Rangkaian Aksi Hari ke-3 'Indonesia Gelap': Aceh, Solo, Palangka Raya

Purwokerto

Sejumlah mahasiswa yang bergabung dalam aliansi Serikat Masyarakat Bergerak (Semarak) menggelar aksi demo #IndonesiaGelap di depan kantor Bupati Banyumas, Purwokerto, Rabu Kemarin. Mereka menyuarakan 10 tuntutan yang ditujukan ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Mereka membawa sejumlah spanduk, di antaranya bertulisan 'Sebuah Kekecewaan Republik Indonesia 1 Presiden Berbagai Insiden' dan 'Bikin Kebijakan Buat Oligarki Terus Ndasmu'.

Mengutp dari detikJateng, dalam aksinya, mahasiswa juga melantangkan yel-yel 'ganyang fufufafa'. "Ayo ayo ganyang fufufafa, ganyang fufufafa sekarang juga," seru mahasiswa berulang kali di halaman kompleks kantor Bupati Banyumas.

Aksi mahasiswa itu ditemui oleh 3 anggota DPRD Banyumas dari Fraksi PDIP dan Golkar. Mereka adalah Supangkat, Didi Rudianto, dan Ofan Sofyan. Selain turut membacakan tuntutan mahasiswa, ketiganya juga menandatangani dan menyatakan menerima tuntutan tersebut.

Adapun beberapa di antara 10 tuntutan mahasiswa itu adalah tolak pemerintahan gemuk yang dijalankan berdasarkan praktik KKN, menuntut pemerintahan dijalankan dengan sistem meritokrasi ang memerhatikan asas umum yang baik, hingga mencabut Inpres 1/2025 soal efisiensi anggaran yang mengancam sektor pendidikan.

Lihat Juga : ANALISIS Pengamat Ungkap Makna di Balik Indonesia Gelap dan #KaburAjaDulu

Tasikmalaya

Aksi mahasiswa 'Indonesia Gelap' juga terjadi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu kemarin.

Dalam aksi di depan Kantor DPDR Kota Tasikmalaya itu sempat terjadi bentrok antara mahasiswa dan polisi. Mengutip dari detikJabar, sejumlah polisi dan massa aksi mengalami luka-luka akibat insiden tersebut.

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini menggelar parade orasi. Secara bergantian mereka menyuarakan aspirasi dan pendapatnya. Benih keributan mulai muncul ketika massa aksi ingin masuk seluruhnya ke gedung DPRD. Namun pihak kepolisian dan DPRD meminta perwakilan.

Di titik ini suasana mulai memanas. Massa aksi mulai membakar ban dan merangsek ingin memaksa masuk. Aksi saling dorong tak terelakkan di gerbang utama kantor wakil rakyat ini.

Hujan deras yang mengguyur seakan tak mampu meredam emosi kedua pihak. Lemparan batu membuat setidaknya 3 polisi dan 1 mahasiswa terluka hingga harus dibawa ke rumah sakit. Beberapa titik kaca bangunan gedung DPRD pecah.

Di pihak lain, beberapa demonstran pun mengaku terkena pukulan pentungan polisi dan terhempas semprotan meriam air. Namun demikian pada akhirnya, pengerahan water cannon berhasil memecah konsentrasi massa.

Situasi kembali reda, polisi dan demonstran bisa kembali saling berkomunikasi meski di bawah guyuran hujan deras. Massa aksi akhirnya diperkenankan masuk meski hanya di halaman gedung DPRD. Mereka diterima oleh beberapa anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. Sekitar pukul 16.00 WIB, massa akhirnya membubarkan diri dan situasi kembali kondusif.

Lihat Juga : Luhut soal Tagar Indonesia Gelap: Kau yang Gelap, Bukan RI

Palangka Raya

Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Jenuh Kalimantan Tengah (Gemuruh Kalteng) menggelar aksi 'Indonesia Gelap' di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya kemarin.

Mereka menyoroti berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, khususnya di sektor pendidikan. Aksi itu  diikuti berbagai elemen mahasiswa dan pelajar. Mulai dari BEM-SI Kalimantan Tengah, BEM UPR, BEM IAHN-TP Palangka Raya, DEMA IAIN Palangka Raya, serta sejumlah organisasi mahasiswa lainnya.

Koordinator Lapangan aksi, Fernando Fairsky menyampaikan, bahwa mahasiswa merasa jenuh dengan kebijakan pemerintah yang dinilai boros anggaran.

"Kami sudah jenuh dengan rezim hari ini yang membuat program boros anggaran, serta kabinet yang gemuk dan tidak efisien dalam tugas tugasnya," tegasnya mengutip dari detikSulsel.

Dalam aksi tersebut, Gemuruh Kalteng menyampaikan sejumlah tuntutan seperti menuntut penghapusan multifungsi TNI/Polri, mengesahkan Perppu Perampasan Aset atau RUU Perampasan Aset, dan menolak rencana revisi KUHAP dan UU Kejaksaan.

"Dan selanjutnya evaluasi Inpres nomor I Tahun 2025, peninjauan kembali program MBG, segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat, dan mendesak efisiensi jumlah kabinet Merah Putih," sebutnya.

Aksi ini berlangsung tertib. Tuntutan mahasiswa pun diterima serta ditandatangani Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong dan Wakil Ketua DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari. Mereka berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI pada Senin, 24 Februari 2025.

Lihat Juga : BEM SI Gelar Aksi Lanjutan Indonesia Gelap di Patung Kuda Hari Ini