DPR Kawal Penulisan Ulang Sejarah RI Tak Disusupi Kepentingan Penguasa

Komisi X DPR mendukung rencana pemerintah untuk melakukan uji publik terhadap proyek penulisan ulang sejarah RI di bawah Kementerian Kebudayaan pimpinan Fadli Zon yang akan dimulai pada 20 Juli.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian mengatakan pihaknya akan terlibat dalam uji publik lewat tim supervisi bersama Komisi III. Menurut Lalu, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari pimpinan DPR.

"Kami hari ini di Komisi X menunggu tindak lanjut dari yang disampaikan oleh pimpinan DPR. Apakah itu surat penunjukan, nanti siapa-siapa yang masuk ke dalam tim supervisi sejarah ini dan sebagainya," kata dia di Lombok, NTB, Sabtu (12/7).

Lihat Juga : Menbud Fadli Zon: Uji Publik Penulisan Sejarah Mulai 20 Juli

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendukung uji publik dan pembentukan tim super visi dari DPR menyusul polemik proyek bagi para akademisi dan sejarawan.

Lalu berpendapat, penulisan ulang sejarah semestinya memang tak boleh disusupi kepentingan apapun, termasuk penguasa. Sehingga, tim supervisi akan memastikan hasil penulisan benar-benar objektif dan inklusif.

"Banyak masyarakat kita yang menginginkan bahwa penulisan ini harus betul-betul netral. Tidak boleh disusupi oleh kepentingan siapapun, termasuk kepentingan penguasa," katanya.

DPR RI akan menugaskan tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Budaya (Kemenbud) RI. Tim supervisi akan terdiri dari Komisi III dan Komisi X DPR RI.

"Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan DPR lain nya maka DPR akan membentuk menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI," kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco dalam keterangannya, dikutip Minggu (6/7).

Lihat Juga : DPR Ingatkan Proyek Penulisan Ulang Sejarah RI Tak Jawa Sentris