Cerita Siswi di Jambi Kritik Jokowi dan Bahaya Ruang Digital bagi Anak

Kasubdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi AKBP Reza Khomeini mengonfirmasi tidak ada pihak yang melaporkan Fadiyah ke Polda Jambi mengenai kritikan pada Presiden. Polda Jambi hanya menangani kasus Fadiyah dan Pemkot Jambi yang sudah diselesaikan pertengahan 2023 lalu.

"Sampai kemarin tidak ada. Sempat ramai isunya, tetapi saya pastikan tidak ada yang membuat laporan seperti itu," katanya.

Ia pun mengatakan tidak ada laporan pelanggaran Undang-undang ITE yang berkaitan dengan Pemilu 2024. Namun, kata Reza, Polda Jambi dan polres jajaran akan melakukan patroli siber ketika memasuki masa pemilihan kepala daerah beberapa bulan lagi.

Sepanjang 2023, Polda Jambi menangani 230 kasus ITE. Sedangkan sejak Januari hingga Juni 2024, kasus ITE yang ditangani Polda Jambi mencapai 122 kasus.

Lihat Juga : Ramai Aktivis Soroti Dugaan Kriminalisasi Jadi Modus Pembungkam Kritik

"Laporan ITE sangat meningkat dari tahun ke tahun karena perkembangan teknologi. Rata-rata penipuan online dan pencemaran nama baik. Sisanya, ada pengancaman dengan video call sex," kata Reza.

Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), berdasarkan laporan yang dirilis pada 2 Februari lalu, mengungkapkan terdapat 2.330 hoaks selama tahun 2023. Dari ribuan hoaks itu, sebanyak 1.292 hoaks terkait politik yang 645 di antaranya berkaitan langsung dengan Pemilu 2024.

Jumlah hoaks politik itu dua kali lipat lebih banyak dibandingkan hoaks sejenis pada musim Pemilu 2019 yakni sebanyak 644 hoaks. Platform Youtube menjadi tempat ditemukan hoaks terbanyak, sejumlah 44,6 persen, diikuti oleh Facebook (34,4 persen), Tiktok (9,3 persen), Twitter atau X (8 persen), Whatsapp (1,5 persen), dan Instagram (1,4 persen).

Selain menjadi yang tertinggi, persentase hoaks politik tahun 2023 sebanyak 55,5 persen yang ditemukan Mafindo itu juga memposisikan hoaks politik kembali mendominasi topik hoaks pasca 2019. Padahal ketika pandemi, yakni 2020-2022, hoaks politik sempat turun rata-rata di bawah 33 persen.

Menurut Mafindo, masifnya hoaks politik mengganggu demokrasi di Indonesia, mengacaukan kejernihan informasi, dan dapat mengajak orang menolak hasil pemilu. Karenanya upaya komprehensif perlu dilakukan untuk mencegah dan menangani hoaks untuk menjaga kedamaian Pemilu 2024.

Ketua Safenet Damar Juniarto. (CNN Indonesia/Hani Nur Fajrina)

Sementara itu, Ketua Safenet Damar Juniarto mengatakan kasus kriminalisasi yang mengancam kebebasan berekspresi di dunia maya masih sangat tinggi di triwulan pertama 2024; ada 30 kasus dengan 52 terlapor yang dicatat Safenet pada periode tersebut. Dibandingkan pada triwulan pertama tahun lalu, kasus ini mengalami peningkatan yang sebagian besar motifnya tentang politik dan pemilu.

"Di bagian keamanan digital, insiden dengan motif politik tetap menjadi dugaan utama terjadinya serangan digital tahun ini. Hal ini berkaitan dengan situasi pemilu dan kritik-kritik terhadap pemerintah maupun pasangan capres-cawapres," katanya.

Hal yang memprihatinkan lagi, kata Damar, jumlah pengaduan kekerasan berbasis gender online (KBGO) pada triwulan pertama 2024, naik empat kali lipat dari periode yang sama di tahun lalu.

"Korban perempuan masih sangat besar atau sampai 2/3 aduan, disusul korban laki-laki dan non-biner. Korban usia anak menjadi yang terbanyak kedua setelah usia produktif 18-25 tahun."

Bertahan dari serangan digital jelang Pilkada

Serangan digital terus menerus didapatkan Fadiyah, bahkan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jambi. Fadiyah yang mengkritik Gubernur Jambi Al Haris, malah dituduh berpihak kepada calon gubernur tertentu atau memiliki kepentingan politik.

Walau demikian, Fadiyah yang telah terbiasa mengkritik, tidak berhenti mengunggah video kritikan pada pemerintah.

Faradila Alkaff (24), kakak Fadiyah, mengatakan pihak keluarga terus menerus memperhatikan kesehatan mental remaja putri itu. Ia kadang khawatir komentar negatif dan serangan digital berdampak pada kondisi psikis Fadiyah.

"Sering saya tanya 'adek gimana?' Dia selalu menjawab tidak apa," kata Fardila.

Tidak hanya Faradila, KPAI pun kadang bertanya tentang kondisi Fadiyah melalui sambungan telepon walau tidak lagi memberikan pendampingan. Namun, Fadiyah selalu bilang serangan di media sosial itu tidak berdampak dan tidak membebani.

Lihat Juga : Mega Sindir Benalu Cari Untung dan Pemancing di Air Keruh Saat Pandemi

Ketimbang serangan digital, remaja itu lebih tertekan dengan permasalahan rumah neneknya yang tak kunjung selesai. Bahkan terdapat informasi tidak benar bahwa permasalahan itu sudah selesai.

"Secara psikologi kami cemas kenapa permasalahan ini berlarut-larut dan dibiarkan. Kapan selesai? Sekuat apa perusahaan ini? Sampai anak kecil berjuang diserang para buzzer. Kalau media mati, semua mati bagaimana?" kata Faradila.

Faradila menyesali sebagian masyarakat hanya berfokus ke kosakata yang digunakan adiknya yang tayang di media sosial. Tidak mempertanyakan atau mencari tahu akar permasalahan yang dibahas remaja putri tersebut.

"Di keseharian pun kami memantau. Dia kan tumbuh dengan permasalahan itu. Kalau masalah etik, lebih tidak etik pemangku kebijakan. Menjanjikan sesuatu, tetapi tidak ditepati," ujarnya.

Para pengguna akun asli, kata Faradila, justru kebanyakan mendukung kritikan adiknya di media sosial. Sebagian pengguna akun media sosial pun mendukung perjuangan untuk menyelesaikan permasalahan neneknya.

Ketua Lembaga Pelindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Jambi Amsyarnedi Asnawi menyesalkan tindakan para pengguna media sosial yang menyerang Fadiyah. Sebab, Fadiyah masih tergolong di bawah umur sehingga masih perlu mendapatkan bimbingan.

Berbagai serangan digital itu menunjukkan ruang digital berbahaya bagi mereka yang mengkritik pemerintah, termasuk anak.

"Yang mengancam itu seharusnya melihat dengan jernih siapa Fadiyah ini. Masalahnya pihak dewasa yang mengancam dia. Itu yang tidak boleh. Bagaimana pun juga anak itu harus didampingi," katanya.

Ia mengatakan pihaknya sempat memantau kasus yang menimpa Fadiyah pada 2023 lalu. Namun, KPAI sudah terlebih dahulu memberikan pendampingan.

Walau demikian, LPAI Jambi terus memantau kondisi Fadiyah dari jauh. Ia dan timnya berencana akan menemui remaja putri tersebut. Menurutnya, Fadiyah perlu diperhatikan dan dibimbing.

"Perlu didampingi. Banyak juga akun-akun yang mem-bully. Dia perlu didampingi, apalagi masa depan masih panjang," katanya.