Apa Urgensi Pemerintah Tunda Pengangkatan CPNS-PPPK Agar Serentak?

Sementara itu, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif'an, mewanti-wanti soal peluang persepsi publik yang menurun terhadap Presiden Prabowo. Ali bukan hanya menyoroti soal pemunduran jadwal pengangkatan CASN, namun juga PHK di sejumlah industri dan perusahaan baru-baru ini.

Menurut Ali, pemunduran jadwal pengangkatan CASN memiliki dampak tak main-main. Khusus CASN, sebanyak 1,2 juta masyarakat terancam tak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Jumlah itu belum ditambah dengan PHK yang terjadi di sejumlah perusahaan dan industri.

Lihat Juga : BKN Bakal Bantu CPNS yang Kadung Resign Kerja Sementara di Kantor Lama

"Jadi implikasinya kalau ini terus dilakukan, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo itu bisa menurun," ujar Ali saat dihubungi, Selasa (11/3).

Ali meyakini tingkat kepercayaan publik pada pemerintah kini tak lagi berada di angka 80,9 persen seperti sebelumnya. Sebab faktanya, kata dia, kebijakan penghematan telah berdampak ke banyak aspek.

"Kebijakan penghematan ini berdampak ke banyak aspek. Jadi seolah-olah hanya karena makan siang gratis, yang lain harus ngalah," kata Ali.

Dia menilah pemerintah harus segera melakukan evaluasi agar tak ada fokus program, justru membuat program pemerintah lain, yang tak kalah penting justru diabaikan.

Lihat Juga : Jerit CPNS yang 'Tertunda': Kepalang Resign, Stres Terancam Nganggur

Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menginstruksikan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), BKPSDM dan BKPP tingkat Provinsi/kabupaten/kota serta Biro SDM Kementerian/Lembaga untuk mendata para CPNS yang sudah terlanjur keluar dari tempat kerja sebelumnya.

Hal ini dilakukan imbas keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan CPNS menjadi Oktober 2025.

"Saya meminta juga agar para pengelola kepegawaian untuk mendata pegawai yang sudah resign," kata Kepala BKN Zudan Arief Fakhrullah kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/3).

Zudan juga meminta para pengelola kepegawaian tersebut memanggil para CASN untuk diberikan pengarahan dan pemahaman. Ia menekankan bahwa proses pengangkatan berjalan terus dan pasti akan diangkat sebagai CASN

"Selanjutnya bisa menghubungi pemberi kerja, atau data tersebut dilaporkan ke BKN untuk ditindaklanjuti," kata Zudan.

Sebelumnya, Zudan mengimbau seluruh instansi baik di pemerintah pusat maupun daerah untuk tetap memberi gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi CASN hingga diangkat menjadi ASN.

"Para Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah mohon tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang mengikuti proses ini," kata Zudan dalam keterangannya, Senin (10/3).

Zudan menekankan agar tak ada pemberhentian terhadap mereka yang tengah berada di proses tersebut. Ia meminta hal itu supaya tak ada yang merasa dirugikan dalam proses penyesuaian pengangkatan CASN 2024.

Selain itu, Zudan juga menekankan bahwa proses pengangkatan CASN harus terus berjalan hingga SK pengangkatan diterbitkan.

Ia meminta instansi untuk segera memanggil para calon ASN untuk memberikan pemahaman terkait pengangkatan serentak serta kepastian proses CASN.

Kemudian, instansi juga diminta agar memberikan pembekalan ke calon ASN sebelum diangkat menjadi CPNS maupun PPPK agar saat masuk mereka langsung dapat bekerja dengan baik.

Lihat Juga : DPR Nilai Pemerintah Salah Paham: CASN Tak Harus Diangkat Serentak