Alarm YLBHI di DPR: Ada Ruang TNI Jadi Penyidik Pidana Umum di RKUHAP

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengungkap sejumlah klausul dalam Rancangan KUHAP (RKUHAP) yang memberikan wewenang prajurit TNI aktif sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana umum.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyoroti dua pasal dalam naskah RKUHAP, yakni pasal 7 dan Pasal 20. Menurutnya, kedua pasal itu membuka ruang TNI aktif menjadi penyidik bahkan hingga melakukan upaya paksa.

Lihat Juga : Hotman Dukung RKUHAP: Sangat Tidak Ada Harga Diri Pengacara

"Di Pasal 7 ayat (5)-nya, Pasal 20 ayat (2) pun ini menurut kami membuka ruang bagi TNI untuk menjadi penyidik pada tindak pidana umum dan melakukan upaya paksa," kata Isnur dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/7), 

Selain kedua pasal tersebut, pihaknya juga menyoroti dua pasal lain, yakni Pasal 87 dan Pasal 92. Menurutnya, kedua pasal yang mengatur soal penangkapan dan penahanan itu mengalami perubahan dari versi awal.

"Pasal 87 ayat (4) dan 92 ayat (4), misalnya, mengatur bagaimana penangkapan dan penahanan oleh penyidik. Pada versi semula, DPR hanya mencantumkan frasa TNI laut ya, namun dalam DIM versi pemerintah frasa angkatan laut tersebut dihapuskan," ujar Isnur.

Dia mengaku khawatir pasal tersebut mengembalikan praktik dwifungsi ABRI pada masa orde baru.

"Menurut kami hal ini berbahaya akan mengembalikan praktik dwifungsi ABRI dan akan mengacaukan sistem peradilan pidana," katanya.

Lihat Juga : Akademisi Kritik Keras Soal Partisipasi Publik di Pembahasan RKUHAP

Isnur mengaku terus menyuarakan supremasi sipil sejak pembahasan RUU TNI di Komisi I DPR. Dia karenanya meminta agar ketentuan soal prajurit bisa menjadi penyidik dihapuskan.

"Jadi menurut kami rekomendasinya apa? Ini dihapus saja ketentuan TNI menjadi penyidik dan juga dihapus frasa penyidik utama di penyidik kepolisian," kata dia.

YLBHI memenuhi undangan Komisi III DPR untuk membahas RKUHAP. Mereka sebelumnya meminta agar RKUHAP dihentikan karena dinilai terburu-buru usai menyelesaikan daftar inventarisir masalah (DIM) hanya dalam dua hari.