Baru Dilantik, Gubernur Aceh Ingin Hapus Sistem QR Code di SPBU

Gubernur Aceh Muzakir Manaf usai dilantik Mendagri Tito Karnavian langsung menyatakan ingin mengeluarkan keputusan menghapus sistem QR Code bagi pengendara untuk mengisi BBM subsidi di seluruh SPBU di provinsi tersebut.

Muzakir beralasan aturan kode batang (barcode) untuk isi BBM subsidi di SPBU itu membuat orang yang bepergian kewalahan. Dan, klaimnya, keresahan itu sering disampaikan warga kepada dirinya.

"PR hari ini adalah SPBU di Aceh tidak ada lagi istilah barcode," ujar Muzakir Manaf dalam sambutannya usai dilantik jadi Gubernur Aceh, Rabu (12/2).

"Ini satu masalah. Kadang-kadang orang mau bakar SPBU gara-gara barcode itu. Maka saya ambil kesimpulan, saya hapus barcode seluruh Aceh," sambungnya.

Lihat Juga : Muzakir-Fadhlullah Resmi Dilantik Jadi Gubernur dan Wagub Aceh

Aceh merupakan salah satu daerah dan proyek percontohan (pilot project) di Indonesia yang ditunjuk Pertamina untuk menerapkan kebijakan penggunaan barcode pengisian BBM bersubsidi di SPBU. Aturan menggunakan barcode untuk mengisi BBM itu sudah berlaku sejak akhir 2022 lalu.

Untuk mendapat barcode tersebut masyarakat diwajibkan mendaftar nopol kendaraannya di aplikasi mypertamina sebelum dapat mengisi BBM bersubsisi di SPBU.

Program tersebut awalnya dinilai untuk menekan penyalahgunaan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dan mengurangi antrean di SPBU.

Bagi kendaraan yang sudah mendaftar jatah pengisiannya yaitu 120 liter per hari. Namun jika tidak menggunakan barcode, kendaraan tidak dilayani untuk mengisi BBM subsidi di SPBU. 

Belum jelas langkah dari Muzakir untuk memastikan penggunaan BBM bersubsidi itu agar tak disalahgunakan pemakaiannya di tengah masyarakat.

Lihat Juga : Anggaran Terkena Efisiensi, MK Hanya Bisa Gaji Pegawai Sampai Mei