HUT RI di IKN: Ajang Unjuk Pencapaian Jokowi Pindahkan Ibu Kota

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengatakan Presiden Jokowi tidak ingin IKN menjadi mega proyek yang terlantar usai lengser dari jabatannya.

Oleh karenanya, Jokowi mempercepat pembangunan IKN di masa pemerintahan saat ini dengan membangun yang pokok, mulai dari Istana dan infrastruktur pendukung lain.

"Ada contoh Proyek Hambalang yang terlantar dan meninggalkan banyak masalah hukum. IKN ini kalau tidak dikawal benar bisa mengulang apa yang terjadi di Hambalang dan itu tidak diharapkan betul oleh Presiden, sehingga cara dia memastikan itu tidak terulang adalah mengakselerasi pembangunan IKN," kata Agung saat dihubungi, Senin (12/8).

Agung berpendapat dengan pelaksanaan upacara HUT RI di IKN, Jokowi ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa pemerintahannya serius membangun IKN.

Gelaran upacara nanti, menurutnya juga, menjadi titik pencapaian pemerintah dalam membangun IKN.

"Upacara 17 Agustus itu otomatis milestone untuk menyampaikan pesan kepada semua pihak baik di dalam atau luar negeri bahwa Indonesia punya ibu kota baru, kalau tidak diselesaikan akan mencoreng nama Indonesia di kancah global. Jadi ini semacam tanggung jawab moril pemerintahan berikutnya untuk dituntaskan," ujarnya.

Lihat Juga : Jokowi Kukuhkan 76 Anggota Paskibraka yang Bertugas di Upacara IKN

Agung menilai kritik yang muncul di masyakat soal IKN salah satunya disebabkan karena turbulensi ekonomi.

Menurutnya, masyarakat ingin anggaran besar IKN bisa disalurkan ke program-program konkrit untuk menyejahterakan masyarakat lewat beragam subsidi.

"Kelas menengah semakin turun, masalah ekonomi mengemuka, sembako mahal, lapangan kerja berkurang, angka kemiskinan bergerak naik, ini menjadi kontradiktif karena arahan Presiden Jokowi tersebut tidak senafas dengan aspriasi publik yang berharap bahwa IKN ini sementara ditunda, menimbang ada banyak problem ekonomi yang lebih krusial untuk diatasi," katanya.

Pastikan IKN bisa ditempati dan aktivitas

Terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno berpendapat langkah Jokowi yang terkesan mempercepat proyek IKN karena ingin memastikan IKN bisa ditempati dan bisa digunakan sebagai tempat aktivitas pemerintah.

Jokowi, menurut dia, juga ingin mencetak sejarah sebagai presiden yang pertama kali sukses memindahkan ibu kota

"Apalagi sisa pemerintahannya Jokowi hanya tersisa kurang lebih 2 bulan, wajar kalau kemudian sebelum lengser dari jabatan politiknya, minimal Jokowi memastikan bahwa IKN ini sudah mulai bisa ditempati. Bisa sebagai tempat untuk melakukan aktivitas kegiatan politik pemerintah," kata Adi.

Ia mengatakan IKN adalah salah satu pertaruhan politik Jokowi. Apakah bakal menjadi bahan kritikan atau justru IKN menjadi bahan untuk membungkam para pengkritik.

"Kalau IKN ini tidak maksimal dan tidak tuntas, tentu Jokowi akan jadi bahan bully-an dan bahan kritikan bahwa IKN itu adalah proyek yang asal-asalan. Tapi kalau kemudian sukses, kemudian bisa dipercepat. saya kira Jokowi akan membungkam para pengkritiknya," ujar Adi.

Sementara itu, Jokowi sudah buka suara soal anggapan pembangunan IKN yang diburu-buru atau kejar target.

Jokowi menegaskan progres pembangunan IKN sudah sesuai dengan peta jalan yang ditetapkan sedari awal.

"Banyak [yang] berpikir kita ini ngejar-ngejar. Ndak, kita enggak ngejar-ngejar pekerjaan. Sesuai dengan progres yang ada kok, sesuai dengan rencana-rencana yang ada," kata Jokowi dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (29/7).

Jokowi menyebut sudah ada tahapan-tahapan pengerjaan yang disepakati. Terkait dengan rencana penyelenggaraan HUT ke-79 RI di IKN, ia mengatakan hal tersebut bukan untuk memberikan tekanan kepada pekerja melainkan memberikan semangat.

"Saya kira itu memberikan semangat agar IKN ini bisa selesai sesuai dengan tahapan-tahapan itu," katanya.

Lihat Juga : Di Depan Jokowi, Prabowo Ngaku Tak Sabar Ngantor di IKN

Jokowi menegaskan megaproyek IKN merupakan sebuah proyek pembangunan jangka panjang sehingga hasil keseluruhan tidak bisa dilihat dalam waktu singkat.

Butuh belasan hingga puluhan tahun untuk melihat IKN secara sempurna.

"Ini pekerjaan bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Bukan hanya setahun, dua tahun, tiga tahun," ujarnya.