Polemik Sejarah Pemerkosaan Massal '98

Haris Azhar pun memberi pesan ke Fadli agar tidak mengutak-atik sejarah seputar peristiwa 1998.

Ia mengatakan jika terus dilakukan, hal itu akan menyerang balik seperti bumerang.

"Kalau tidak sanggup memberikan keadilan atas kebenaran yang sesungguhnya, sebaiknya diamkan saja, saran saya ke Fadli Zon. Jangan mencoba-coba utak atik soal 1998, nanti malah bumerang," ujar pria yang juga pernah memimpin KontraS tersebut.

Haris menekankan bahwa tugas negara ialah memfasilitasi pemulihan akibat peristiwa itu.

Lihat Juga : Pimpinan Komisi X Menangis Dengar Jawaban Fadli Soal Pemerkosaan '98

Menurutnya jika memang pejabat beserta jajarannya belum memahami itu, maka buatlah penelusuran sejarah terlebih dulu.

"Bahannya banyak, korban dan saksinya masih banyak. Jangan membuat penggelapan fakta atas nama penulisan sejarah," ujar dia.

Senada, Usman Hamid juga meminta agar proyek penulisan ulang sejarah ini dihentikan.

Ia meminta agar peristiwa seputar kerusuhan Mei 1998 diperjelas lebih dalam lagi.

"Baiknya penulisan ulang ini dihentikan dan diperjelas dulu peristiwa kerusuhan Mei 1998 melalui penyidikan Jaksa Agung dan penuntutan di Pengadilan ad hoc HAM untuk diperiksa oleh para hakim," ujar Usman Hamid.

Lihat Juga : Kesaksian Penumpang KMP Tunu: Mesin Mati, Kapal Miring Lalu Tenggelam

Terpisah, sejarawan dari Universitas Nasional (Unnas) Andi Achdian juga meminta agar proyek penulisan ulang sejarah ini dihentikan. Ia berpendapat awal mula dari proyek ini pun sudah menuai kontroversi.

Ia lantas menyoroti rencana Kemenbud melakukan uji publik atas hasil kerja tim nanti, ia menyebut tak menutup kemungkinan juga uji publik itu sekedar dilakukan sebagai formalitas belaka.

"Saya juga enggak yakin dalam proses uji publik itu dilakukan dalam proses yang terbuka juga, itu diam-diam saja gitu kan, yang penting ada gitu uji publiknya," ucap Andi.

Whitewashing di balik penulisan sejarah

Tak hanya itu, Andi Achdian mengaku mengendus adanya kecenderungan whitewashing dalam proyek penulisan ulang sejarah ini.

Whitewashing atau pemutihan merupakan tindakan menutupi atau menghapus kejahatan guna membebaskan orang yang bersalah. Praktik tersebut sekaligus memperbaiki reputasi seseorang.

Ia berpendapat pernyataan Fadli yang menyoal diksi `massal` pada kasus perkosaan dalam peristiwa Mei 1998 membuktikan keraguannya.

"Statement yang dikeluarkan itu menegaskan sebuah posisi, saya tidak tahu apakah itu posisi pribadi atau posisi pemerintah ya," ujar dia.

Andi menduga Fadli hendak mendelegitimasi ingatan kolektif publik atas perkosaan massal yang terjadi selama kerusuhan Mei 1998.

Oleh karenanya, ia pun meragukan akuntabilitas penulisan ulang sejarah. Ia tak percaya klaim Fadli yang mengaku takkan mengintervensi proyek tersebut.

"Ini sebuah proses untuk bagaimana negara dilepas dari tuntutan akuntabilitas. Korban kehilangan ruang legitimasi bersuara dan sebagainya," katanya.

CNNIndonesia.com juga telah meminta respons Ketua Tim Pelaksana penulisan ulang sejarah, Susanto Zuhdi meminta tanggapan soal ini, namun yang bersangkutan belum merespons.

Lihat Juga : Usai PDIP, PKB Juga Minta Proyek Penulisan Ulang Sejarah RI Ditunda

Fadli Zon: Penulisan sejarah tetap lanjut

Sementara itu, saat berada di Maros, Sulawesi Selatan kemarin, Fadli Zon menegaskan tetap akan melanjutkan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia meski sejumlah pihak meminta agar proyek tersebut dihentikan.

"[Rabu] kemarin sudah saya jelaskan di DPR, penulisan ulang sejarah ini terus berlanjut dan kita melibatkan 130 para sejarawan, para ahli-ahli sejarah," kata Fadli Zon di Kabupaten Maros, Sulsel, Kamis (3/7).

Menurut Fadli Zon penulisan ulang sejarah akan diteruskan setelah selesai, kemudian dilanjutkan dengan uji publik.

"Jadi kita terus lanjutkan, nanti pada waktunya akan melakukan uji publik publik pada bulan ini juga," ujarnya.

Fadli menerangkan para penulis di proyek penulisan ulang sejarah ini berasal dari sejarawan 34 kampus di Indonesia.

"Untuk sekarang ini, kita tulis 10 bab, tapi tidak (secara) detail tentunya, termasuk dari temuan-temuan awal," ungkapnya.

Fadli Zon kemudian mengatakan bangsa Indonesia selama 26 tahun terakhir tidak pernah menuliskan sejarah nasional, padahal itu sangat penting untuk masyarakat.

Lihat Juga : Fadli Zon Akui Pemerkosaan 98, Tapi Persoalkan Diksi 'Massal'