Ancaman Beban Negara di Balik Wacana Kementerian Gemuk Prabowo

Asrinaldi mengatakan dengan penambahan jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran secara otomatis juga akan meningkatkan anggaran dan beban keuangan negara.

Padahal dengan kondisi yang sudah ada saat ini, Asrinaldi memandang anggaran negara yang dialokasikan untuk 34 kementerian sudah terlampau banyak. Mengingat, kata dia, masing-masing kementerian juga memiliki program kerjanya sendiri.

Lihat Juga : Gibran Bakal Jumpa Prabowo Malam Ini Bahas Kementerian Makan Gratis

"Mau tidak mau kalau bertambah 6 kementerian lagi, tentu akan berimplikasi pada pembiayaan di tingkat pusat maupun daerah, karena daerah dalam konteks otonomi hari ini sangat bergantung pada pusat," ujarnya.

"Ini juga perlu dipertanyakan. Mestinya Pak Prabowo menyelenggarakan pemerintahan secara efektif dan efisien. Tidak hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan kepada koalisi yang bertambah gemuk," sambungnya.

Pendapat senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Ia mengatakan dampak pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi efek samping yang tidak dapat dihindari dari rencana penambahan kementerian.

Selain anggaran, Agung mengatakan kementerian yang baru dibentuk itu nantinya juga tidak serta-merta langsung bisa bekerja secara efektif lantaran masih memerlukan fase transisi.

Lihat Juga : Anies soal Wacana 40 Kementerian Prabowo: Asal Sesuai Undang-undang

Ia meyakini di tahun-tahun pertama pemerintah Prabowo-Gibran, kementerian-kementerian yang baru dibentuk tersebut belum dapat bekerja secara maksimal lantaran masih fokus mengurus administrasi dan birokrasi yang ada.

"Jika akhirnya menambah kementerian, maka eksesnya ke pembiayaan yang memakan APBN. Pemborosan anggaran maupun soal waktu untuk mandiri, karena diperlukan fase transisi sebelum sepenuhnya kementerian baru ini berjalan," jelasnya.

Karenanya, apabila penambahan kursi dilakukan hanya untuk akomodasi politik semata, Agung menyarankan agar Prabowo tidak menyamaratakan bobot kementerian yang sudah ada.

Misalnya, kata dia, posisi menteri koordinator ataupun menteri strategis tidak lagi dihitung sebagai satu kursi jatah partai politik, sehingga dapat menambah ruang gerak bagi Prabowo untuk mengakomodasi semua pihak.

"Misalnya Golkar 5 kursi, maka saat mengambil Menko Perekonomian yang berbobot 2 kursi, tinggal tersisa 3 kursi kementerian, sehingga bisa menghemat 1 jatah kursi dari Golkar untuk pihak lainnya," tuturnya.

Lihat Juga : ANALISIS Potensi Penyimpangan dan Alat Kepentingan Politik di Balik UU Desa

Di sisi lain, Agung juga mewanti-wanti agar pemerintahan Prabowo-Gibran tetap memberikan porsi yang seimbang terhadap pihak profesional dalam kabinet.

Ia khawatir apabila kabinet Prabowo-Gibran mayoritas diisi dari partai politik malah justru akan kontraproduktif dengan program-program besar yang telah dicanangkan dalam Pilpres kemarin.

"Jika terlalu banyak kalangan partai menjadi menteri, maka kalangan wamen sebaiknya di isi dari nonparpol atau sebaliknya. Sehingga arahan membentuk Zaken Kabinet tetap bisa terwujud dalam skema win-win solution," pungkasnya.