Pemkab Bandung Ungkap Detail Penanganan Gempa Bumi pada Kemensetneg

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dengan diwakili Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menerima kunjungan kerja dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Staf Wakil Presiden di Kantor BPBD Kabupaten Bandung, Rabu (30/10) yang dipimpin langsung oleh Slamet Widodo, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kementerian Sekretariat Negara.

Turut hadir pula Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden didampingi pejabat BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Jawa Barat.

Kunjungan kerja itu disambut Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Bandung Dikky Achmad Sidik diwakili Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama, didampingi perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Pada kunjungan kerja tersebut, Staf Wakil Presiden ingin mendapatkan penjelasan terkait penanganan bencana gempa bumi pada kebijakan Pemkab Bandung, serta progres penanganan warga terdampak bencana. Selain itu, juga untuk mengetahui keterlibatan penthahelik dalam penanganan bencana, dukungan anggaran, peralatan, logistik, personil dalam penanganan bencana di Kabupaten Bandung.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Uka Suska Puji Utama memaparkan awal kronologis peristiwa bencana gempa bumi di Kabupaten Bandung yang terjadi pada 18 September 2024 lalu.

"Pasca kejadian gempa bumi itu, Pemkab Bandung melalui BPBD dan bersama jajaran Forkopimda maupun para relawan pengaktifan Posko Utama Tanggap Darurat Bencana di lokasi bencana gempa bumi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung," kata Uka Suska.

Kemudian, Pemkab Bandung sebagai Pelaksanaan Rencana Operasi dan Pelaksanaan Klaster Penanggulangan Bencana menyampaikan hasil pendataan rumah rusak oleh Tim Enumerator beserta proses usulan bantuan ke BNPB.

"Sedangkan data rumah rusak yang tidak masuk kriteria ke BNPB akan difasilitasi bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bandung," lanjut Uka.

Uka Suska mengatakan, tercatat sebanyak 8 kecamatan yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Bandung, yaitu Kecamatan Kertasari, Pangalengan, Ibun, Pacet, Arjasari, Pameungpeuk, Banjaran dan Cimaung.

"Sebanyak 11.682 KK (kepala keluarga) atau 45.329 jiwa yang terdampak kejadian bencana gempa bumi itu, dan satu orang meninggal dunia. Sebanyak 6.126 rumah terdampak, 894 unit rumah rusak berat, 1.697 unit rumah rusak sedang, dan 3.535 unit rumah rusak ringan. Selain itu 78 unit fasilitas pendidikan, 96 unit fasilitas ibadah, 6 unit fasilitas kesehatan dan 27 unit fasilitas umum," paparnya.