyi-bunyian memakai peralatan dapur. Di barisan tengah, empat orang pria menggotong sebuah 'blek' atau kaleng kerupuk berukuran raksasa dan bertuliskan 'Krupuk Mlempem Award'.

Beberapa membawa spanduk 'tolak pemilu curang' atau 'Pilpres ulang tanpa Jokowi'. Sambil menuju Kantor Bawaslu DIY, di Mantrijeron, Kota Yogyakarta, massa aksi juga menyanyikan yel-yel 'Bawaslu mlempem'.

Setibanya di depan Kantor Bawaslu DIY, orator silih berganti melakukan orasi di depan jajaran komisioner instansi pengawas pemilu tersebut.

"Masyarakat Yogyakarta melihat Bawaslu seperti kerupuk melempem. Ribuan kecurangan, ratusan, bahkan satu saja kecurangan itu akan menodai proses demokrasi," kata orator.

Lihat Juga : ANALISIS Nyaring Suara Pemilu Curang, Bagaimana KPU Harusnya Bersikap?

"Kami masyarakat menanyakan kepada Bawaslu, apa kerja bapak sebagai badan pengawas pemilu, bapak-ibu sekalian digaji dengan uang pajak rakyat. Apapun negara memungut dari kami. Kami hanya menginginkan lima tahun sekali memperoleh pemimpin yang benar, melalui proses yang benar, kenapa bapak melempem," lanjutnya.

Sebelum aksi usai, salah satu orator menyerahkan kaleng kerupuk kecil dengan hiasan pita kepada Ketua Bawaslu DIY M. Najib.

Rendra Setiawan, koordinator Paguyuban Masyarakat Jogja Pro Demokrasi menegaskan aksi yang mereka lakukan hari ini murni datang dari kegelisahan lintas komunitas masyarakat alias non partisan.

Mereka gelisah melihat Bawaslu bak tak bergeming melihat pelanggaran atau kecurangan pemilu. Pihaknya melihat Bawaslu bersikap permisif terhadap politik uang, penyalahgunaan bansos, penggunaan fasilitas negara oleh pejabat publik, intimidasi oknum aparat hingga temuan penggelembungan penghitungan suara.

Rendra juga menuding kenaikan tunjangan kinerja bagi para ASN Bawaslu dua hari menjelang pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 juga melemahkan kerja-kerja pengawasan terhadap KPU.

Lihat Juga : Geliat Rekapitulasi di Kecamatan & Fenomena 'Gali Kubur' Suara Pemilu

Bagi mereka, Bawaslu sebagai instrumen demokrasi telah gagal menjalankan fungsinya secara optimal. Bawaslu tak ubahnya sekedar tukang stempel kepentingan rezim penguasa yang telah mengatur sedemikian rupa Pemilu terselenggara sesuai seleranya.

"Kami melihat Bawaslu tidak melakukan itu, maka aksi ini kami lakukan. Kami memberi dorongan moral juga kritik tekanan kepada Bawaslu karena masih ada waktu Bawaslu untuk melakukan sesuatu agar proses demokratisasi dalam pemilu dilakukan dengan benar agar melahirkan kepemimpinan nasional yang legitimate," ujar Rendra.

"Proses pemilu yang tidak fair, tidak sesuai prosedur, yang mengangkangi konstitusi memungkinkan munculnya kepeminpinan yang unlegitimate," sambungnya.

Rendra menekankan, apabila Bawaslu memang merasa tak mampu bekerja secara profesional dan sesuai muruahnya, maka mereka mendesak digelarnya pemilu ulang.

"Dan di Jogja ini kami menyuarakan reformasi jilid II, kami tak akan berhenti sebagai masyarakat sipil bahwa reformasi belum berhenti melawan kecurangan pemilu dan pemerintahan yang tak legitimate," pungkasnya.

Lihat Juga : Mahfud soal Wacana Hak Angket: Itu Urusan Partai, Bukan Paslon