PDIP soal Isu Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS: Pemilu Belum Kelar

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira menyoroti wacana program makan siang gratis oleh Prabowo-Gibran menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ia mengaku heran dengan wacana tersebut. Padahal, KPU hingga kini juga belum mengumumkan hasil akhir Pemilu 2024.

"Saya ambil contoh saja satu hal yang kita belum apa-apa, belum selesai pemilu sudah ada hal yang berkaitan dengan makan siang gratis masuk di dalam Dana BOS, kan repot kita memperdebatkan dan mempertanggungjawabkan seperti ini," kata Andreas dalam raker dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (6/3).

Andreas mengatakan anggaran makan siang gratis ini akan menelan biaya lebih besar dibanding seluruh anggaran Kemendikbudristek.

Ia lantas mengusulkan pembentukan kementerian khusus yang membawahi urusan program makan siang gratis.

"Ketimbang kita harus masukkan DIPA dana BOS yang mungkin jumlah angkanya sedikit dengan dijejali anggaran yang begitu besar," tegasnya.

Lihat Juga : Perhimpunan Guru Tolak Program Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS

Andreas pun meminta agar diadakan evaluasi khusus perihal usulan yang berkenaan dengan program-program pemerintahan selanjutnya.

Wacana itu untuk pertama kalinya digulirkan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar. Ia mengusulkan kepada Menko Airlangga Hartarto penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis.

Zaki menyampaikan itu ketika Airlangga hadir dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten beberapa waktu lalu.

"Pola pendanaannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini," usul Zaki kepada Airlangga di SMPN 2 Curug, Tangerang.

Menko Airlangga tidak mengamini langsung usul tersebut. Namun, ia mengindikasikan bahwa dana BOS memang dimungkinkan untuk mendanai program Prabowo-Gibran tersebut.

"Kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat," ujar Airlangga.

Pada Senin (4/3), Kemenko Perekonomian mengklarifikasi wacana yang menyebut Menko Airlangga mengusulkan penggunaan BOS untuk mendanai program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan isu yang beredar di beberapa media atau lini masa tidak benar. Ia menekankan usul penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis bukan datang dari Menko Airlangga.

"Kan sama-sama kita dengar, itu usulan atau presentasi dari Pak Zaki (Bupati Tangerang 2013-2023 Ahmed Zaki Iskandar), mantan bupati Tangerang itu. Jadi, dia mengusulkan (penggunaan dana) BOS karena mekanismenya sudah ada, prosedurnya juga sudah ada, tapi mereka mengusulkan dipisahkan," ucap Haryo kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/3).

"Jadi, bukan BOS yang sudah jalan, tapi skemanya itu skema BOS, dia sebutnya BOS makan siang gratis, gitu kurang lebih. Jadi, usulannya dari sekolah atau Pemerintah Daerah (Pemda) Tangerang bisa dibilang, yang diusulkan oleh Pak Zaki," sambungnya.

Lihat Juga : PKS Protes Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS di Rapat Paripurna DPR

Wacana itu pun mendapatkan penolakan dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan sebagian besar dana BOS selama ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.

Iman mengatakan P2G berharap gizi anak Indonesia terpenuhi. Akan tetapi, ia menekankan bahwa para guru juga harus mendapatkan asupan gizi.

Menurutnya, dana BOS diutak-atik untuk program makan siang gratis berpotensi tidak menyejahterakan guru dan memajukan pendidikan Indonesia.

"Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS," ucap Iman dalam keterangan resmi, Sabtu (2/3).