Kisah Kontributor TVRI Jogja, Hitungan Hari Hidup Bak Roller Coaster

Setelah diputuskan dirumahkan baik Adhit maupun Trembel dkk lalu berpikir mencari cara agar tetap bisa menyambung hidup keluarga masing-masing.

Misalnya, Trembel yang semula memikirkan materi berita, sudah berpikir menjajal kemitraan berdagang jajan pasar bersama rekannya. Dia juga mengatakan tawaran bantu-bantu kuli proyek bisa saja disanggupinya. Tak ada lagi gengsi demi menyambung hidup dan angsuran.

"Sudah enggak ada gengsi-gengsian lagi. Saya jual kambing aja itu juga buat bayar angsuran, iuran BPJS saya juga mandiri. Anak saya kemarin juga baru masuk SD swasta," imbuhnya awal pekan ini kepada CNNIndonesia.com.

Hidup harus tetap jalan. Dapur wajib terus ngebul. Itu pun jadi tekad Adhit setelah ada keputusan dirumahkan.

Adhit beruntung, istrinya menjalani usaha warung pecel di rumah mereka. Selain itu, dia pun sudah cukup dikenal sebagai content creator dan cukup dikenal di Bumi Handayani dan sekitarnya.

Setelah akhirnya ada keputusan dari pusat bahwa para pegawai kontrak dan kontributor daerah tak jadi dirumahkan, Adhit pun mengucap syukur.

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa," kata Adhit kemarin.

Lihat Juga : TVRI-RRI Batal PHK Pegawai Usai Rapat Bareng DPR

Penjelasan Dirut TVRI

Awal pekan ini, Dirut TVRI Imam Brotoseno menjelaskan soal merumahkan pegawai di lembaganya. Pada Selasa (11/2), Iman mengatakan hanya kontributor di daerah yang terdampak efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan kontributor TVRI berstatus pekerja lepas atau freelance dan dibayar berdasarkan jumlah berita yang dikirim ke redaksi. Dia memastikan pegawai TVRI yang berstatus PNS, PPPK, serta PPNPN tidak ada yang terdampak efisiensi anggaran. 

"Yang terdampak hanya kontributor di TVRI daerah. Kontributor itu freelance sifatnya, mereka dibayar per berita yang dipasok. Kalau tidak tayang ya, tidak dibayar. Dan kadang mereka juga memasok untuk media lain," kata Iman kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/2).

Iman menuturkan kebijakan ini juga menyesuaikan kemampuan anggaran stasiun TVRI di daerah masing-masing. Sebab, ada stasiun TVRI di daerah yang menghentikan kontributor memasok berita, tapi ada pula yang tidak menghentikannya.

"Tergantung kemampuan anggaran stasiun daerah. Bahkan ada Pemprov yang yang mengambil alih, pembayaran berita dilakukan Pemprov," ucapnya.

Namun, pada Selasa itu juga ternyata ada rapat yang digelar semua kementerian/lembaga dengan kementerian keuangan di Jakarta. Hasilnya seperti yang diungkap Iman usai rapat dengan Komisi VII DPR pada Rabu (12/2) adalah pihaknya akan membatalkan keputusan merumahkan pegawai hingga kontributor TVRI di daerah.

Iman menjelaskan pembatalan keputusan itu dilakukan setelah TVRI mendapat pengurangan atau relaksasi pemotongan anggaran setelah rapat dengan Kemenkeu pada Selasa lalu., Selasa (11/2).

"Kami akan menindaklanjuti bahwa setelah rapat RDP ini tidak ada lagi semacam perumahan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan dari kontributor di daerah. Jadi kami setuju dan sepakat," kata  Iman menjawab pertanyaan wartawan setelah rapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu.

Menurut Iman relaksasi pemotongan anggaran itu mampu memenuhi kebutuhan pembayaran pegawai sampai kontributor di daerah.

Lebih lanjut, Iman menjelaskan sejumlah kontributor yang terlanjur terkena PHK akan dipekerjakan kembali sesuai dengan kesepakatan rapat.

Sementara itu di Jogja kemarin, kala berbincang dengan CNNIndonesia.com, Trembel mengaku tak menyaksikan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI pada Rabu ini yang menghadirkan Dirut TVRI Iman Brotoseno.

Dia mengaku mendengar kabar baik ini dari sesama rekan wartawan dan kontributor TVRI Yogyakarta yang juga dirumahkan per 6 Februari 2025 kemarin.

"Bahkan dari teman yang berstatus P3K maupun PNS TVRI pun tadi di grup kontributor cukup antusias memberikan support kepada kami untuk tetap semangat," ucapnya.

Lihat Juga : Kontributor TVRI Yogyakarta Ucap Syukur PHK Dibatalkan