KPK Sebut Ada Mark Up di Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada penggelembungan anggaran atau mark up dalam pengadaan kelengkapan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI sehingga diduga merugikan keuangan negara miliaran Rupiah.
"Umumnya pengadaan barang dan jasa ketika terjadi kemahalan harga. ini kasusnya kalau enggak salah mark up harga, ada persekongkolan. Katanya mahal padahal di pasar enggak seperti itu," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Kantornya, Jakarta, Rabu (6/3).
Alex belum bisa menyampaikan informasi resmi perihal penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut karena belum menerima banyak informasi dari tim penyidik. Termasuk ketika ditanya keterkaitan anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.
"Kalau detailnya saya belum dapat infonya seperti itu apakah ada kerja sama dengan BURT dan sebagainya," kata pimpinan KPK berlatar belakang hakim tindak pidana korupsi (tipikor) ini.
Dalam kasus ini, KPK sudah mencegah tujuh orang tersangka bepergian ke luar negeri selama enam bulan hingga Juli 2024.
Mereka ialah Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar; Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR Hiphi Hidupati; Direktur Utama PT Daya Indah Dinamika Tanti Nugroho; Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada Juanda Hasurungan Sidabutar.
Kemudian Direktur Operasional PT Avantgarde Production Kibun Roni; Project Manager PT Integra Indocabinet Andrias Catur Prasetya; dan Edwin Budiman (swasta).
Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com pada laman LPSE DPR, di tahun 2020 untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, setidaknya terdapat empat pengadaan kelengkapan sarana RJA DPR.
Tender itu antara lain.Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Ulujami dengan HPS Rp10 miliar, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok A dan B dengan HPS Rp39,7 miliar, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok C dan D dengan HPS Rp37,7 miliar.
Kemudian Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok E dan F dengan HPS Rp34 miliar. Seluruh tender berstatus selesai.
Pada Rabu, 31 Mei 2023, KPK telah mengklarifikasi Sekjen DPR Indra Iskandar terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi. Saat itu, Indra terlihat mengenakan kalung berwarna merah sebagai tanda tamu penindakan KPK.
Indra tidak memberi penjelasan ketika dikonfirmasi awak media mengenai kehadirannya di kantor lembaga antirasuah tersebut.