Poin-poin Penting Hasil Rakernas V PDIP, Singgung Kekuatan Penyeimbang

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP menghasilkan total 17 rekomendasi eksternal menyikapi situasi dinamika politik nasional dalam beberapa waktu terakhir.

Sebanyak 17 poin rekomendasi itu disampaikan berdasarkan hasil rapat internal partai yang digelar selama tiga hari mulai 24-26 Mei di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara.

Rekomendasi tersebut dibacakan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pada hari terakhir penutupan Rakernas dan memuat sejumlah poin penting terkait arah partai ke depan. Dari total 17 rekomendasi, beberapa di antaranya turut menanggapi pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024 lalu.

Rakernas juga membahas soal arah atau sikap politik PDIP ke depan, termasuk rencana pelaksanaan Kongres partai yang akan digelar pada April 2025. CNNIndonesia.com merangkum sejumlah poin penting dari 17 rekomendasi hasil Rakernas. Berikut di antaranya:

Lihat Juga : Ahok Klaim Belum Dapat Tugas dari Megawati Maju Pilkada

Pemilu 2024 terburuk dalam sejarah demokrasi

Rakernas V PDIP menilai Pemilu dan Pilpres 2024 sebagai Pemilu terburuk dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Puan menyoroti penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, dan praktik money politics yang kian masif.

Merespons situasi itu, PDIP merekomendasikan peninjauan ulang sistem pemilu ke depan melalui pelembagaan partai politik, penguatan pers, dan masyarakat sipil.

"Rakenas V Partai menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia," kata Puan saat membacakan poin hasil Rakernas.

Perlu kekuatan penyeimbang

Rakernas V PDIP juga mendorong kekuatan penyeimbang atau check and balances untuk meningkatkan kualitas demokrasi. PDIP karena itu mendorong perlakuan yang adil terhadap partai yang berada di dalam dan luar pemerintahan.

"Rakenas V Partai menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances)".

Instruksi koalisi

Berdasarkan suara dan masukan para kader, Rakernas merekomendasikan kepada Megawati Soekarnoputri agar kerja sama politik atau koalisi hanya dilakukan dengan partai yang punya komitmen menjaga agenda reformasi.

Puan menyebut, keinginan itu disampaikan struktur kader mulai dari tingkat ranting, anak ranting, PAC, hingga hingga DPD partai.

Minta maaf sikap kader langgar konstitusi

PDIP, melalui rekomendasi yang disampaikan Puan, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas prilaku kader yang tidak menjunjung etika politik dan melakukan pelanggaran konstitusi.

Rakernas karena itu mendorong perbaikan sistem rekrutmen, pelatihan, dan kaderisasi agar perilaku kader tidak kembali terulang ke depan.

"Selanjutnya, Rakernas V Partai merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai, agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali," kata Puan.

Mega dapat mandat tentukan sikap politik partai

Rakernas V PDIP memberi mandat kepada Megawati Soekarnoputri untuk menentukan sikap politik partai pada pemerintahan mendatang. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 15 AD/ART partai.

Puan mengatakan bahwa keteguhan sikap pemimpin partai penting untuk menghadapi transisi pemerintahan ke depan.

"Oleh karena itu Rakernas V Partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik Partai terhadap pemerintah".

Namun pada kesempatan itu, PDIP belum menentukan sikapnya untuk berada di dalam atau luar pemerintahan. Megawati dalam pidatonya mengatakan dirinya masih melakukan kalkulasi politik.

"Harus dihitung secara politik loh," kata Mega disambut tepuk tangan kader.

Rakernas sepakat dorong Megawati lanjutkan ketua umum

Rakernas V PDIP juga memberi mandat kepada Megawati Soekarnoputri untuk melanjutkan posisinya sebagai Ketua Umum. Secara resmi, penentuan posisi ketua umum partai untuk periode lima tahun ke depan akan dibahas dalam Kongres VI pada 2025.

"Rakenas V Partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof. DR Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025".