Polda Bali menyatakan masih mendalami dugaan upaya pembubaran paksa dan intimidasi oleh ormas terhadap acara dan peserta Forum Air untuk Rakyat (People's Water Forum/PWF).
Kabid Humas Polda Bali Kombes Jansen Avitus Panjaitan berkata masih mendalami peristiwa ini untuk mengetahui masalah sesungguhnya.
"Kami masih dalami dan belum tahu pasti apa masalahnya dan siapa-siapa yang miskomunikasi," kata Jansen, Selasa (21/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejauh ini, pihaknya menduga masalah tersebut tidak dicerna dengan baik oleh dua kelompok tersebut. Selain itu, dia menyebut kegiatan di Hotel Oranjje itu belum mendapat izin dari pihak berwajib.
"Karena sampai saat ini belum ada laporan resmi kepada kepolisian," imbuhnya.
Aksi premanisme diduga dilakukan ormas yang menamakan diri Patriot Garuda Nusantara (PGN) terhadap gelaran Forum Air untuk Rakyat yang digelar di Denpasar, Bali, sejak awal pekan ini.
Pada Senin (20/5) kelompok massa itu berupaya membubarkan paksa forum yang digelar Pro Demokrasi (Prodem) dan pemerhati lingkungan lain di Hotel Oranjje, Jalan Hayam Wuruk, Denpasar. Lalu, pada Selasa ini, diduga bagian dari kelompok massa itu kembali melakukan intimidasi termasuk mengadang orang yang hendak datang ke PWFdi lokasi sama.
Dua yang diadang sehingga tak bisa masuk ke hotel tersebut adalah eks Hakim MK I Dewa Gede Palguna dan Pendiri LBH Bali WCCNi Nengah Budawati. Mereka berdua adalah salah satu pemateri untuk acara People's Water Forum (PWF) tersebut.
Budawati mengatakan massa yang mengadangnya berdalih mereka melakukan itu karena memang kegiatan tersebut dilarang kepolisian.
"Terus kalau kami tidak bisa mengisi acara ini mana suratnya? Tidak ada katanya, dari Polda mereka bilang," ujar Budawati saat ditemui awak media di depan lokasi acara forum tersebut, Selasa (21/5) seperti dikutip detikBali.
Terpisah, Koordinator Denpasar Demokrasi Forum Ignasius Darmawan mengatakan pihaknya mengecam dugaan pembiaran oleh kepolisian terhadap massa yang ormas yang mengatasnamakan Patriot Garuda Nusantara (PGN)untuk membubarkan forum tersebut, bahkan mengintimidasi peserta baik fisik maupun verbal.
"Kami mengecam tindakan pembiaran Kepolisian Bali atas sikap-sikap arogansi dari pihak oknum ormas yang telah mengintimidasi dan dan mempersekusi hak sipil," kata Darmawan dalam keterangan tertulis, Selasa.
Pihaknya lantas mendesak Polda Bali untuk menjamin hak warga negara untuk berkumpul dan menyatakan pendapat.
"Kami meminta untuk pihak kepolisian menindak tegas serta menangkap ormas-ormas yang melakukan tindakan intimidasi, persekusi dan tindakan kekerasan lainnya terhadap warga sipil dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," kata dia.
Sebelumnya, salah seorang pentolan ormas PGN, Pariyadi, beralasan pembubaran acara Forum Air untuk Rakyat berdasarkan Peraturan Gubernur Bali.
"Peraturan Gubernur melarang kegiatan seperti ini. Kami Patriot Garuda Nusantara menolak adanya kegiatan dan ini sudah tidak benar," ujar Pariyadi.
Forum Air untuk Rakyat atau PWF itu disebut sebagai tandingan dari KTT World Water Forum ke-10 yang digelar di Bali pekan ini.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang juga Ketua Harian World Water Forum (WWF) ke-10 meminta semua pihak tak melarang kritikan PWF karena justru akan mencoreng nama Indonesia.
"Itu haknya mereka (PWF) dah ngomong. Kalau dilarang, malah kita jelek. Malah Indonesia yang kena," kata Basuki di The Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (21/5).
Menurut Basuki, PWF memang sudah sering melontarkan suara-suara sumbang terhadap forum air internasional itu sejak digelar kali keempat di Meksiko pada 2006. PWF juga sering menginterupsi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat akan membuka WWF ke-10.
Meski begitu, Basuki memastikan kritikan PWF tidak akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan dan berbagai hal yang dibicarakan selama perhelatan WWF ke-10 di Bali. Namun, Basuki belum mengetahui duduk perkara aksi anarkistis PGN terhadap PWF.
"Menurut WWC (World Water Council), saya juga bersama WWC, (PWF) itu NGO (ormas) yang (dianggap mengganggu). Tadinya, (PWF) mau dicekal. Saya bilang, 'no' (jangan)," katanya.
Baca berita lengkapnya di sini.
(tim/kid)