DPD Kritisi Status Wapres di Kursi Dewan Aglomerasi di RUU DKJ

DPD RI mengkritisi status Wakil Presiden sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang tengah dikebut DPR bersama pemerintah.

Anggota DPD Sylviana Murni menilai posisi wapres perlu dicermati ulang. Silvy yang merupakan anggota DPD dari dapil DKI Jakarta itu mengaku tak ingin posisi tersebut menjadi dualisme kekuasaan dengan presiden.

"DPD RI berpandangan bahwa atribusi kewenangan secara langsung kepada wapres sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi dalam RUU ini harus dipertimbangkan," kata Sylvi dalam rapat kerja pembahasan RUU DKJ bersama pemerintah di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (13/3).

Sylvi menjelaskan, pada dasarnya kewenangan wapres harus berdasarkan mandat dari presiden. Sebab, presiden adalah pemegang mandat tertinggi dalam pemerintahan.

Lihat Juga : DPR Target RUU DKJ Disahkan 4 April Sebelum Idulfitri

Dia, karena itu, menilai pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan kewenangan di antara keduanya.

"Pada dasarnya penugasan ke Wapres harus berdasarkan kewenangan mandat dari Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi. Dan saya yakin ini sudah diperhitungkan dengan matang sebagai penanggung jawab tertinggi," kata perempuan yang pernah ikut kontestasi Pilkada DKI 2017 tersebut.

Dalam draf RUU DKJ sejauh ini memberi kewenangan kepada wapres sebagai ketua dewan kawasan aglomerasi Daerah Khusus Jakarta setelah kota itu tak lagi menjadi ibu kota RI.

Kawasan aglomerasi metropolitan Jakarta mencakup minimal wilayah Provinsi DKJ, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

Lihat Juga : Tito: Pemerintah Tolak Gubernur DKI Ditunjuk Presiden di RUU DKJ