Sementara itu, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif'an menilai pernyataan Prabowo yang disampaikan kepada publik itu menjadi sinyal akan dilakukan kocok ulang kabinet dalam waktu dekat.
Dalam periode 100 hari kerja pertama, ia mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya sudah memiliki penilaian terhadap kinerja dari masing-masing menteri. Mulai dari penilaian internal maupun eksternal dari lembaga survei ataupun respon masyarakat sendiri.
"Apa yang disampaikan Presiden kemarin itu bukan hanya gertak sambal tapi sebuah warning, bahwa dalam waktu dekat apakah itu sebelum atau pasca lebaran akan melakukan reshuffle," jelasnya.
Ali menilai seharusnya saat Prabowo sudah memiliki daftar nama Menteri di kabinetnya yang tidak menunjukkan kinerja maksimal sebagai pembantu Presiden. Khususnya, kata dia, mereka-mereka yang justru membuat gaduh publik di awal masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Apakah para pembantu presiden itu bekerja sesuai dengan visi Presiden, mana menteri yang hanya terkesan kerja tapi tidak konkret atau menteri yang justru membuat gaduh tapi tidak punya kontribusi," tuturnya.
Ali tidak merinci secara gamblang siapa saja menteri yang seharusnya masuk dalam daftar hitam reshuffle Prabowo. Hanya saja, menurutnya ada tiga bidang yang seharusnya menjadi fokus evaluasi dari Prabowo.
"Itu adalah bidang ekonomi, kemudian bidang pendidikan, dan bidang kesejahteraan masyarakat. Itu tiga bidang yang menurut saya perlu dievaluasi," jelasnya.
Ia menjelaskan terdapat sejumlah alasan mengapa bidang tersebut harus dievaluasi oleh Prabowo. Sektor ekonomi misalnya, Ali mengatakan saat ini daya beli masyarakat masih terus menurun.
Selain itu jumlah masyarakat kelas menengah yang turun menjadi rentan miskin mencapai 9,48 juta orang. Kondisi itu, kata dia diperparah dengan polemik kebijakan gas LPG hingga pagar laut.
Sementara itu di bidang pendidikan isu tunjangan kinerja bagi dosen termasuk kesejahteraan tenaga pendidik masih belum kunjung terselesaikan. Terakhir sektor kesejahteraan menyangkut penciptaan lapangan pekerjaan, PHK besar-besaran hingga bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
"Karena itu bidang-bidang yang hari ini menjadi concern atau prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Kalau kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi dan visi Presiden, ya bisa diganti," tuturnya.