Kontroversi Batalyon Pembangunan dan Rekrutmen Besar-besaran ala TNI

Namun, rencana ini menuai kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang terdiri dari berbagai organisasi di antaranya seperti Imparsial, YLBHI, KontraS, PBHI, Amnesty International Indonesia, ELSAM, Human Right Working Group (HRWG), WALHI, SETARA Institute, dan Centra Initiative.

Mereka menilai pembentukan batalyon dengan fungsi non-tempur telah keluar dari mandat utama TNI sebagai alat pertahanan negara.

"Dengan demikian, kebijakan perekrutan sebagaimana sedang direncanakan tersebut telah menyalahi tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi dan UU TNI itu sendiri," kata koalisi dalam pernyataan tertulis, Rabu (11/6).

Koalisi menyebut, di tengah kompleksitas ancaman modern, TNI justru perlu fokus memperkuat kemampuan tempurnya. Keterlibatan dalam kegiatan non-militer dikhawatirkan akan mengurangi fokus dan efektivitas TNI dalam menjalankan fungsi pertahanan.

Mereka juga menilai langkah ini mencerminkan kegagalan menjaga batas yang jelas antara ranah sipil dan militer. UU TNI dan UUD 1945, menurut mereka, dengan tegas tidak memberikan kewenangan kepada militer untuk terlibat dalam sektor pertanian, peternakan, maupun layanan kesehatan.

"Kami mendesak Presiden dan DPR untuk melakukan pengawasan dan evaluasi tentang perekrutan dan pelibatan TNI yang berlebihan tersebut karena telah menyalahi jati diri TNI sebagai alat pertahanan negara sesuai amanat konstitusi dan UU TNI," tegasnya.

Lihat Juga : TNI AD Jawab Kritik Masyarakat Sipil soal 24 Ribu Tamtama

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh juga meminta agar rencana pembentukan batalyon ini dikaji ulang secara menyeluruh. Ia menilai penambahan personel dalam jumlah besar adalah kebijakan strategis yang memerlukan perhitungan matang, termasuk dalam hal anggaran.

"Saya mengingatkan agar rencana ini tidak bersifat reaktif atau seremonial, melainkan betul-betul berdasarkan kajian strategis yang mempertimbangkan situasi geopolitik, postur pertahanan, serta efisiensi anggaran negara," ujar Oleh dalam keterangannya, Rabu (11/6).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyatakan rencana ini berpotensi merusak sistem birokrasi yang sudah berjalan. Ia khawatir kehadiran puluhan ribu prajurit dalam kegiatan sipil akan menimbulkan tumpang tindih dengan peran aparatur sipil.

"Perlu diluruskan agenda militer masuk dalam aktifitas sipil, selain karena potensi tumpang tindih, juga bisa hilangkan kemampuan utama militer menjaga kedaulatan Republik dan pertahanan," kata Dedi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/6).

"Jika militer miliki kompi yang secara khusus membidangi urusan sipil, kendali birokrasi yang saat ini ada bisa terganggu, karena di pemerintah sudah ada penanganan bidang-bidang tersebut," sambungnya.

Ia menambahkan bahwa langkah ini menunjukkan pola kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang cenderung memperbesar peran militer. Apalagi sebelumnya RUU TNI yang memperluas kewenangan militer dalam ranah sipil telah disahkan meski ditentang masyarakat sipil.

"Tentu saja ini menandai corak kepemimpinan Prabowo yang cenderung militeristik, menganggap militer sebagai kelompok prioritas," lanjutnya.

Lihat Juga : TNI Buka Suara soal Aksi Intimidasi: Dukung Kebebasan Berpendapat

Dedi juga menilai langkah ini bisa melukai semangat reformasi dan supremasi sipil, serta membentuk kesan bahwa pemerintahan kini mulai menyerupai era Orde Baru.

"Rekrutmen itu tidak ada persoalan, tetapi jika digunakan untuk masuk ke wilayah sipil, ini bisa mengembalikan nuansa pemerintahan Soeharto di era sekarang," katanya.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap Prabowo bisa menurun tajam jika rencana ini tetap dilanjutkan. Namun, ia percaya Prabowo masih memiliki peluang untuk memperbaiki citra dengan memprioritaskan supremasi sipil.

"Prabowo perlu mengurangi atau bahkan mengembalikan militer ke wilayah pertahanan murni, dan menguatkan posisi sipil dalam hal kebutuhan yang akan diisi oleh militer," kata dia.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi juga menilai rencana rekrutmen ini bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap TNI, terutama karena komunikasi publik yang dilakukan dinilai kurang rapi.

"Dalam konteks sejarah hubungan sipil-militer di Indonesia, sensitivitas soal keterlibatan militer dalam urusan publik memang masih kuat," kata Khairul kepada CNNIndonesia.com.

"Maka wajar jika sebagian masyarakat menafsirkan kebijakan ini sebagai bentuk 'kembalinya TNI' ke ruang-ruang sipil," lanjutnya.

Khairul menyarankan TNI menyampaikan penjelasan secara transparan agar publik memahami bahwa langkah ini merupakan bagian dari desain pertahanan nasional, bukan ekspansi militer ke wilayah sipil.

"Dengan begitu, publik bisa melihat bahwa ini benar-benar bagian dari desain pertahanan, bukan ekspansi kekuasaan militer," ucapnya.

Lihat Juga : Poin-poin Krusial RUU TNI yang Akan Disahkan di DPR Hari ini

TNI buka suara

Menanggapi kritik dari masyarakat sipil, TNI AD menegaskan bahwa pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan merupakan bagian dari fungsi teritorial mereka. Hal ini disampaikan oleh Brigjen Wahyu yang menambahkan bahwa TNI memiliki dua peran utama, yaitu peran tempur dan teritorial.

"Fungsi utama teritorial itu kita melaksanakan kegiatan sebagai bagian dari masyarakat, sebagai prajurit TNI Angkatan Darat yang di dalam jati dirinya itu melekat bahwa kita ini berasal dari rakyat," kata Wahyu di sela Indo Defence 2024, Jakarta, Rabu (11/6).

Ia juga mengacu pada amanat Undang-Undang TNI mengenai peran militer dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang salah satunya adalah membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan.

"Manakala pemerintah memiliki program-program yang mencoba untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, menjamin pangan, memberikan pendidikan yang baik tentu kita harus mendukung, harus membantu itu," ujarnya.

Wahyu menekankan bahwa pelaksanaan fungsi teritorial tidak akan mengganggu profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugas tempurnya.

"Kita terus meningkatkan kemampuan personel dan alutsista kita, melalui kegiatan program-program, latihan-latihan peremajaan. Mulai kita revisi, pengecekan dan lain-lainnya ini terus berjalan, ini yang menjamin tingkat profesionalisme prajurit TNI Angkatan Darat tidak akan berkurang, tidak akan melemah,"pungkasnya.

Lihat Juga : TNI AD Jawab Kritik Masyarakat Sipil soal 24 Ribu Tamtama