Satu Dekade Jokowi Rangkul Papua dan Pasifik di Isu Kedaulatan

Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Pahala Mansury memimpin delegasi Indonesia untuk walk out (WO) dari konferensi tingkat tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) di Port Vila, Vanuatu, 23 Agustus 2023 silam.

Mereka WO saat pemimpin Papua Barat dan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda hendak menyampaikan pidato.

"Indonesia tidak bisa menerima seseorang yang seharusnya bertanggung jawab atas aksi kekerasan bersenjata di Papua, termasuk penculikan, diberi kesempatan berbicara di forum yang terhormat tersebut," kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah saat itu.

MSG merupakan forum Melanesia yang dibentuk pada 1998 di Port Vila, Vanuatu. ULMWP selama ini berstatus observer atau pemantau di MSG.

Sementara itu, Indonesia merupakan anggota sekutu atau associated member MSG sejak 2015 karena memiliki jutaan warga Melanesia.

Satu hari setelahnya, 24 Agustus 2023, MSG mengeluarkan dokumen "Joint Communique 22nd MSG Leaders Summit". Salah satu poinnya menegaskan kembali pengakuan soal kedaulatan Indonesia atas Papua.

"Para pemimpin menegaskan kembali kedaulatan Indonesia atas Papua," demikian bunyi dokumen itu

Dokumen itu juga menyatakan para pemimpin negara-negara anggota MSG menegaskan bahwa ULMWP tidak memenuhi kriteria keanggotaan MSG.

Saat itu, Dirjen Asia, Pasifik dan Afrika Kemenlu Abdul Kadir Djaelani mengatakan keputusan dalam komunike tersebut tidak terlepas dari sikap tegas delegasi Indonesia.

Menurutnya, delegasi Indonesia telah berupaya mengambil langkah lazim dalam dunia diplomasi untuk mengekspresikan penolakan tersebut, termasuk meninggalkan ruangan ketika ULMWP berbicara dalam forum.

Isu Papua memang kerap mencuat menjadi topik pembicaraan, tidak hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri.

Sikap pemerintah pun tegas: Papua adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI. Atas dasar itu, semua front dikerahkan untuk menjaga kedaulatan Indonesia di Papua.

Politik dalam negeri difokuskan untuk meningkatkan hidup warga Papua lewat program ekonomi dan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga keamanan.

Sementara itu politik luar negeri Indonesia bergerilya merangkul negara-negara tetangga di kawasan Pasifik yang berdekatan dengan Papua.

Sejumlah negara Pasifik Selatan disinyalir mendukung gerakan kemerdekaan Papua Barat. Masih segar dalam ingatan ketika Vanuatu menyinggung Indonesia dalam sidang PBB Tahun 2021.

Saat itu, Kemenlu RI membuat Surat Pernyataan Hak Jawab. Surat itu mengandung poin-poin sikap RI menolak segala pernyataan Vanuatu. Pemerintah Vanuatu diharapkan berhenti ikut campur dalam urusan Papua dan fokus mempererat hubungan diplomasi dengan Indonesia.

Beberapa tahun setelahnya, hubungan kedua negara setidaknya tergambar ketika Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Vanuatu, Jotham Napat Nauka, di Jakarta, Juni 2023.

Kunjungan Jotham Napat merupakan kunjungan pertama ke Indonesia selama lebih dari satu dekade.

Pada pertemuan tersebut, Ma'ruf menyampaikan komitmen Indonesia untuk meningkatkan hubungan bilateral yang dapat membawa manfaat bagi kedua negara. Ma'ruf juga mendorong kedua negara saling menghormati kedaulatan.

"Kita perlu terus mendorong hubungan bilateral yang saling menguntungkan dan saling menghormati, terutama terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah masing-masing," kata Ma'ruf saat itu. Indonesia juga menyambut baik rencana Vanuatu untuk membuka kedutaan besarnya di Indonesia.

Dua tahun setelahnya atau 2023, Kemenlu menyatakan tak ada satu pun negara yang menyinggung soal isu Papua selama sidang PBB, termasuk Vanuatu.

Menurut Kemenlu, hal itu menunjukkan masyarakat global mulai menghormati RI karena melihat berbagai upaya Indonesia dalam mengembangkan dan membangun wilayah Papua.

Soal Papua, Presiden Jokowi pun all out.

Ia mungkin jadi satu-satunya presiden yang paling sering mengunjungi Papua. Hingga Juli 2023, Jokowi tercatat sudah 17 kali berkunjung bahkan berkantor di Papua.

Di Bumi Cenderawasih, Jokowi pernah menyampaikan pembangunan infrastruktur di Papua telah menghabiskan anggaran hingga Rp1.036 triliun.

Pemerintah di antaranya telah menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur di Tanah Papua seperti jalan, jembatan, bandara, hingga pos lintas batas negara (PLBN).

"Mari kita lihat dari infrastruktur, jalan Trans-Papua 3.462 kilometer telah kita bangun di Tanah Papua. Jalan di perbatasan 1.098 kilometer telah dibangun di Tanah Papua, Jembatan Youtefa 1,3 kilometer ada di Jayapura, Bandara Domine Eduard Osok di Sorong juga kita perbaiki terminalnya," ujar Jokowi tahun lalu.

Tak hanya infrastruktur, data menunjukkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Papua konsisten naik selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi.

IPM disusun berdasar 4 komponen yakni umur harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pendapatan per kapita.

Di 2014, IPM di Papua sebesar 61,28. Sementara itu, IPM di Papua menjadi 66,66.Di bidang olahraga, hajatan PON dan Peparnas 2021 berlangsung di Papua. Tidak hanya membangun gelanggang, gelaran itu membuat perputaran uang di Papua meningkat signifikan.

Kerja untuk warga Papua

Warga Papua memberi kesaksian hasil kerja dan pembangunan pemerintah untuk Papua selama 10 tahun pemerintahan Jokowi.

Anak muda Papua dan Papua Barat tergabung dalam Eksponen Muda Papua (EMP) menilai Presiden Jokowi berhasil membangun Papua hingga ke wilayah pedalaman.

"Di sektor kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur telah dibangun sampai ke daerah pedalaman. Dulunya belum tersentuh," kata Ketua Umum EMP Rahman Fatur, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Oktober 2022 lalu, dikutip dari Antara.

Menurut dia, akselerasi pembangunan infrastruktur di era Jokowi dinilai berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dikarenakan infrastruktur yang dibangun membuat perekonomian masyarakat semakin bergeliat. Infrastruktur yang memadai dapat mengurangi waktu tempuh perjalanan sehingga mempercepat jalur logistik.

Eksponen Muda Papua merupakan organisasi yang mewadahi para mahasiswa dan mahasiswi asal Papua dan Papua Barat yang sedang menempuh pendidikan tinggi di wilayah Jabodetabek.

Di tanah Papua, pemerintah tercatat telah melakukan berbagai pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih, diantaranya pembangunan jalan Trans Papua, pembangunan bandara, pelabuhan hingga Jembatan Youtefa hingga Pos Lintas Batas Negara Sota di Kabupaten Merauke.

Ia menyatakan pembangunan di era Jokowi di Papua hampir di seluruh sektor. Bahkan, Jokowi belasan kali datang ke Papua untuk memastikan pembangunan di Papua berjalan dengan efektif dan maksimal.

Rahman menyebut, Jokowi pun telah membuat Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2020 tentang Percepatan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap pembangunan diberbagai sektor di tanah Papua.

"Presiden Jokowi dalam pemerintahannya berjalan efektif dalam membangun Papua, dan itu yang memang kita rasakan dan juga secara realitas di lapangan," katanya menegaskan.

Sementara itu Ketua EMP Provinsi Jawa Timur Nendy Gire berharap apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi untuk Papua, bisa dilanjutkan dan terus ditingkatkan oleh pemerintahan selanjutnya.

"Kami sebagai putra asli Papua melihat pembangunan di Papua kini berkembang pesat di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Keberhasilan Pak Jokowi ini harus dilanjutkan," kata Nendy Gire dalam keterangannya, Senin (10/10).

Tentu saja, konflik akibat aksi-aksi separatisme kelompok kriminal bersenjata (KKB) masih terjadi di Papua. Namun, komitmen Indonesia mengedepankan pendekatan lunak tak pernah luntur.

Pendekatan lunak kasus penyanderaan pilot

Penyanderaan Pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru, Kapten Philip Mark Mehrtens oleh KKBjadi bukti kuatnya komitmen pemerintah menghadirkan pendekatan lunak.

Sejak disandera, pembahasan soal pembebasan Philip selalu dibicarakan kedua negara.

Februari 2024, Wapres Ma'ruf Amin bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon. Saat itu, Ma'ruf menegaskan komitmen Indonesia mengutamakan keselamatan pilot.

Pemerintah pun melakukan langkah-langkah negosiasi yang cukup panjang. Pemerintah menggandeng kepala suku, tokoh-tokoh adat, hingga keluarga para penyandera untuk membantu proses negosiasi pembebasan Philip.

Memang, prosesnya berjalan lambat dan cukup panjang. Tetapi, akhirnya berbuah manis.

Setelah disandera selama lebih dari 1 tahun 7 bulan, Philip berhasil dibebaskan pada Sabtu, 21 September lalu. Pemerintah Indonesia kemudian secara resmi menyerahkan Philip kepada Pemerintah Selandia Baru.

Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon mengapresiasi pembebasan Philip.

"Apresiasi saya untuk semua pihak di Indonesia dan Selandia Baru yang telah mendukung hasil positif ini bagi Philip dan keluarganya," kata Luxon.

Pembebasan Philip juga mendapat sorotan media-media luar negeri.
The Telegraph menyebut pembebasan Philip terjadi karena upaya diplomatik intensif yang dilakukan Selandia Baru dan Indonesia selama ini.

Sementara itu Presiden Jokowi mengatakan pembebasan Philip adalah proses negosiasi yang sangat panjang, serta kesabaran untuk tidak represif.