KPK Dalami Indra Iskandar soal Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar perihal perencanaan hingga proses lelang pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR dalam pemeriksaan saksi, Kamis (14/3).

Materi yang sama juga didalami tim penyidik KPK terhadap saksi Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR Hiphi Hidupati.

Lihat Juga : Sekjen DPR Irit Bicara Usai Diperiksa Kasus Kelengkapan Rumah Jabatan

"Keduanya hadir dan dikonfirmasi di antaranya kaitan proses awal tahap perencanaan, tahap lelang dan pelaksanaan dari pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI TA 2020," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (15/3).

Sementara itu, Indra Iskandar irit bicara setelah diperiksa KPK. Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada lembaga antirasuah.

"Tanya penyidik," kata Indra singkat menjawab pertanyaan awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/3) petang.

Periksa 10 saksi

Pada hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi untuk mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR.

Para saksi tersebut ialah Sjaepudin (PNS Setjen DPR/Analis Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 2019-2020); Sri Wahyu Budhi Lestari (PNS Setjen DPR/Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa); Sutrisno (PNS Setjen DPR/Kepala Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa); Syamsul Hadi (PNS Setjen DPR/Pemelihara Sarana dan Prasarana/Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Sarana Kelengkapan RJA Ulujami DPR TA 2020); dan Tomy Susanto (PNS Setjen DPR).

Kemudian Usman Daryan (Pemelihara Sarana dan Prasarana Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR Tahun 2012-sekarang); Wildan (PNS/Kasubbag Admin dan Logistik Pamdal DPR); Adhar (Direktur PT Haradah Jaya Mandiri); Adung Karnaen (Direktur Utama PT Alfriz Auliatama); dan Andi Wiyogo (swasta).

Lihat Juga : KPK: Anggaran Proyek Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR Rp120 M

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com pada laman LPSE DPR, di tahun 2020 untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal (Setjen)DPR, setidaknya terdapat empat pengadaan kelengkapan sarana RJA DPR.

Yakni Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Ulujami dengan HPS Rp10 miliar; Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok A dan B dengan HPS Rp39,7 miliar; Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok C dan D dengan HPS Rp37,7 miliar; dan Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok E dan F dengan HPS Rp34 miliar. Seluruh tender berstatus selesai.

Dalam kasus ini,KPK sudah mencegah tujuh orang tersangka bepergian ke luar negeri selama enam bulan hingga Juli 2024.

Mereka ialah Sekjen DPR Indra Iskandar; Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR Hiphi Hidupati; Direktur Utama PT Daya Indah Dinamika Tanti Nugroho; Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada Juanda Hasurungan Sidabutar.

Lihat Juga : KPK Periksa Sekjen DPR & Kabag Pengelolaan Rumah Jabatan Hari Ini

Kemudian Direktur Operasional PT Avantgarde Production Kibun Roni; Project Manager PT Integra Indocabinet Andrias Catur Prasetya; dan Edwin Budiman (swasta).