Sosiolog soal Marak PSK di IKN: Banyak Pendatang, Wacana Lokalisasi

Fenomena maraknya bisnis prostitusi di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan menjadi buah bibir beberapa waktu lalu hingga jadi perhatian Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan anggota DPR.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di kompleks parlemen, Jakarta, tengah pekan ini pun sudah meluruskannya bahwa praktik prostitusi itu ada di wilayah Sepaku yang berada di sekitar IKN. Dia bilang aparat, termasuk Satpol PP Penajam Paser Utara, pun sudah mengambil tindakan.

Merespons fenomena bisnis lacur tersebut, Sosiolog dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Kalimantan Timur, Sri Murlianti mengatakan ada beberapa hal yang menjadi faktor.

Dia mengingatkan praktik prostitusi sebenarnya bukanlah sebuah hal yang baru di tengah masyarakat. Dan, terkait wilayah IKN, dia bilang itu merupakan konsekuensi sosiologis dari pembangunan dan lonjakan penduduk pendatang.

"Prostitusi itu bukan hal baru. Sejak zaman dulu, praktik ini selalu hadir di tengah masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami pertumbuhan cepat," ujar Sri mengawali penjelasan, Rabu (10/7) dikutip dari detikKalimantan.

Menurut Sri di sekitar wilayah itu juga--yang awalnya dikenal sebagai kawasan perkebunan dan pertambangan--kemungkinan sudah ada praktik prostitusi. Namun, sambungnya, sebab penduduk lokasi tersebut masih sedikit dan kontrol sosial masih kuat, praktik semacam itu relatif lebih terkendali.

"Sekarang, banyak pendatang yang datang tanpa keluarga, bahkan jauh dari pasangannya. Hasrat seksual itu naluriah, sementara kontrol sosial dan keluarga jadi longgar. Itu yang bikin praktik ini marak," ucapnya.

Sri menyebut pendatang yang mayoritas adalah pekerja laki-laki tanpa pasangan membuat permintaan terhadap jasa prostitusi meningkat. Kondisi ini bisa dikatakan jadi membuat aparat kewalahan.

Menurutnya masalah maraknya prostitusi memperlihatkan permasalahan yang lebih kompleks. Sri melihat ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya.

"Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga kultur dan kontrol sosial. Pemerintah harus mengantisipasi sejak dini, bukan hanya bangun fisik IKN, tapi juga membangun manusianya," kata dia.

Dugaan terorganisasi

Sri mengatakan praktik prostitusi di sekitar IKN bukan sekadar soal moral atau penyimpangan sosial. Ia menduga adanya praktik prostitusi yang terorganisir di wilayah sekitar IKN itu.

"Ini bukan sekadar 'perempuan nakal'. Di belakangnya ada struktur bisnis, ada perekrutan, pelatihan, dan perputaran seperti perusahaan jasa," katanya.

Ia mencontohkan beberapa lokasi di Kalimantan Timur seperti di wilayah Sekambing, KM 24 Poros Samarinda-Bontang, dan KM 13 arah Samarinda-Balikpapan, yang menurutnya menunjukkan pola pergerakan PSK seperti sistem kerja kontrak.

"Rata-rata pelakunya bukan warga lokal Kaltim. Mereka datang dari berbagai daerah dan berpindah-pindah sesuai permintaan," katanya.

Lokalisasi

Sri pun berbicara kemungkinan pengendalian prostitusi lewat lokalisasi khusus di sekitar IKN. Meskipun dirinya tak setuju dengan lokalisasi, Sri menyebut secara teori itu mungkin dilakukan untuk meminimalisasi penyebaran praktik prostitusi liar.

"Memang dilema. Kalau dibiarkan liar, berbahaya. Kalau dilokalisasi, setidaknya bisa dibatasi dan diawasi. Tapi tentu dengan syarat ketat, tidak boleh diakses sembarangan apalagi oleh anak-anak," jelasnya.

Ia menegaskan walau dirinya tak sepenuhnya setuju dengan lokalisasi, namun jika dibandingkan dibiarkan liar, opsi itu bisa menjadi solusi paling realistis dari pilihan-pilihan buruk.

"Karena kita harus realistis, praktik ini tidak akan hilang sepenuhnya. Minimal dikendalikan," ujar Sri.

Baca berita lengkapnya di sini.