Jimly Asshiddiqie Ketemu Airlangga, Bahas Hak Angket hingga Amandemen

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (26/12).

Jimly mengatakan mendiskusikan banyak hal ia bahas bersama Airlangga dalam pertemuan itu, seperti evaluasi sistem politik, amandemen ke-5 UUD 1945, hingga hak angket dalam Pemilu.

Lihat Juga : Mahfud Jelaskan Beda Hasil Vonis Gugatan Pemilu Lewat Angket dan MK

"Kami tadi diskusi soal berbagai soal, termasuk saya sih bilang momentum sekarang ini bisa enggak dipakai untuk supaya orang move on," kata Jimly.

"Kami ajak publik ini berpikir tentang masa depan, perbaikan sistem termasuk bila disepakati itu jadi ide soal perubahan ke-5 UUD," beberanya.

Ia kemudian membeberkan hak angket yang dibahas dalam pertemuan itu. Menurutnya, itu sebaiknya diterima pemerintah. Pasalnya, belum ada satu pun hak angket yang dipakai dalam dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

[Gambas:Video CNN]

"Tapi, adanya hak angket ini, misalnya terjadi, saya malah apresiasi supaya dalam catatan sejarah, di era pemerintahan Jokowi ada hak angket dipakai," jelas Jimly.

Lebih lanjut, dalam pertemuannya, Jimly juga meminta pandangan dari Airlangga Hartarto dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar terkait dengan kemungkinan diterapkan amandemen ke-5 UUD 1945.

"Saya beri saran ini, sekaligus memitigasi kekecewaan supaya orang move on mari kita berpikir ke depan. Prinsip dia setuju, tapi timing-nya dia masih ragu," jelasnya.

Jimly kemudian menilai perlu adanya evaluasi terhadap reformasi yang sudah 25 tahun ini, terutama sistem threshold 20 persen yang ia yakini perlu dikaji ulang. Hal itu demi menciptakan iklim politik yang lebih adil.

Sistem threshold merupakan ambang batas minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase peraihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.

"Partai yang punya status sebagai peserta Pemilu berhak mengajukan calon, enggak usah pakai threshold-threshold-an," ucapnya.

"Jadi yang capresnya jangan hanya orang Jateng, Jatim, Jabar, orang Palembang seperti saya juga bisa. Soal enggak menang ya tidak apa-apa. Jadi biar banyak, dari Papua, dari Bugis, itu antara lain yang saya bahas," ujarnya.