Heboh Marak PSK di Sekitar IKN, Modus via Michat Tarif Rp400 Ribu

Heboh keberadaan pekerja seks komersial (PSK) atau pramunikmat di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sekitarnya di Kalimantan Timur menjadi perhatian menteri hingga DPR.

Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkejut saat mendengar laporan banyaknya PSK di kawasan yang akan jadi ibu kota negara Indonesia itu.

"Waduh, gawat, gawat, gawat, kok bisa gawat gitu, wah ini harus dicek ini, harus dicek," ujarnya menjawab pertanyaan wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7) seperti dikutip dari detik.com.

Cak Imin mengatakan maraknya PSK di IKN merupakan hal yang gawat. Dia yang juga Ketua Umum PKB itu menegaskan akan mengecek langsung ke lokasi.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin meminta fenomena PSK tersebut dibereskan oleh Otorita IKN. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat Komisi II DPR dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Selasa (8/7). 

"Berapa hari ini media diwarnai dengan berita yang kurang enak ya, dibaca terkait dengan PSK ya, Pak. Pramu Saji Kenikmatan, atau pekerja seks komersial. Kenapa ini menjadi penting, Pak? Begini, Pak, jangan sampai kemudian istri-istri ASN yang ada di sana itu khawatir semua, Pak. Ini pengalaman ya, Pak," kata Khozin dalam rapat itu. 

"Artinya begini. Meskipun pegang anggaran besar, Pak. Walaupun pegang uang banyak, jabatan tinggi. Kalau sudah bermasalah sama istri, sempit dunia itu, Pak," sambung politikus PKB tersebut.

Menurutnya, kabar soal ada PSK di IKN akan mengganggu produktivitas kinerja para ASN. Dia juga menyoroti sabung ayam di sana.

"Jangan sampai kemudian tempat episentrum ketatanegaraan kita nanti sudah banyak kemaksiatan di sana. Dan orang-orangnya juga tidak maksimal. Bukan hanya masalah PSK ya, masalah sabung ayam juga. Ini ada juga beritanya gitu, Pak," ujarnya.

Dalam rapat itu, Basuki mengatakan praktik prostitusi itu bukan persis terjadi di IKN, melainkan di beberapa daerah sekitar seperti Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Itu di Sepaku, 3 kilometer di Sepaku [dari kawasan inti IKN]. Pernah ke sana belum? Nah, jadi memang bukan di IKN-nya bos. Kalau di IKN-nya enggak ada, itu di Sepaku," kata Basuki.

Dia mengatakan aparat gabungan mulai dari kepolisian, Satpol PP, dan pemerintah setempat pernah melakukan razia prostitusi tersebut saat Ramadan lalu. Kala itu, ujar dia, ada delapan warung yang didatangi dan kemudian ditutup karena diduga menjadi lokasi prostitusi.

Sementara, praktik prostitusi yang dilakukan secara daring, dia menduga sebagai daur ulang atau dilakukan dalam modus lain.

"Menurut Deputi Pengendalian kami, itu recycle Pak. Sekarang udah enggak ada," katanya.

Basuki mengatakan pihaknya ke depan akan terus melakukan operasi dan penjaringan terhadap tempat-tempat yang dicurigai sebagai lokalisasi. Baik oleh Deputi Pengendalian IKN, maupun kepolisian yang akan tergabung dalam Tim Terpadu.

Operasi Satpol PP

Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menyatakan telah menertibkan puluhan orang perempuan yang diduga sebagai pramunikmat di sekitar wilayah IKN dalam operasi penertiban hingga Juni 2025.

"Kami pantau dan lakukan operasi penertiban praktik prostitusi daring maupun luring di sekitar wilayah IKN," ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara Bagenda Ali, Minggu lalu seperti dikutip dari Antara.

Selain itu, dia bilang personel Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara terus melakukan patroli penertiban di wilayah IKN karena kendati sudah ada Otorita IKN, tetapi secara administratif penegakan peraturan daerah (perda) masih jadi kewenangan pemerintah kabupaten setempat.

Ali mengatakan dalam tiga kali operasi penertiban terakhir khusus di wilayah Kecamatan Sepaku terjaring 64 orang perempuan diduga pramunikmat atau pelaku praktik prostitusi.

"Operasi pertama petugas tertibkan dua, orang pelaku, dan operasi kedua 32 orang ditertibkan, serta operasi ketiga 30 orang ditertibkan," ujarnya.

Hasil keterangan yang didapat praktik prostitusi kebanyakan dilakukan secara daring menggunakan aplikasi media sosial. Para pramunikmat tersebut menyewa kamar penginapan dengan tarif Rp300 ribu per malam,

"Pelaku prostitusi menawarkan jasa dengan harga antara Rp400 ribu hingga Rp700 ribu sekali kencan," katanya.

Pramunikmat berasal Samarinda, Balikpapan Bandung, Makassar dan Yogyakarta, setelah dilakukan pembinaan pelaku praktik prostitusi yang berasal dari luar daerah diminta segera meninggalkan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam waktu dua hingga tiga hari.

Dia bilang penanganan praktik prostitusi membutuhkan kerja sama lintas sektor, terutama mengawasi pendatang yang menyewa kamar penginapan tanpa identitas jelas karena masuk kawasan strategis nasional yang harus dijaga dari ancaman degradasi moral dan sosial.

Modus

Adapun modus para pelaku, katanya, ada dua.

Ia mengatakan keberadaan pekerja seks komersial (PSK) telah dipetakan oleh pihaknya. Baik yang bekerja secara sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan menggunakan aplikasi.

"Ada dua pola. Pertama secara online, mayoritas menggunakan aplikasi MiChat. Kedua, offline di titik-titik yang sudah kami petakan," ujar Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kepada detikKalimantan, Selasa (8/7).

Ia menerangkan berdasarkan pengakuan beberapa PSK yang terjaring, seorang PSK bisa melayani lima pelanggan dalam sehari. Namun belum dijelaskan apakah mereka beraksi di bawah arahan muncikari atau mandiri.

"Itu bisa tembus Rp1,5 juta per hari," sebutnya.