KPK Baru di Bawah Setyo dan Potensi Loyalitas Ganda Para Pimpinan

Hampir senada Zaenur, Pakar hukum dari Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik lima pimpinan KPK baru yang dipilih DPR memiliki rekam jejak tak layak dalam memberantas korupsi.

"Intinya jangan percaya sama DPR dalam pilihan ini. Rekam jejak mereka tak memperlihatkan kapasitas dan integritas yang patut," kata Feri kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Deret Jawaban Lima Capim KPK Terpilih Saat Jalani Seleksi di DPR

Feri menyoroti terpilihnya Johanis Tanak sebagai pimpinan KPK penuh kontroversi. Sebab, Tanak sempat berkeinginan menghapus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang disampaikan dalam agenda uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di DPR kemarin, Selasa (19/11) lalu.

Baginya, Tanak sebagai sosok yang tak paham mengenai isu pemberantasan korupsi. Namun, ia heran lewat pernyataan kontroversial itu kemudian pansel hingga DPR memilihnya sebagai capim KPK.

"Pernyataan dia soal OTT memperlihatkan dia tak paham dan ngawur. Kalau pakai logika dia maka polisi dan jaksa juga tidak boleh OTT terhadap seluruh jenis kejahatan," kata Feri.

Feri mengatakan para aparat dari lembaga penegak hukum yang menjadi pimpinan KPK baru ini lembaga asalnya sedang memiliki masalah serius dalam pemberantasan korupsi.

Baginya, aparat penegak hukum yang berpihak pada semangat pemberantasan korupsi harus memiliki sikap mencurigai lembaga politik yang punya kepentingan memberi perlindungan pada para koruptor.

"Menurut saya perlu jadi catatan, ini hanya skenario lanjutan dari upaya DPR dan pemerintah untuk membunuh KPK. Lanjutan pelemahan lewat UU, menempatkan orang-orang tak kredibel, diisi oleh orang tak punya catatan moral terhadap pemberantasan korupsi," kata dia yang dikenal sebagai satu dari tiga pakar hukum narasumber film dokumenter Dirty Vote (2024) itu.

Lihat Juga : Ketua Komisi III DPR Bantah Pemilihan Capim KPK Dikondisikan

Bersihkan internal KPK

Selain itu, Zaenur mengatakan para pimpinan KPK ini harus mengembalikan kepercayaan masyarakat yang mulai menurun kepada KPK selama lima tahun belakangan ini.

Terlebih, ia menyoroti KPK harus membersihkan internal dari problem-problem korupsi sistemik seperti kasus yang terjadi di Rutan KPK baru-baru ini.

"Tantangan besar ke depan adalah bagaimana KPK bisa punya kinerja pemberantasan korupsi yang efektif, di mana KPK itu selama ini dikritik karena tidak punya kinerja yang baik, kalah jauh dari kejaksaan yang punya prestasi mentereng, misalnya di Jiwasraya, di Asabri, di Sawit, di Timah, sedangkan KPK tidak punya prestasi apa-apa yang bisa dibanggakan," kata dia.

Zaenur mengatakan KPK ke depan harus mengawal banyak proyek pemerintah era Prabowo yang rawan korupsi. Di antaranya program makan siang gratis hingga pelbagai proyek infrastruktur. Ia pun kembali pesimistis KPK mampu mengawal pelbagai proyek tersebut dengan komposisi pimpinannya yang seperti saat ini.

"Nyatanya KPK-nya semakin rusak dan pemberantasan korupsinya juga tidak mengalami kemajuan, misalnya dengan indikator indeks persepsi korupsi. Nah ini mereka berlima punya tanggung jawab," kata dia.

Lihat Juga : Daftar Pimpinan KPK dari Masa ke Masa