Kiprah Damkar dengan Tugas Palugada Bantu Warga dan Disukai Netizen RI

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) AB Widyanta menilai banyaknya fenomena warga yang langsung menuju ke pos atau petugas Damkar untuk meminta pertolongan  menunjukkan instansi itu mendapat kepercayaan (trust) tinggi dari masyarakat.

Menurutnya itu angin segar, di tengah kondisi pelayanan publik yang mengalami kebuntuan, karena ada satu institusi yang bekerja dengan baik untuk membantu kesulitan masyarakat.

Lihat Juga : Ratusan Gedung Tinggi di Jakarta Tak Penuhi Syarat Keselamatan

"Itu adalah bagian dari kepercayaan masyarakat terhadap pemadam kebakaran ya, yang memang terbiasa untuk responsif, cepat tanggap," katanya saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Menurutnya, fenomena masyarakat yang selalu meminta pertolongan Damkar seharusnya menjadi kritik tidak langsung terhadap institusi pemerintah lainnya agar juga menunjukkan pekerjaan yang baik.

[Gambas:Twitter]

Widyanta mengatakan institusi-institusi lain pun seharusnya bisa belajar dari Damkar soal cara merespons laporan dan menangani permintaan bantuan dari warga dengan efektif.

"Artinya real itu adalah bagian dari solusi yang walaupun mungkin tidak sesuai dengan tupoksinya, tetapi masyarakat apa pernah tahu tentang tupoksi? Mereka membayar pajak, dilayani oleh pemerintah yang ternyata yang bisa melakukan atas kebutuhan masyarakat itu damkar," ujarnya.

[Gambas:Instagram]

Lihat Juga : Damkar Bantu Cari Gigi Palsu Jatuh di Saluran Air Warga Rawamangun

Hanya 1 provinsi punya dinas gulkarmat

Sejarah pemadam kebakaran sudah cukup lama, dan melintas abad di Indonesia. Pada 2025 ini, sejarah bersama damkar memilki usia administrasi yang sama, yakni genap 106 tahun di 1 Maret mendatang.

Untuk tingkat nasional, unit-unit damkar di berbagai kota di Indonesia berada di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni oleh Ditjen Administrasi Kewilayahan (Ditjen Adwil).

Pada sambutan di HUT ke-105 Damkar RI pada 2024 lalu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan berdasarkan laporan nasional 2023, selain operasi pemadam kebakaran, berbagai operasi penyelamatan nonkebakaran (rescue) pun mengalami peningkatan.

"Sepanjang tahun 2023 telah dilakukan sebanyak 24.741 operasi penyelamatan dengan operasi penyelamatan terbanyak adalah animal rescue sejumlah 16.292 kejadian (65%), penanganan dan pelepasan cincin di jari sejumlah 1.911 kejadian (7%) dan penanganan pohon tumbang 931 kejadian (3%) dan berbagai operasi penyelamatan nonkebakaran lainnya sejumlah 5.607 kejadian (25%)," kata Tito dalam sambutan HUT ke-105 Damkar RI yang dipusatkan di Surabaya, 1 Maret 2024 silam dikutip dari laman Damkar Kemendagri.

"Semakin meningkatnya jumlah penyelamatan nonkebakaran pada tahun 2023 menunjukkan bahwa selain layanan kebakaran, pemadam kebakaran sering kali bertugas untuk menangani berbagai jenis kecelakaan dan kedaruratan lainnya," imbuh eks Kapolri tersebut.

Lihat Juga : 4 Syarat Agar Gedung Penuhi Standar Keselamatan Kebakaran

Selain itu, kala itu Tito pun mengakui masih ada tantangan yang kompleks untuk mewujudkan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang optimal di seluruh daerah di Indonesia. Salah satunya, kata Tito, masih minimnya keberadaan satuan damkar atau gulkarmat di tingkat kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia.

"Faktanya, berdasarkan Laporan Nasional Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2023 yang kami terima, sampai saat ini baru terdapat 131 kabupaten/kota dan 1 provinsi yang telah membentuk dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan mandiri," kata dia kala itu.

Oleh karena itu, pihaknya pun berharap para pemda--baik pemprov maupun pemkab/pemkot--yang belum memiliki unit gulkarmat atau damkar, agar segera membentuk dinas terkait yang mandiri sebagaimana diatur dalam Permendagri 16/2020.

Sementara itu dalam Rakornas Damkar dan Penyelamatan 2024 lalu, disimpulkan beberapa poin yang salah satunya terkait kelembagaan, sarana prasarana, dan SDM damkar-penyelamatan mandiri.

Untuk sektor kelembagaan contohnya merekomendasikan pemenuhan standar pelayanan minimal seperti pembentukan pos-pos sektor di tingkat kecamatan, dan asistensi serta pendampingan bagi daerah yang belum memiliki dinas damkar dan penyelamatan yang mandiri.

"Percepatan pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mandiri di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota," demikian rekomendasi mereka yang dikutip dari laman Damkar Kemendagri, diakses Sabtu (25/1).

Selain itu dari sisi SDM, rakornas itu menyoroti minimnya analis kebakaran di daerah dan masih banyak petugas belum tersertifikasi, serta honorer yang belum jelas statusnya. Mereka pun merekomendasikan agar Kemendagri mendorong perubahan substansi/mekanisme rekrutmen PPPK Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (seperti rekrutmen PPPK Tenaga Kesehatan/Guru).

Kemudian terkait sarana dan prasarana damkar-penyelamatan mandiri, rakornas pada 2024 itu mendorong standarisasi sehingga merekomendasikan Kemendagri berkoordinasi dengan Badan Standarisasai Nasional (BSN) untuk mengusulkan peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang terakomodir dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Pemda perlu segera memenuhi kebutuhan sarpras pemadam kebakaran dan penyelamatan termasuk APD yang sudah terstandarisasi untuk meningkatkan optimalisasi layanan serta memberikan aspek keamanan kepada aparat Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan," demikian rekomendasi Rakornas tersebut.

Lihat Juga : Damkar Depok Putus Kontrak Sandi yang Viral Room Tour Alat Rusak