Usai Tangerang, Muncul HGB 656 Hektare di Laut Timur Surabaya

Temuan HGB seluas 656 hektare di perairan timur Surabaya itu juga disorot Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur.

Mereka menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan dari status lahan tersebut, terutama jika nantinya area itu akan jadi proyek reklamasi atau dikomersialisasi.

Ketua Walhi Jawa Timur, Wahyu Eka Setiawan, menyebut temuan ini adalah preseden buruk tata kelola pemanfaatan ruang di wilayah pesisir.

"Proyek itu belum ada, tiba-tiba ada hak guna bangunan di tengah laut. Ini kan juga cukup aneh. Temuan itu tentu, entah berkaitan dengan proyek reklamasi, Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL) atau tidak," kata Wahyu.

Lihat Juga : Menteri KKP Curiga Pagar Laut Tangerang untuk Reklamasi Alami

Menurut Wahyu, sejak awal pengembangan, proyek SWL telah menuai kritik karena minimnya transparansi informasi kepada publik. Walhi khawatir, jika proyek reklamasi terus diperluas karena ditandai dengan temuan HGB 656 hektare tersebut, hal ini akan berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat.

"Kalau proyek itu jadi, tentu akan memicu perluasan ekspansi proyek sampai ke kawasan mangrove. Apalagi kalau kita melihat kok tiba-tiba muncul HGB," ujar dia.

Walhi juga menyoroti sejumlah ancaman serius bagi wilayah pesisir Surabaya bila lahan tersebut digunakan untuk reklamasi atau tujuan komersial. Menurutnya, hal ini tidak hanya akan merusak ekosistem, tetapi juga memperburuk banjir di kawasan pesisir timur Surabaya dan Sidoarjo yang sudah menjadi langganan bencana.

"Kawasan pesisir Surabaya sudah parah kondisinya. Reklamasi akan memperparah kawasan pesisir, terutama karena peningkatan permukaan air laut. Jika ditambah daratan kembali, tentu akan berdampak pada arus laut yang semakin menggerus kawasan pinggir pesisir," katanya.

Selain itu, Wahyu menambahkan, temuan HGB itu tentu dikhawatirkan akan mengancam keberadaan mangrove di wilayah Kenjeran dan Wonorejo. Pasalnya kawasan mangrove selama ini memiliki fungsi yang baik dari sisi ekologi, ekonomi dan sosial.

Mangrove di Surabaya, kata dia berfungsi sebagai pencegah abrasi, perlindungan kawasan pesisir, penyerap karbon, serta menjadi habitat bagi biota laut tangkapan nelayan.

"Proyek itu sifatnya akan meluas. Mungkin sekarang mereka klaim tidak akan meluas, tapi ke depan bisa dipastikan mereka akan masuk ke kawasan-kawasan mangrove. Ini sudah terbukti, salah satunya mangrove beralih fungsi menjadi perumahan-perumahan baru," tuturnya.

Dampak lainnya, kata Wahyu, adalah timbul ancaman terhadap para nelayan yang bergantung pada wilayah pesisir untuk mencari ikan.

"Nelayan akan kehilangan jalur melautnya, karena rata-rata mereka mengambil ikan dari arah Keputih hingga Juanda. Ini jelas merugikan mereka," tambah Wahyu.

Lihat Juga : Siapa di Balik Perusahaan Pemilik Mayoritas HGB Pagar Laut Tangerang?

Walhi pun mendesak pemerintah untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait status HGB di perairan timur Surabaya. Mereka juga meminta agar pemerintah lebih transparan dan memperhatikan dampak lingkungan sebelum mengeluarkan kebijakan terkait pemanfaatan ruang di wilayah pesisir.

Saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, hingga kini Kanwil ATR/BPN Jatim belum memberikan keterangan resmi terkait HGB 656 hektare yang ditemukan di laut timur Surabaya tersebut.