Bagaimana Nasib Ridwan Kamil Setelah Kalah Pilgub Jakarta?
CNN Indonesia
Selasa, 17 Des 2024 09:44 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Sejumlah pengamat berpendapat langkah politik Ridwan Kamil (RK) kini bergantung pada Presiden Prabowo Subianto agar bisa mendapat jabatan usai kalah di Pilgub Jakarta 2024. (ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)
Jabatan publik yang diberikan Prabowo nanti dinilai mampu menjaga popularitasnya jika ingin terus berada di kancah politik.
RK berpasangan dengan Suswono dalam mengikuti kontestasi Pilgub Jakarta. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus ini kalah dari Pramono Anung-Rano Karno.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
RK dan Suswono awalnya berniat menggugat hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun niat itu batal. RK menyebut langkah itu diambil setelah musyawarah bersama dengan para tokoh, ahli, dan pimpinan partai.
"Saya dan Pak Suswono setelah ini tentu akan beristirahat sejenak ya, dengan tensi kemarin yang luar biasa tinggi, kita akan kembali ke keluarga masing-masing," kata RK beberapa waktu lalu.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai potensi RK untuk berkiprah di politik level nasional selalu terbuka, sebab punya basis di akar rumput khususnya Jawa Barat. RK, juga figur politik yang aktif di media sosial.
Menurutnya, RK harus punya jabatan publik untuk menjaga kans bisa ikut kontestasi Pilpres 2029.
"Jabatan publik jangan sampai enggak ada, kalau enggak ada susah mengorkestrasinya," kata Agung saat dihubungi, Senin (16/12).
Agung mengatakan jika diberi ruang oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, RK punya peluang untuk mendapat tempat di Dewan Kawasan Aglomerasi.
Kawasan Aglomerasi mencakup minimal Jabodetabek dan Cianjur. UU DKJ mengatur bahwa Ketua dan Anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh Presiden.
"Sangat mungkin dengan kemampuan dia, kompetensinya seperti itu. Asal dia mampu menjaga komunikasi, relasi dengan Pak Prabowo, Mas Gibran. Kita tahu dia mengalah ya kemarin di Jakarta untuk tidak mengajukan gugatan di MK sesuai dengan arahan pimpinan. Bahasanya kan seperti itu," ujar Agung.
Namun, Agung mengatakan bisa juga RK mendapat jabatan wakil menteri atau menteri sebagai kompensasi kalah Pilkada.
Ia menyebut jabatan menteri adalah salah satu kanal untuk menjadi capres maupun cawapres. Agung berkaca dari Pilpres 2024 lalu. Selain itu, ada juga kanal dari kepala daerah.
"Banyak kandidatnya. Pak Prabowo salah satunya sebagai Menteri Pertahanan kan waktu itu. Tapi ada juga namanya kepala daerah ya. Mas Anies maupun Mas Ganjar kan, Mas Gibran," ujarnya.
Jika nantinya mendapat jabatan, menurut Agung, RK harus mampu mengambil peran agar popularitasnya tetap terjaga.
"Tergantung bagaimana RK mengorkestrasi setiap amanah ataupun jabatan yang dia terima. Apakah menarik, unik, beda, sebagaimana dia sebagai gubernur atau sebagai wali kota, karena kalau misalkan biasa-biasa aja, ya kemungkinannya kecil gitu. Tapi kalau dia atraktif, menarik, dan simpatik, ya mesti besar," katanya.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul berpendapat sebagai bagian dari partai koalisi, RK tidak akan butuh waktu lama untuk mendapat jabatan usai kalah Pilkada Jakarta.
Menurutnya, RK awalnya disiapkan di Jakarta agar ketika terpilih, bisa mengakselerasi kebijakan pemerintah pusat di daerah. Setelah kalah, ia yakin Prabowo bakal memberi jabatan lain ke RK.
"Tipikal Presiden Prabowo ini kan rekonsiliasi, apalagi RK itu kan bagian internal dari koalisi. Saya kira tidak perlu waktu yang panjang ya, untuk RK itu diberikan sebuah porsi jabatan. Maksud saya rekonsiliasi adalah musuh saja bisa diberikan kue kekuasaan, apalagi mereka yang dalam internal," katanya.
Meski mendapat panggung untuk menjaga popularitas, ia berpendapat RK bukan acaman bagi Prabowo jika ingin maju di Pilpres 2029. Menurutnya, kekalahan RK di Pilkada Jakarta menunjukkan RK belum bisa naik ke politik tingkat nasional.
"Kekalahan di DKI menurut saya adalah uji, indikasi jelas bahwa RK itu levelnya masih gubernur dan itu track record yang tidak bisa dibantah. Dia lemah kontestasi Pilkada DKI kalah, jadi untuk selanjutnya lebih tinggi menurut saya tidak terlalu besar peluangnya," ujar Adib.
Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat lingkungan RK saat ini justru tidak cukup potensial untuk menggalang potensi masuk bursa baik Pilkada maupun Pilpres 2029.
Pertama, kata dia, RK berada di poros di mana tokoh elit cukup banyak, mulai dari Prabowo, Jokowi melalui Gibran, hingga para ketua umum partai koalisi KIM.
"Dengan situasi ini membuat ketokohan RK menjadi kecil dan kurang dihitung, terlebih ia kalah di Pilkada Jakarta," kata Dedi.
Kedua, peluang terbesar RK di Jawa Barat. Namun, kata dia, dalam lima tahun ke depan, Dedi Mulyadi sebagai petahana tentu lebih potensial kian kuat.
"Hal ini juga karena RK dianggap meninggalkan Jawa Barat demi potensi kekuasaan yang lebih menonjol yakni di Jakarta, ini juga membuat RK akan terdesak dan kehilangan simpati di Jawa Barat," katanya.
Dedi berpendapat kompensasi Prabowo ke RK karena kalah Pilkada juga kecil kemungkinan.
Dedi mengatakan meski RK bagian dari Golkar, tetapi Airlangga yang membawa RK masuk bukan lagi penentu keputusan di Golkar.
"Sementara tokoh Golkar Jawa Barat yang menonjol di internal ada ketua DPD Tb Ace Hasan, terlebih sebagai kader baru, RK belum teruji loyalitasnya pada Golkar," katanya.
Oleh karena itu, ia menilai usai kalah di Pilkada, bisa saja RK justru tidak mendapat jabatan yang bisa digunakan sebagai panggung politik.
"Potensi terbesar RK saat ini sebagai profesional, semisal dilibatkan lebih intens dalam pembangunan IKN, dan itu ruang kerja produktif, bukan politis, jadi akan minim imbas politis pada ketokohannya," katanya.
Jabatan publik yang diberikan Prabowo nanti dinilai mampu menjaga popularitasnya jika ingin terus berada di kancah politik.
RK berpasangan dengan Suswono dalam mengikuti kontestasi Pilgub Jakarta. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus ini kalah dari Pramono Anung-Rano Karno.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
RK dan Suswono awalnya berniat menggugat hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun niat itu batal. RK menyebut langkah itu diambil setelah musyawarah bersama dengan para tokoh, ahli, dan pimpinan partai.
"Saya dan Pak Suswono setelah ini tentu akan beristirahat sejenak ya, dengan tensi kemarin yang luar biasa tinggi, kita akan kembali ke keluarga masing-masing," kata RK beberapa waktu lalu.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai potensi RK untuk berkiprah di politik level nasional selalu terbuka, sebab punya basis di akar rumput khususnya Jawa Barat. RK, juga figur politik yang aktif di media sosial.
Menurutnya, RK harus punya jabatan publik untuk menjaga kans bisa ikut kontestasi Pilpres 2029.
"Jabatan publik jangan sampai enggak ada, kalau enggak ada susah mengorkestrasinya," kata Agung saat dihubungi, Senin (16/12).
Agung mengatakan jika diberi ruang oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, RK punya peluang untuk mendapat tempat di Dewan Kawasan Aglomerasi.
Kawasan Aglomerasi mencakup minimal Jabodetabek dan Cianjur. UU DKJ mengatur bahwa Ketua dan Anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh Presiden.
"Sangat mungkin dengan kemampuan dia, kompetensinya seperti itu. Asal dia mampu menjaga komunikasi, relasi dengan Pak Prabowo, Mas Gibran. Kita tahu dia mengalah ya kemarin di Jakarta untuk tidak mengajukan gugatan di MK sesuai dengan arahan pimpinan. Bahasanya kan seperti itu," ujar Agung.
Namun, Agung mengatakan bisa juga RK mendapat jabatan wakil menteri atau menteri sebagai kompensasi kalah Pilkada.
Ia menyebut jabatan menteri adalah salah satu kanal untuk menjadi capres maupun cawapres. Agung berkaca dari Pilpres 2024 lalu. Selain itu, ada juga kanal dari kepala daerah.
"Banyak kandidatnya. Pak Prabowo salah satunya sebagai Menteri Pertahanan kan waktu itu. Tapi ada juga namanya kepala daerah ya. Mas Anies maupun Mas Ganjar kan, Mas Gibran," ujarnya.
Jika nantinya mendapat jabatan, menurut Agung, RK harus mampu mengambil peran agar popularitasnya tetap terjaga.
"Tergantung bagaimana RK mengorkestrasi setiap amanah ataupun jabatan yang dia terima. Apakah menarik, unik, beda, sebagaimana dia sebagai gubernur atau sebagai wali kota, karena kalau misalkan biasa-biasa aja, ya kemungkinannya kecil gitu. Tapi kalau dia atraktif, menarik, dan simpatik, ya mesti besar," katanya.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul berpendapat Ridwan Kamil bukan ancaman bagi Prabowo Subianto di Pilpres 2029. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul berpendapat sebagai bagian dari partai koalisi, RK tidak akan butuh waktu lama untuk mendapat jabatan usai kalah Pilkada Jakarta.
Menurutnya, RK awalnya disiapkan di Jakarta agar ketika terpilih, bisa mengakselerasi kebijakan pemerintah pusat di daerah. Setelah kalah, ia yakin Prabowo bakal memberi jabatan lain ke RK.
"Tipikal Presiden Prabowo ini kan rekonsiliasi, apalagi RK itu kan bagian internal dari koalisi. Saya kira tidak perlu waktu yang panjang ya, untuk RK itu diberikan sebuah porsi jabatan. Maksud saya rekonsiliasi adalah musuh saja bisa diberikan kue kekuasaan, apalagi mereka yang dalam internal," katanya.
Meski mendapat panggung untuk menjaga popularitas, ia berpendapat RK bukan acaman bagi Prabowo jika ingin maju di Pilpres 2029. Menurutnya, kekalahan RK di Pilkada Jakarta menunjukkan RK belum bisa naik ke politik tingkat nasional.
"Kekalahan di DKI menurut saya adalah uji, indikasi jelas bahwa RK itu levelnya masih gubernur dan itu track record yang tidak bisa dibantah. Dia lemah kontestasi Pilkada DKI kalah, jadi untuk selanjutnya lebih tinggi menurut saya tidak terlalu besar peluangnya," ujar Adib.
Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat lingkungan RK saat ini justru tidak cukup potensial untuk menggalang potensi masuk bursa baik Pilkada maupun Pilpres 2029.
Pertama, kata dia, RK berada di poros di mana tokoh elit cukup banyak, mulai dari Prabowo, Jokowi melalui Gibran, hingga para ketua umum partai koalisi KIM.
"Dengan situasi ini membuat ketokohan RK menjadi kecil dan kurang dihitung, terlebih ia kalah di Pilkada Jakarta," kata Dedi.
Kedua, peluang terbesar RK di Jawa Barat. Namun, kata dia, dalam lima tahun ke depan, Dedi Mulyadi sebagai petahana tentu lebih potensial kian kuat.
"Hal ini juga karena RK dianggap meninggalkan Jawa Barat demi potensi kekuasaan yang lebih menonjol yakni di Jakarta, ini juga membuat RK akan terdesak dan kehilangan simpati di Jawa Barat," katanya.
Dedi berpendapat kompensasi Prabowo ke RK karena kalah Pilkada juga kecil kemungkinan.
Dedi mengatakan meski RK bagian dari Golkar, tetapi Airlangga yang membawa RK masuk bukan lagi penentu keputusan di Golkar.
"Sementara tokoh Golkar Jawa Barat yang menonjol di internal ada ketua DPD Tb Ace Hasan, terlebih sebagai kader baru, RK belum teruji loyalitasnya pada Golkar," katanya.
Oleh karena itu, ia menilai usai kalah di Pilkada, bisa saja RK justru tidak mendapat jabatan yang bisa digunakan sebagai panggung politik.
"Potensi terbesar RK saat ini sebagai profesional, semisal dilibatkan lebih intens dalam pembangunan IKN, dan itu ruang kerja produktif, bukan politis, jadi akan minim imbas politis pada ketokohannya," katanya.
