Tradisi Kritis Muhammadiyah Bisa Terancam Konsesi Tambang Jokowi

Kepala Divisi Kampanye WALHI Fanny Tri Jambore mengatakan selama ini ormas keagamaan menjadi pendamping masyarakat yang tergusur karena pertambangan. Namun, saat ini, mereka justru berpotensi menjadi pelaku penggusuran.

"Pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan justru akan membuat ormas-ormas ini nantinya berakhir bertikai dengan warga anggotanya sendiri," kata Fanny dilansir situs resmi WALHI.

Ia menambahkan, "Adalah sesuatu yang ironis bagi ormas keagamaan yang dibentuk untuk tujuan mulia penyebaran ajaran kebaikan jika harus berakhir menyebabkan konflik."

WALHI juga khawatir karena ormas keagamaan tidak berkompetensi mengelola tambang. Ormas keagamaan mau tidak mau akan bekerja sama dengan pemain lama pertambangan.

"Berisiko besar akan berakhir menjadi bancakan para pemain tambang yang secara keahlian teknis dan tata niaga-nya telah memiliki pengalaman pada bisnis tambang," ucapnya.

Lihat Juga : Ketum Muhammadiyah: Kami Ingin Kelola Tambang Pro Lingkungan Hidup

Merujuk lahan yang diterima PBNU, WALHI mengatakan ormas keagamaan akan diberi lahan tambang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara. Mereka menyoroti pertambangan batu bara yang selama ini mengakibatkan penggundulan hutan.

Ada 5 juta hektare lahan yang diubah menjadi pertambangan batu bara. Sebanyak 2 juta hektare di antaranya adalah kawasan hutan.

Selain itu, pertambangan batubara mendorong peningkatan emisi. WALHI menyebut Indonesia menjadi penghasil emisi terbesar kesembilan di dunia dengan 600 juta ton CO2 dari sektor energi pada tahun 2021.

Anggota Tim Pengelola Tambang PP Muhammadiyah Azrul Tanjung membantah anggapan Muhammadiyah tak akan kritis lagi ke Jokowi setelah mendapat izin tambang.

Azrul mengatakan Muhammadiyah selama ini kritis karena prinsip amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kebaikan dan mencegah keburukan). Sikap kritis, kata Azrul, bukan karena ingin mendapatkan jatah proyek.

"Kalau pemerintah salah, pasti Muhammadiyah terdepan untuk mengingatkan pemerintah, pasti itu, pasti terdepan. Artinya, tidak mungkin Muhammadiyah dengan hanya tambang akan kehilangkan diri," kata Azrul kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/7).

Azrul mengatakan Muhammadiyah sudah cukup dari segi ekonomi meskipun tak mengelola tambang. Mereka punya berbagai lini bisnis, seperti di bidang pendidikan dan kesehatan, yang cukup membiayai kerja-kerja keumatan.

Pertambangan, kata Azrul, hanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Salah satunya untuk menyubsidi klinik, rumah sakit, sekolah, dan perguruan tinggi milik Muhammadiyah dalam melayani masyarakat kurang mampu.

Azrul juga memastikan pertambangan yang dikelola Muhammadiyah tak menimbulkan konflik horizontal. Muhammadiyah akan melakukan pendekatan secara baik-baik ke masyarakat sekitar.

"Muhammadiyah tidak hanya akan mencari keuntungan. Ya Insyaallah kita turun ke daerah tambang, masyarakat tambang akan kita berdayakan," ujarnya.