KPU Potong Anggaran Rp843 M Imbas Efisiensi, Bawaslu Hampir Rp1 T

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan pagu anggaran terkena efisiensi Rp843,2 miliar atau 27,53 persen dari pagu awal sebesar Rp3.062.311.327.000.

Afif menjelaskan pagu anggaran terbaru tersebut berdasarkan hasil rekonstruksi anggaran. KPU RI kini hanya memiliki anggaran sebesar Rp2.219.211.327.000.

Lihat Juga : Anggaran Polri 2025 Rp126 Triliun, Kena Efisiensi Rp20,5 Triliun

"Mendapatkan efisiensi Rp843.200.000.000, dan kemudian itu setara dengan 27,53% dan sekarang menjadi Rp 2.219.111.327.000," kata Afif dalam rapat dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/1).

Afif menjelaskan efisiensi tersebut akan berdampak pada program terkait penyelenggaraan pemilu dan program dukungan manajemen.

Ia mengklaim efisiensi ini tidak akan berdampak pada belanja operasional kantor pegawai dan non operasional.

"Adapun yang mendapatkan kebijakan efisiensi Adalah program terkait dengan dukungan manajemen dan program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi," ujar dia.

Lihat Juga : Anggaran Terkena Efisiensi, MK Hanya Bisa Gaji Pegawai Sampai Mei

Dalam rapat yang sama Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pagu anggaran Bawaslu RI terdampak efisiensi anggaran sebesar Rp955.000.000.000 (Rp955 miliar).

Ia mengatakan anggaran Bawaslu usai efisiensi adalah sebesar Rp1.461.945.124.000.

"Anggaran Bawaslu tahun anggaran ini Rp2.416.945.124.000, kemudian hasil efisiensi mendapatkan Rp955.000.000.000," kata Bagja.

"Sehingga pagu anggaran hasil efisiensi pada tahun 2025 ini adalah Rp 1.461.945.124.000," sambungnya.

Lihat Juga : ANALISIS Fenomena Seleb jadi Stafsus, Hati-hati Pseudo Kerja untuk Rakyat

Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam aturan tersebut, Prabowo menargetkan penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun, termasuk pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L) dan alokasi dana transfer ke daerah.

Imbas aturan tersebut, banyak kementerian dan lembaga negara melakukan efisiensi dalam operasionalnya saat ini.