Setneg Respons Kritik Pelantikan Stafsus di Tengah Efisiensi

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro merespons santai hujan kritik masyarakat atas pelantikan sejumlah staf khusus kementerian di tengah upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto.

"Ya semua dikritik kan. Biasa itu," kata Juri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).

Lihat Juga : DPR Minta Pemerintah Setop Tambah Stafsus di Tengah Efisiensi Anggaran

Juri tak menjawab dengan tegas terkait sikap Istana atas keputusan kementerian tertentu melantik sejumlah staf khusus saat upaya efisiensi anggaran dilakukan.

Ia menilai menurut aturan yang berlaku setiap kementerian memiliki kewenangan untuk melantik staf khusus sesuai dengan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Juri pun mempersilakan setiap menteri menentukan proporsi jumlah staf khusus yang dibutuhkan kementerian mereka untuk membantu tugas dan fungsi menteri.

"Ya stafsus kan memang secara perpres-nya dimungkinkan setiap kementerian itu mengangkat stafsus," katadia.

"Nah nanti tinggal setiap menteri atau kepala lembaga mempertimbangkan berapa kebutuhan yang diperlukan jumlah dari stafsus setiap kementerian. Itu diserahkan kepada kementeriannya masing-masing," sambung Juri.

Lihat Juga : Bocah 6 Tahun di Jakbar Jadi Korban Peluru Nyasar Saat Tidur di Rumah

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan melantik selebritas Deddy Corbuzier menjadi Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik, Selasa (11/2) pagi.

Selain Deddy, pada Selasa pagi lalu, Menhan Sjafrie Samsoeddin juga melantik empat sosok lain menjadi stafsus menhan dan satu orang jadi asisten khusus.

Karo Infohan Kemhan Brigjen Frega Wenas mengatakan Deddy dilantik karena punya kepakaran di bidang komunikasi dan jangkauan (engagement) media sosial yang luas Hal tersebut dinilai jadi nilai plus untuk membantu sosialisasi kebijakan pertahanan nasional.

Adapun, pelantikan itu dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto memangkas besar-besaran pos APBN 2025.

Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari lalu.

Lihat Juga : Kisah Kontributor TVRI Jogja, Hitungan Hari Hidup Bak Roller Coaster