Mengingat Ucapan Muhadjir, Airlangga, Sri Mulyani, Risma soal Bansos

Tri Rismaharini

Dalam rapat Komisi VIII DPR pada 19 Maret 2024, Risma mengaku tidak tahu soal 'bombardir' bansos menjelang pemungutan suara Pilpres 2024.

Menurutnya, alokasi anggaran bansos memang besar. Namun, kata Risma, Kemensos tak memegang langsung anggaran tersebut.

"Kami itu pegang uang besar itu seperti akuarium, kita bisa lihat, enggak bisa pegang. Karena uang itu langsung ke KPM [dari Kemenkeu], bukan lewat kami uangnya," kata Risma dalam rapat.

Ia menjelaskan pemerintah setiap awal tahun memang mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk bansos. Untuk penyaluran 2024, SPM dikeluarkan per 26 Januari.

Oleh karena itu, kata Risma, wajar jika bansos selalu disalurkan setiap awal tahun. Hanya saja, tahun ini bertepatan dengan tahun politik.

Sementara, Kemensos diberi amanat untuk menjalankan Program Perlindungan Sosial dengan anggaran Rp497 triliun. Untuk 2024 anggarannya mencapai Rp78 triliun. Artinya, lanjut Risma, dia tidak ikut campur dengan bansos di luar itu.

"Sisanya ya saya enggak ngurusi. Kenapa? Ya, saya ngurus ini saja mumet gitu kan, ini komplain sini, komplain sana," katanya.

Risma pun sempat menangis saat mendengar cerita tentang seorang lansia bernama Semi yang hidup sebatang kara dan tak mendapatkan bansos dari pemerintah.

Ditemui setelah rapat, Risma mengaku akan melakukan evaluasi terhadap DTKS. Ia menyebut kasus Semi ini bukan satu-satunya.

Sri Mulyani

Guyuran bansos disetujui DPR

Pada akhir Januari 2024, Sri Mulyani menjelaskan pada 2024 ini pemerintah menggelontorkan anggaran bansos Rp493,5 triliun. Anggaran ini naik Rp20,5 triliun dibanding 2023.

Ia mengatakan bansos digelontorkan karena APBN digunakan pemerintah sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, baik dari risiko perlambatan ekonomi global maupun situasi ekonomi domestik.

Menurutnya, gelontoran bansos itu pun tak diputuskan pemerintah sendiri. Bansos diberikan atas persetujuan DPR.

"Jadi, kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR," ujar Sri dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1).

Blokir anggaran Rp50 T di Desember 2023

Sri Mulyani sempat memblokir anggaran kementerian/lembaga hingga Rp50,14 triliun di 2024 melalui kebijakan automatic adjustment.

Blokir anggaran itu diketahui berdasarkan surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 yang dikirimkan Sri Mulyani kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, kepala lembaga pemerintahan non-kementerian, dan para pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

Sri Mulyani mengatakan blokir anggaran merupakan arahan Jokowi pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024. Blokir anggaran juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.

Dalam surat itu, Sri Mulyani juga mengatur soal anggaran yang dikecualikan pada kebijakan automatic adjustment. Kegiatan tersebut adalh belanja bantuan sosial yang meliputi: Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako; belanja terkait tahapan pemilu; belanja terkait IKN; dan belanja untuk pembayaran kontrak tahun jamak.

Kemudian, belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan (availability payment/AP); belanja untuk daerah otonomi baru/kementerian/lembaga baru; dan belanja untuk mendukung peningkatan produksi beras dan jagung.

Jelaskan beda data bansos dengan Risma

Sri Mulyani sempat membeberkan alasan dana program perlinsos mencapai Rp479 triliun pada tahun ini, tetapi dana yang dikelola Kemensos hanya Rp78 triliun.

Sri menyebut ratusan triliun anggaran itu sejatinya dibagi dalam berbagai kategori, mulai untuk bantuan pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial. Perlinsos yang dikelola Kemensos menurutnya benar Rp78 Triliun.

Ia menyebut alokasi untuk perlinsos sudah masuk dalam UU APBN dan disampaikan juga kepada DPR.

Ia juga menjelaskan anggaran terbesar yang digunakan dari Rp479 triliun lebih banyak diberikan untuk warga sebagai bansos dalam bentuk subsidi, di antaranya subsidi listrik, gas, dan BBM. Jumlahnya mencapai Rp300 triliun lebih.

Sementara, program yang dijalankan Kemensos adalah program keluarga harapan (PKH), bantuan sembako atau bantuan pangan nontunai (BNPT), dan program khusus untuk lansia.