Bagaimana Nasib Ridwan Kamil Setelah Kalah Pilgub Jakarta?

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul berpendapat sebagai bagian dari partai koalisi, RK tidak akan butuh waktu lama untuk mendapat jabatan usai kalah Pilkada Jakarta.

Menurutnya, RK awalnya disiapkan di Jakarta agar ketika terpilih, bisa mengakselerasi kebijakan pemerintah pusat di daerah. Setelah kalah, ia yakin Prabowo bakal memberi jabatan lain ke RK.

"Tipikal Presiden Prabowo ini kan rekonsiliasi, apalagi RK itu kan bagian internal dari koalisi. Saya kira tidak perlu waktu yang panjang ya, untuk RK itu diberikan sebuah porsi jabatan. Maksud saya rekonsiliasi adalah musuh saja bisa diberikan kue kekuasaan, apalagi mereka yang dalam internal," katanya.

Lihat Juga : Jokowi Dipecat PDIP, Bahlil hingga AHY Buka Suara

Meski mendapat panggung untuk menjaga popularitas, ia berpendapat RK bukan acaman bagi Prabowo jika ingin maju di Pilpres 2029. Menurutnya, kekalahan RK di Pilkada Jakarta menunjukkan RK belum bisa naik ke politik tingkat nasional.

"Kekalahan di DKI menurut saya adalah uji, indikasi jelas bahwa RK itu levelnya masih gubernur dan itu track record yang tidak bisa dibantah. Dia lemah kontestasi Pilkada DKI kalah, jadi untuk selanjutnya lebih tinggi menurut saya tidak terlalu besar peluangnya," ujar Adib.

Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat lingkungan RK saat ini justru tidak cukup potensial untuk menggalang potensi masuk bursa baik Pilkada maupun Pilpres 2029.

Pertama, kata dia, RK berada di poros di mana tokoh elit cukup banyak, mulai dari Prabowo, Jokowi melalui Gibran, hingga para ketua umum partai koalisi KIM.

"Dengan situasi ini membuat ketokohan RK menjadi kecil dan kurang dihitung, terlebih ia kalah di Pilkada Jakarta," kata Dedi.

Lihat Juga : Pramono Anung Siapkan Tim Transisi Usai Menang di Pilgub Jakarta

Kedua, peluang terbesar RK di Jawa Barat. Namun, kata dia, dalam lima tahun ke depan, Dedi Mulyadi sebagai petahana tentu lebih potensial kian kuat.

"Hal ini juga karena RK dianggap meninggalkan Jawa Barat demi potensi kekuasaan yang lebih menonjol yakni di Jakarta, ini juga membuat RK akan terdesak dan kehilangan simpati di Jawa Barat," katanya.

Dedi berpendapat kompensasi Prabowo ke RK karena kalah Pilkada juga kecil kemungkinan.

Dedi mengatakan meski RK bagian dari Golkar, tetapi Airlangga yang membawa RK masuk bukan lagi penentu keputusan di Golkar.

"Sementara tokoh Golkar Jawa Barat yang menonjol di internal ada ketua DPD Tb Ace Hasan, terlebih sebagai kader baru, RK belum teruji loyalitasnya pada Golkar," katanya.

Oleh karena itu, ia menilai usai kalah di Pilkada, bisa saja RK justru tidak mendapat jabatan yang bisa digunakan sebagai panggung politik.

"Potensi terbesar RK saat ini sebagai profesional, semisal dilibatkan lebih intens dalam pembangunan IKN, dan itu ruang kerja produktif, bukan politis, jadi akan minim imbas politis pada ketokohannya," katanya.