Yogyakarta, CNN Indonesia -- Emosi Muchammad Ridwan alias Trembel (43), kontributor berita TVRI Yogyakarta, naik turun. Nafas berantakan.
Dua pekan terakhir yang sungguh menguji nasib Trembel dan belasan pekerja kontrak Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Yogyakarta.
Belasan pekerja kontrak TVRI Yogyakarta dirumahkan cuma selang beberapa hari usai memperbarui kesepakatan kerja baru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu tak lepas dari langkah pemotongan alias efisiensi anggaran yang digariskan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Manuver efisiensi anggaran oleh pemerintah dan daftar belanja Kementerian/Lembaga yang disikat Menteri Keuangan Sri Mulyani bak sinyalemen buat Trembel untuk siap-siap jungkir balik beradaptasi.
Namun, setelah kabar pemutusan para kontributor dan pegawai kontak TVRI Jogja itu dirumahkan menjadi berita nasional, Dirut RRI Iman Brotoseno dalam rapat bersama DPR pada Rabu (12/2) lalu membatalkannya.
"Syukur alhamdulillah," ujar Trembel saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Rabu kemarin ketika diminta respons kabar dari Jakarta tersebut.
Hidup dia dan rekan-rekannya bak wahana kereta luncur atau rollercoaster yang melaju cepat di rel naik-turun selama hitungan hari pada Februari ini imbas aturan efisiensi anggaran pemerintah.
Baru perpanjang kontrak Januari
Trembel adalah kontributor berita TVRI Yogyakarta wilayah Kabupaten Sleman, DIY. Statusnya adalah Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Terbatas (PKWT). Kontraknya diperbarui setiap tahun oleh jaringan televisi negara yang telah mengudara sejak 1962 silam.
Hari-hari pertama pelaksanaan keputusan diet ketat anggaran pemerintah, Trembel dan belasan pekerja kontrak lain di TVRI Yogyakarta masih bisa tersenyum. Pasalnya jelang akhir Januari disodori kesepakatan kerja baru yang mengikat sampai Desember 2025.
Dia bercerita ada setidaknya tujuh kontributor dari lima kabupaten/kota se-DIY yang pada pengujung Januari kemarin memperbarui kontraknya.
"Sisanya editor, penyiar sama juru bahasa isyarat," kata Trembel kepada CNNIndonesia.com dalam perbincangan sehari sebelumnya, Selasa (11/2).
Jam siaran program dikurangi
Namun, senyum Trembel cs luntur cuma dalam hitungan hari. Baru saja meneken perpanjangan kontrak, pada 31 Januari kemarin, sebuah edaran di grup aplikasi pesan WhatsApp memuat kebijakan anyar yang membuat durasi siaran atau on air program tumpuan para kontributor berita, 'Jogja Hari Ini' dipotong dari satu jam menjadi hanya 30 menit.
Praktis, kuantitas materi berita yang dikirimkan setiap kontributor berkurang. Dari dua sampai tiga per hari, jadi satu berita maksimal sehari.
Satu materi kiriman tujuh kontributor yang tak tertampung akan ditayangkan di program 'Yogyawarta' yang disiarkan TVRI Yogyakarta itu.
Pemangkasan jam tayang yang berimbas pengurangan kuantitas materi berita jadi tantangan tersendiri bagi para kontributor yang honornya sangat bergantung pada jumlah materi berita yang ditayangkan.
Semua ini adalah implementasi pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) pada pos honor output kegiatan dan jasa profesi sebesar 40 persen, yang mengacu ke Surat Nomor S-37/MK.02/2025 merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Penghematan ini tak mengecualikan editor, penyiar dan juru bahasa isyarat. Mereka juga kena aturan main baru dengan ketentuan berbeda-beda. Trembel bertahan. Dia jalani hari yang mendadak berat buatnya.
Keputusan dirumahkan
Belum genap sepekan kebijakan anyar diberlakukan, firasat Trembel lagi-lagi campur aduk buntut sebuah surat yang ia dan para pekerja kontrak mendapat surat undangan pada 4 Februari 2025. Surat undangan bersifat penting tertanda Kepala Stasiun TVRI Yogyakarta, Budy Kurniawan itu meminta Trembel dan kolega menghadiri rapat di kantor pada 6 Februari 2025.
Trembel mulai tak enak makan membaca penjelasan kolom acara tertera pada surat yakni 'Arahan Kepala Stasiun Yogyakarta terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025'.
Benar saja, dalam Ruang Rapat Koordinasi Siaran TVRI Stasiun Yogyakarta itu, Trembel dkk harus menelan pil pahit karena keputusan dirumahkan hingga waktu yang tak ditentukan. Kepala Stasiun TVRI Yogyakarta, kepala-wakil kepala bidang berita dan bagian SDM adalah yang memberinya penerangan sewaktu itu.
"Intinya beliau-beliau pimpinan ini menyampaikan TVRI Yogyakarta tidak ada PHK (pemutusan hubungan kerja). Cuma dirumahkan, nggak ada surat, hanya lisan," tutur dia.
"Saat itu disampaikan karena anggarannya nol untuk kami-kami, karena pemangkasan-penghematan," sambungnya.
Hati Trembel sejujurnya masih bertanya-tanya. Mengapa efisiensi anggaran ini sampai membuatnya jobless, bukannya penghematan melalui pemilihan berita secara lebih selektif layaknya periode pandemi Covid-19 silam. Kala itu, Trembel masih bisa mengantongi kira-kira separuh dari rerata penghasilan bulanan.
Sepanjang 14 tahun terakhir bekerja sebagai kontributor TVRI Yogyakarta, mungkin hari-hari ini jadi yang paling berat buat buat Trembel.
Dia bilang 'naik-turunnya' terlampau cepat dan sukar diterawang.
"Ini [pemangkasan honor output kegiatan dan jasa profesi] enggak 40 persen, tapi seratus persen dan dampaknya ke kita," ucap Trembel.
"Dinamikanya memang cepat sekali, pimpinan juga bilang begitu," imbuhnya.
Trembel bercerita, para petinggi kantornya waktu itu tak punya opsi lain dalam menyesuaikan anggaran selain merumahkan para pekerja kontraknya. Trembel pun demikian. Tidak ada pilihan lain kecuali bergegas memutar otak agar istri-anaknya tetap bisa makan.
Yusuf Adhitya Putratama (34), kontributor TVRI Yogyakarta wilayah Gunungkidul, DIY sejak 2017, sempat membagikan momen tatkala dirinya berpelukan dengan sang istri sebelum tiba di kantor tempat kerjanya untuk menerima keputusan perumahan, Rabu (6/2) pagi.
Adhit merekam pula momen-momen berpamitan dengan para karyawan lain yang diliputi atmosfer haru.
Adhit bilang, dalam rapat disampaikan bila petinggi kantor sebenarnya tak ingin menempuh keputusan merumahkan para pekerja kontrak ini. Tapi, apa daya. Kebijakan diet ketat anggaran membuat mereka tidak punya pilihan lain.
Syok, Adhit sampai kurang fokus memperhatikan dalih-dalih yang disampaikan jajaran pemimpin. Dalam benaknya waktu itu adalah 'datangi kantor--dengar keputusan pimpinan--pulang'.
"Di TVRI itu kerja pokok saya, yang lain-lain itu sampingan. Kalau dikata (dirumahkan) berdampak, ya jelas berdampak. Tapi ini rencana Tuhan, pasti ada ending yang lebih indah," kata Adhit kepada CNNIndonesia.com, Senin (10/2).
Baca halaman selanjutnya...
Bersiasat demi Hidup, Keputusan Dirumahkan Dibatalkan TVRI Pusat
Suasana depan kantor TVRI Yogyakarta di Jalan Magelang, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY. (CNN Indonesia/Tunggul)
Setelah diputuskan dirumahkan baik Adhit maupun Trembel dkk lalu berpikir mencari cara agar tetap bisa menyambung hidup keluarga masing-masing.
Misalnya, Trembel yang semula memikirkan materi berita, sudah berpikir menjajal kemitraan berdagang jajan pasar bersama rekannya. Dia juga mengatakan tawaran bantu-bantu kuli proyek bisa saja disanggupinya. Tak ada lagi gengsi demi menyambung hidup dan angsuran.
"Sudah enggak ada gengsi-gengsian lagi. Saya jual kambing aja itu juga buat bayar angsuran, iuran BPJS saya juga mandiri. Anak saya kemarin juga baru masuk SD swasta," imbuhnya awal pekan ini kepada CNNIndonesia.com.
Hidup harus tetap jalan. Dapur wajib terus ngebul. Itu pun jadi tekad Adhit setelah ada keputusan dirumahkan.
Adhit beruntung, istrinya menjalani usaha warung pecel di rumah mereka. Selain itu, dia pun sudah cukup dikenal sebagai content creator dan cukup dikenal di Bumi Handayani dan sekitarnya.
Setelah akhirnya ada keputusan dari pusat bahwa para pegawai kontrak dan kontributor daerah tak jadi dirumahkan, Adhit pun mengucap syukur.
"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa," kata Adhit kemarin.
Penjelasan Dirut TVRI
Awal pekan ini, Dirut TVRI Imam Brotoseno menjelaskan soal merumahkan pegawai di lembaganya. Pada Selasa (11/2), Iman mengatakan hanya kontributor di daerah yang terdampak efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengatakan kontributor TVRI berstatus pekerja lepas atau freelance dan dibayar berdasarkan jumlah berita yang dikirim ke redaksi. Dia memastikan pegawai TVRI yang berstatus PNS, PPPK, serta PPNPN tidak ada yang terdampak efisiensi anggaran.
"Yang terdampak hanya kontributor di TVRI daerah. Kontributor itu freelance sifatnya, mereka dibayar per berita yang dipasok. Kalau tidak tayang ya, tidak dibayar. Dan kadang mereka juga memasok untuk media lain," kata Iman kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/2).
Iman menuturkan kebijakan ini juga menyesuaikan kemampuan anggaran stasiun TVRI di daerah masing-masing. Sebab, ada stasiun TVRI di daerah yang menghentikan kontributor memasok berita, tapi ada pula yang tidak menghentikannya.
"Tergantung kemampuan anggaran stasiun daerah. Bahkan ada Pemprov yang yang mengambil alih, pembayaran berita dilakukan Pemprov," ucapnya.
[Gambas:Photo CNN]
Namun, pada Selasa itu juga ternyata ada rapat yang digelar semua kementerian/lembaga dengan kementerian keuangan di Jakarta. Hasilnya seperti yang diungkap Iman usai rapat dengan Komisi VII DPR pada Rabu (12/2) adalah pihaknya akan membatalkan keputusan merumahkan pegawai hingga kontributor TVRI di daerah.
Iman menjelaskan pembatalan keputusan itu dilakukan setelah TVRI mendapat pengurangan atau relaksasi pemotongan anggaran setelah rapat dengan Kemenkeu pada Selasa lalu., Selasa (11/2).
"Kami akan menindaklanjuti bahwa setelah rapat RDP ini tidak ada lagi semacam perumahan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan dari kontributor di daerah. Jadi kami setuju dan sepakat," kata Iman menjawab pertanyaan wartawan setelah rapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu.
Menurut Iman relaksasi pemotongan anggaran itu mampu memenuhi kebutuhan pembayaran pegawai sampai kontributor di daerah.
Lebih lanjut, Iman menjelaskan sejumlah kontributor yang terlanjur terkena PHK akan dipekerjakan kembali sesuai dengan kesepakatan rapat.
Sementara itu di Jogja kemarin, kala berbincang dengan CNNIndonesia.com, Trembel mengaku tak menyaksikan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI pada Rabu ini yang menghadirkan Dirut TVRI Iman Brotoseno.
Dia mengaku mendengar kabar baik ini dari sesama rekan wartawan dan kontributor TVRI Yogyakarta yang juga dirumahkan per 6 Februari 2025 kemarin.
"Bahkan dari teman yang berstatus P3K maupun PNS TVRI pun tadi di grup kontributor cukup antusias memberikan support kepada kami untuk tetap semangat," ucapnya.
