Apa Urgensi Pemerintah Tunda Pengangkatan CPNS-PPPK Agar Serentak?
CNN Indonesia
Selasa, 11 Mar 2025 13:31 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Sejumlah Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) mengikuti aksi penolakan penundaan pengangkatan CASN di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Senin (10/3/2025). (Antara Foto/Jessica Wuysang)
Jakarta, CNN Indonesia --
Langkah pemerintah RI di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunda pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) formasi 2024 agar digelar serentak mengundang polemik terutama di kalangan para calon abdi negara tersebut.
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan digelar serentak pada Oktober, sementara pengangkatan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan digelar pada Maret 2026 mendatang. Gema penolakan penundaan pengangkatan CPNS-PPPK itu pun terjadi di sejumlah daerah.
Pada Senin (10/3) lalu demo tolak penundaan pengangkatan abdi negara itu terjadi di Pontianak (Kalimantan Barat/Kalbar), Mataram (Nusa Tenggara Barat/NTB), dan Kendari (Sulawesi Tenggara/Sultra).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengamat menilai keputusan pemerintah untuk menunda pengangkatan CPNS dan PPPK itu sama sekali tak memiliki urgensi apapun. Menurutnya keputusan itu hanya menunjukkan wajah pemerintah yang ingin berlindung di balik mode efisiensi. Padahal, pengangkatan CPNS maupun PPPK merupakan kebutuhan yang telah diatur undang-undang.
"Harusnya tak ada urgensinya untuk ditunda. Bahkan direncanakan sebelumnya, sesuai aturan perundang-undangan, itu pengangkatannya sesuai kebutuhan kementerian lembaga saat itu," kata analis kebijakan publik Trubus Rahardiansyah saat dihubungi, Senin (10/3).
Wacana penundaan pengangkatan CASN agar bisa dilakukan serentak itu mencuat setelah rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Rabu (5/3) pekan lalu di kompleks parlemen, Jakarta.
Menpan RB Rini Widyantini mengaku pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyelaraskan data terkait formasi, jabatan, dan penempatan ASN maupun PPPK.
Menurut dia, penundaan pengangkatan CPNS 2024 dilakukan berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi II DPR dalam rapat pada 5 Maret lalu.
"Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati," kata Rini lewat keterangan resmi, Jumat (7/3).
Namun, pernyataan Rini itu dibantah Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima. Menurut Aria, tak ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR bahwa CASN dan PPPK harus diangkat serentak pada Oktober 2025.
Ia menilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) salah paham dengan simpulan hasil rapat kerja pada pekan lalu.
"Ya, memang tidak ada yang menyebutkan akan ada pengangkatan serentak," kata Bima saat dihubungi, Senin (10/3).
Poin empat kesimpulan dalam rapat yang disiarkan langsung di saluran Youtube itu adalah, "Dalam rangka percepatan penataan CPNS dan PPPK untuk formasi 2024, Komisi II DPR meminta Kementerian PANRB dan BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS pada bulan Oktober 2025 dan pengangkatan PPPK di bulan Maret tahun 2026."
Menurut Trubus, pemerintah tidak konsisten dengan melakukan penundaan tersebut. Menurut dia, pernyataan pemerintah juga tak konsisten dengan menyebut penundaan sebagai keputusan bersama.
Trubus menilai pernyataan Menpan-RB dan BKN terkesan hanya melempar tanggung jawab. Padahal, pengangkatan CPNS mestinya menjadi prioritas dan tak memiliki dasar untuk ditunda.
"Penjelasan Kemenpan-RB dan DPR itu seperti lempar tanggung jawab. Enggak jelas apa yang ada di situ, bahwa pengangkatan ini harusnya menjadi prioritas," kata Trubus.
Trubus menduga keputusan pemerintah untuk menunda pengangkatan CPNS dan PPPK terkait dengan efisiensi anggaran yang memang tengah dilakukan pemerintahan Prabowo. Menurut Trubus, pemerintah tak mau ambil risiko untuk mengalokasikan anggaran bagi pegawai baru di tengah efisiensi ketat seluruh lembaga dan kementerian.
Padahal, sambungnya, pengangkatan CPNS dan PPPK formasi 2024 itu telah disetujui sebelumnya. Dan, alokasi belanja pegawai tak masuk objek efisiensi dalam instruksi presiden soal efisiensi.
"Pemerintah menghitung kalau menerima CPNS ini banyak, maka APBN yang harus digelontorkan cukup besar. Sementara pemerintah lagi kebingungan," kata dia.
Trubus juga mengkritik pernyataan Kepala BKN, Zudan Arif, agar para CPNS yang tengah menunggu pengangkatan dan telanjur mengundurkan diri alias resign, agar kembali ke pekerjaan sebelumnya. Trubus menilai pernyataan Kepala BKN itu mengingkari keputusan pemerintah sebelumnya.
Dia merujuk pernyataan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) saat masih memerintah pada awal Januari 2024 yang ingin mengangkat 2,3 juta ASN. Trubus menduga pernyataan itu hanya janji manis untuk menarik simpati menjelang pemilu dan pilpres.
"Arahnya lebih kepada menarik simpati publik untuk kemenangan [paslon nomor urut] 02 [di Pilpres 2024], dalam hal ini Prabowo-Gibran ini," katanya.
"Tapi, ternyata di kepemimpinan ini enggak jalan. Harusnya, ini kalau memang diantisipasi walaupun keberlanjutan, tentu Pak Prabowo tak mau keteteran kedodoran dengan beban sebelumnya," imbuh Trubus.
Jokowi diketahui umum mendukung paslon Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu. Prabowo adalah menteri pertahanan dalam kabinet Jokowi, sementara Gibran adalah anak sulungnya.
Baca halaman selanjutnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif'an, mewanti-wanti soal peluang persepsi publik yang menurun terhadap Presiden Prabowo. Ali bukan hanya menyoroti soal pemunduran jadwal pengangkatan CASN, namun juga PHK di sejumlah industri dan perusahaan baru-baru ini.
Menurut Ali, pemunduran jadwal pengangkatan CASN memiliki dampak tak main-main. Khusus CASN, sebanyak 1,2 juta masyarakat terancam tak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Jumlah itu belum ditambah dengan PHK yang terjadi di sejumlah perusahaan dan industri.
"Jadi implikasinya kalau ini terus dilakukan, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo itu bisa menurun," ujar Ali saat dihubungi, Selasa (11/3).
Ali meyakini tingkat kepercayaan publik pada pemerintah kini tak lagi berada di angka 80,9 persen seperti sebelumnya. Sebab faktanya, kata dia, kebijakan penghematan telah berdampak ke banyak aspek.
"Kebijakan penghematan ini berdampak ke banyak aspek. Jadi seolah-olah hanya karena makan siang gratis, yang lain harus ngalah," kata Ali.
Dia menilah pemerintah harus segera melakukan evaluasi agar tak ada fokus program, justru membuat program pemerintah lain, yang tak kalah penting justru diabaikan.
Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menginstruksikan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), BKPSDM dan BKPP tingkat Provinsi/kabupaten/kota serta Biro SDM Kementerian/Lembaga untuk mendata para CPNS yang sudah terlanjur keluar dari tempat kerja sebelumnya.
Hal ini dilakukan imbas keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan CPNS menjadi Oktober 2025.
"Saya meminta juga agar para pengelola kepegawaian untuk mendata pegawai yang sudah resign," kata Kepala BKN Zudan Arief Fakhrullah kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/3).
Zudan juga meminta para pengelola kepegawaian tersebut memanggil para CASN untuk diberikan pengarahan dan pemahaman. Ia menekankan bahwa proses pengangkatan berjalan terus dan pasti akan diangkat sebagai CASN
"Selanjutnya bisa menghubungi pemberi kerja, atau data tersebut dilaporkan ke BKN untuk ditindaklanjuti," kata Zudan.
Sebelumnya, Zudan mengimbau seluruh instansi baik di pemerintah pusat maupun daerah untuk tetap memberi gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi CASN hingga diangkat menjadi ASN.
"Para Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah mohon tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang mengikuti proses ini," kata Zudan dalam keterangannya, Senin (10/3).
Zudan menekankan agar tak ada pemberhentian terhadap mereka yang tengah berada di proses tersebut. Ia meminta hal itu supaya tak ada yang merasa dirugikan dalam proses penyesuaian pengangkatan CASN 2024.
Selain itu, Zudan juga menekankan bahwa proses pengangkatan CASN harus terus berjalan hingga SK pengangkatan diterbitkan.
Ia meminta instansi untuk segera memanggil para calon ASN untuk memberikan pemahaman terkait pengangkatan serentak serta kepastian proses CASN.
Kemudian, instansi juga diminta agar memberikan pembekalan ke calon ASN sebelum diangkat menjadi CPNS maupun PPPK agar saat masuk mereka langsung dapat bekerja dengan baik.
Langkah pemerintah RI di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunda pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) formasi 2024 agar digelar serentak mengundang polemik terutama di kalangan para calon abdi negara tersebut.
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan digelar serentak pada Oktober, sementara pengangkatan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan digelar pada Maret 2026 mendatang. Gema penolakan penundaan pengangkatan CPNS-PPPK itu pun terjadi di sejumlah daerah.
Pada Senin (10/3) lalu demo tolak penundaan pengangkatan abdi negara itu terjadi di Pontianak (Kalimantan Barat/Kalbar), Mataram (Nusa Tenggara Barat/NTB), dan Kendari (Sulawesi Tenggara/Sultra).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengamat menilai keputusan pemerintah untuk menunda pengangkatan CPNS dan PPPK itu sama sekali tak memiliki urgensi apapun. Menurutnya keputusan itu hanya menunjukkan wajah pemerintah yang ingin berlindung di balik mode efisiensi. Padahal, pengangkatan CPNS maupun PPPK merupakan kebutuhan yang telah diatur undang-undang.
"Harusnya tak ada urgensinya untuk ditunda. Bahkan direncanakan sebelumnya, sesuai aturan perundang-undangan, itu pengangkatannya sesuai kebutuhan kementerian lembaga saat itu," kata analis kebijakan publik Trubus Rahardiansyah saat dihubungi, Senin (10/3).
Wacana penundaan pengangkatan CASN agar bisa dilakukan serentak itu mencuat setelah rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Rabu (5/3) pekan lalu di kompleks parlemen, Jakarta.
Menpan RB Rini Widyantini mengaku pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyelaraskan data terkait formasi, jabatan, dan penempatan ASN maupun PPPK.
Menurut dia, penundaan pengangkatan CPNS 2024 dilakukan berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi II DPR dalam rapat pada 5 Maret lalu.
"Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati," kata Rini lewat keterangan resmi, Jumat (7/3).
Namun, pernyataan Rini itu dibantah Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima. Menurut Aria, tak ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR bahwa CASN dan PPPK harus diangkat serentak pada Oktober 2025.
Ia menilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) salah paham dengan simpulan hasil rapat kerja pada pekan lalu.
"Ya, memang tidak ada yang menyebutkan akan ada pengangkatan serentak," kata Bima saat dihubungi, Senin (10/3).
Poin empat kesimpulan dalam rapat yang disiarkan langsung di saluran Youtube itu adalah, "Dalam rangka percepatan penataan CPNS dan PPPK untuk formasi 2024, Komisi II DPR meminta Kementerian PANRB dan BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS pada bulan Oktober 2025 dan pengangkatan PPPK di bulan Maret tahun 2026."
Menurut Trubus, pemerintah tidak konsisten dengan melakukan penundaan tersebut. Menurut dia, pernyataan pemerintah juga tak konsisten dengan menyebut penundaan sebagai keputusan bersama.
Trubus menilai pernyataan Menpan-RB dan BKN terkesan hanya melempar tanggung jawab. Padahal, pengangkatan CPNS mestinya menjadi prioritas dan tak memiliki dasar untuk ditunda.
"Penjelasan Kemenpan-RB dan DPR itu seperti lempar tanggung jawab. Enggak jelas apa yang ada di situ, bahwa pengangkatan ini harusnya menjadi prioritas," kata Trubus.
Trubus menduga keputusan pemerintah untuk menunda pengangkatan CPNS dan PPPK terkait dengan efisiensi anggaran yang memang tengah dilakukan pemerintahan Prabowo. Menurut Trubus, pemerintah tak mau ambil risiko untuk mengalokasikan anggaran bagi pegawai baru di tengah efisiensi ketat seluruh lembaga dan kementerian.
Padahal, sambungnya, pengangkatan CPNS dan PPPK formasi 2024 itu telah disetujui sebelumnya. Dan, alokasi belanja pegawai tak masuk objek efisiensi dalam instruksi presiden soal efisiensi.
"Pemerintah menghitung kalau menerima CPNS ini banyak, maka APBN yang harus digelontorkan cukup besar. Sementara pemerintah lagi kebingungan," kata dia.
Trubus juga mengkritik pernyataan Kepala BKN, Zudan Arif, agar para CPNS yang tengah menunggu pengangkatan dan telanjur mengundurkan diri alias resign, agar kembali ke pekerjaan sebelumnya. Trubus menilai pernyataan Kepala BKN itu mengingkari keputusan pemerintah sebelumnya.
Dia merujuk pernyataan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) saat masih memerintah pada awal Januari 2024 yang ingin mengangkat 2,3 juta ASN. Trubus menduga pernyataan itu hanya janji manis untuk menarik simpati menjelang pemilu dan pilpres.
"Arahnya lebih kepada menarik simpati publik untuk kemenangan [paslon nomor urut] 02 [di Pilpres 2024], dalam hal ini Prabowo-Gibran ini," katanya.
"Tapi, ternyata di kepemimpinan ini enggak jalan. Harusnya, ini kalau memang diantisipasi walaupun keberlanjutan, tentu Pak Prabowo tak mau keteteran kedodoran dengan beban sebelumnya," imbuh Trubus.
Jokowi diketahui umum mendukung paslon Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu. Prabowo adalah menteri pertahanan dalam kabinet Jokowi, sementara Gibran adalah anak sulungnya.
Baca halaman selanjutnya.
Dampak politik ke pemerintah
Ribuan Calon PPPK tahun 2024 tersebut melakukan aksi damai di Mataram, NTB, dengan tuntutan penolakan penundaan pengangkatan CASN dan PPPK Tahun 2024. (ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDI)
Sementara itu, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif'an, mewanti-wanti soal peluang persepsi publik yang menurun terhadap Presiden Prabowo. Ali bukan hanya menyoroti soal pemunduran jadwal pengangkatan CASN, namun juga PHK di sejumlah industri dan perusahaan baru-baru ini.
Menurut Ali, pemunduran jadwal pengangkatan CASN memiliki dampak tak main-main. Khusus CASN, sebanyak 1,2 juta masyarakat terancam tak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Jumlah itu belum ditambah dengan PHK yang terjadi di sejumlah perusahaan dan industri.
"Jadi implikasinya kalau ini terus dilakukan, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo itu bisa menurun," ujar Ali saat dihubungi, Selasa (11/3).
Ali meyakini tingkat kepercayaan publik pada pemerintah kini tak lagi berada di angka 80,9 persen seperti sebelumnya. Sebab faktanya, kata dia, kebijakan penghematan telah berdampak ke banyak aspek.
"Kebijakan penghematan ini berdampak ke banyak aspek. Jadi seolah-olah hanya karena makan siang gratis, yang lain harus ngalah," kata Ali.
Dia menilah pemerintah harus segera melakukan evaluasi agar tak ada fokus program, justru membuat program pemerintah lain, yang tak kalah penting justru diabaikan.
Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menginstruksikan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), BKPSDM dan BKPP tingkat Provinsi/kabupaten/kota serta Biro SDM Kementerian/Lembaga untuk mendata para CPNS yang sudah terlanjur keluar dari tempat kerja sebelumnya.
Hal ini dilakukan imbas keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan CPNS menjadi Oktober 2025.
"Saya meminta juga agar para pengelola kepegawaian untuk mendata pegawai yang sudah resign," kata Kepala BKN Zudan Arief Fakhrullah kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/3).
Zudan juga meminta para pengelola kepegawaian tersebut memanggil para CASN untuk diberikan pengarahan dan pemahaman. Ia menekankan bahwa proses pengangkatan berjalan terus dan pasti akan diangkat sebagai CASN
"Selanjutnya bisa menghubungi pemberi kerja, atau data tersebut dilaporkan ke BKN untuk ditindaklanjuti," kata Zudan.
Sebelumnya, Zudan mengimbau seluruh instansi baik di pemerintah pusat maupun daerah untuk tetap memberi gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi CASN hingga diangkat menjadi ASN.
"Para Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah mohon tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang mengikuti proses ini," kata Zudan dalam keterangannya, Senin (10/3).
Zudan menekankan agar tak ada pemberhentian terhadap mereka yang tengah berada di proses tersebut. Ia meminta hal itu supaya tak ada yang merasa dirugikan dalam proses penyesuaian pengangkatan CASN 2024.
Selain itu, Zudan juga menekankan bahwa proses pengangkatan CASN harus terus berjalan hingga SK pengangkatan diterbitkan.
Ia meminta instansi untuk segera memanggil para calon ASN untuk memberikan pemahaman terkait pengangkatan serentak serta kepastian proses CASN.
Kemudian, instansi juga diminta agar memberikan pembekalan ke calon ASN sebelum diangkat menjadi CPNS maupun PPPK agar saat masuk mereka langsung dapat bekerja dengan baik.
