Mengapa Kebijakan Pendidikan Dedi Mulyadi Tuai Gelombang Protes?
CNN Indonesia
Kamis, 24 Jul 2025 12:03 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tuai banyak protes. (Hakim Ghani/detikJabar)
Jakarta, CNN Indonesia --
Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di sektor pendidikan kini mulai menuai penolakan. Kajian yang dangkal tanpa partisipasi publik disebut menjadi faktor yang melatarbelakangi.
Pada Senin, 21 Juli 2025, Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, untuk menuntut pencabutan larangan karyawisata atau study tour.
Larangan yang termuat dalam Surat Edaran (SE) Penjabat Gubernur Jabar Nomor 64 Tahun 2024 itu diklaim membuat pendapatan perusahaan wisata anjlok hingga 60 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, larangan study tour ini tidak diindahkan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang masih memperbolehkan dengan syarat tidak mempengaruhi nilai akademik siswa.
Kebijakan lain yang mendapat penolakan adalah terkait dengan jam masuk sekolah. Pemerintah Kota Bekasi mengabaikan kebijakan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB sebagaimana diteken Dedi lewat Surat Edaran Nomor 58/PK.03/DISDIK, tertanggal 28 Mei 2025.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengaku menerima banyak keluhan dari orang tua siswa yang kesulitan mempersiapkan anak di pagi hari. Belum lagi soal dampak kemacetan.
Dia menyebut sekolah-sekolah yang berada di jalur utama seperti SMPN 1, 2, dan 3 mengalami kemacetan cukup parah saat jam masuk dimajukan.
Aturan pembatasan jam malam bagi pelajar yang dikeluarkan Dedi melalui SE Nomor 51/PA.03/Disdik pada 23 Mei 2025 juga mendapat pertentangan.
Dalam SE dimaksud, pelajar dilarang melakukan aktivitas di luar rumah mulai pukul 21.00 hingga 04.00 WIB, kecuali dalam kondisi darurat, bersama orang tua/wali, atau mengikuti kegiatan yang diketahui wali.
Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat menyampaikan keberatan terhadap aturan tersebut. Ketua Fortusis Jabar Dwi Subianto menilai kebijakan jam malam tidak mempertimbangkan tanggung jawab keluarga dalam mendidik anak.
Menurut dia, tidak semua pelajar yang keluar malam melakukan kegiatan negatif. Banyak dari mereka dinilai justru mendapat inspirasi dari aktivitas malam hari.
Lantas, mengapa Dedi di awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Jabar sangat konsen dengan sektor pendidikan? Apa tujuan yang hendak dicapai olehnya?
Pengamat Politik Pemerintahan Universitas Pamulang Cusdiawan mengatakan Dedi menaruh fokus terhadap dunia pendidikan karena isu tersebut strategis: melibatkan banyak pihak sehingga dapat mendulang popularitas.
"Fokus KDM pada pendidikan bisa jadi karena dianggap sebagai salah satu strategi yang efektif untuk menarik perhatian masyarakat," ujar Cusdiawan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/7).
Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika kebijakan-kebijakan tersebut tidak mendasarkan pada kajian yang mendalam. Cusdiawan mengambil contoh pelibatan militer dalam pembinaan "anak-anak nakal".
Alumnus Universitas Padjadjaran (UNPAD) ini melihat dua alasan mengapa Dedi melibatkan militer dalam kebijakannya di sektor pendidikan.
Pertama, selama ini di memori kolektif masyarakat, militer diidentikkan sebagai institusi yang disiplin, rapi dan lain sebagainya, sehingga kebijakan yang tidak biasa tersebut (disebut Gebrakan KDM) masih menjadi bagian upaya Dedi untuk membangun citra positif tentang dirinya dan dianggap sebagai strategi politik efektif karena berkaitan dengan bagaimana kesan masyarakat terhadap militer.
Ditambah ada masalah klasik dalam masyarakat semisal menyoal kenakalan remaja yang meresahkan masyarakat.
Simbolisasi militer, tak bisa kritis
Poin kedua, menurut Cusdiawan, bisa juga hal tersebut terjadi karena upaya Dedi untuk lebih menarik perhatian elite politik, dalam hal ini Presiden Prabowo yang mempunyai latar belakang militer. Di era kepemimpinan Prabowo ini masyarakat menjadi tahu simbolisasi militer tampak menguat.
"Jadi, KDM seolah ingin menunjukkan bahwa yang ia lakukan 'satu garis' dengan yang dicanangkan oleh pak Prabowo," imbuhnya.
"Namun, yang menjadi masalah, kita harus paham bahwa disiplin ala militer dengan sipil adalah hal yang berbeda. Sebagai contoh, disiplin ala militer harus tunduk pada satu komando, sementara disiplin ala sipil harus didasarkan pada sikap yang kritis. Dari contoh ini saja kita harus paham bahwa civic values dan military values adalah hal berbeda," sambung dia.
Cusdiawan yang merupakan Direktur Eksekutif Center for Indonesian Governance and Development Policy (CIGDEP) ini berpendapat masalah mendasar dari berbagai terobosan Dedi menyoal pendidikan adalah tidak didasarkan pada kebijakan berbasis sains (science based policy).
Akibatnya, masalah yang dilihat kurang proporsional sehingga sangat wajar bila menuai kontroversi publik yang tajam dan belakangan menimbulkan protes atau penolakan.
"Semisal soal jam masuk sekolah, larangan study tour dan sebagainya, yang menurut hemat saya terlepas dari setuju atau tidaknya kita, tetapi ada hal-hal yang semestinya perlu diantisipasi juga dan dipikirkan secara matang lagi," ungkap Cusdiawan.
"Misalnya, apakah jam masuk sekolah yang lebih pagi selaras dengan peningkatan prestasi siswa? Bagaimana dari sisi orang tua murid? Kemudian soal study tour, lalu bagaimana cara pemerintah untuk mengantisipasi agar jasa yang berkaitan dengan pariwisata tidak mengalami penurunan?" tandasnya.
Hal serupa disampaikan oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji yang menilai kebijakan di sektor pendidikan sangat strategis untuk mendulang popularitas.
Hal itu dikarenakan sektor pendidikan melibatkan banyak pihak; ada orang tua, anak, organisasi masyarakat pengelola lembaga pendidikan, dan masyarakat umum.
"Jelas ini hanya untuk cari sensasi, bikin konten viral, dan popularitas semata," kata Ubaid saat dihubungi melalui pesan tertulis, Kamis (24/7).
Menurut Ubaid, kebijakan 'mentah' Dedi di sektor pendidikan yang akhirnya mendapat perlawanan tersebut dikeluarkan untuk menarik simpati presiden yang mempunyai latar belakang militer.
"Selama ini KDM kan bangun citra melalui konten-kontennya yang viral. Maka, dia bikin kebijakan pendidikan dengan cara yang biasa dia lakukan melalui konten-konten itu," imbuhnya.
Ubaid menilai Dedi tidak menyadari dirinya sebagai seorang kepala daerah yang harus mengeluarkan kebijakan berdasarkan kajian mendalam dan melewati uji publik, tidak lagi hanya demi yang penting viral.
"Kenapa menjadi kontraproduktif dan banyak menuai protes? Karena dia tidak sadar bahwa sekarang adalah sebagai gubernur dan terkait dengan kebijakan publik yang mestinya harus dilakukan kajian mendalam dan uji publik. Proses-proses partisipatif itu tidak dilakukan oleh KDM sehingga banyak pihak yang dirugikan, lalu protes menjamur," ucap Ubaid.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Ubaid, harus membuka mata dan telinga dengan menjamurnya berbagai penolakan terhadap kebijakan di sektor pendidikan.
JPPI memotret lima anomali serius dari Januari 2024 hingga Juli 2025. Ubaid mengatakan sudah saatnya Pemprov Jabar tidak lagi jalan sendiri dalam merumuskan kebijakan publik.
Lima anomali tersebut adalah, pertama, Jabar menempati peringkat pertama nasional untuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan jumlah 616.080 anak.
Angka tersebut jauh melampaui Jawa Tengah (333.152 anak) dan Jawa Timur (332.844 anak). Fakta itu menunjukkan kegagalan fundamental dalam menjangkau dan mempertahankan anak-anak di bangku sekolah. Selain itu juga menjadi bukti layanan dasar pendidikan di Jabar masih sangat buruk dan perlu prioritas khusus.
Anomali kedua adalah episentrum kekerasan di lingkungan pendidikan. Jabar masuk dalam tiga besar provinsi dengan kasus kekerasan paling banyak.
Anomali ketiga menyoal sarang tawuran pelajar. Kasus tawuran pelajar merajalela di 41 desa/kelurahan di Jawa Barat, jauh di atas Jakarta (25 kelurahan) dan Sumatera Utara (20 desa/kelurahan).
Menurut JPPI, potret tersebut memperlihatkan bukan lagi kenakalan remaja biasa, melainkan cermin kegagalan pendidikan karakter dan intervensi sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Anomali selanjutnya adalah Jabar menjadi provinsi dengan kasus intoleransi tertinggi di lingkungan pendidikan.
Mulai dari guru agama untuk minoritas yang kurang, persekusi pelajar beda keyakinan, ujaran kebencian, hingga intimidasi dan stigmatisasi "sesat". Menjadi pukulan telak bagi semangat Bhinneka Tunggal Ika dan keragaman yang seharusnya dijunjung tinggi di institusi pendidikan.
Anomali kelima adalah skandal penahanan ijazah. Hingga Juli 2025, JPPI menerima 612 pengaduan penahanan ijazah oleh sekolah. Pengaduan kasus ini di Jabar terbilang terbanyak dibanding daerah lain.
Kata Ubaid, Pemprov Jabar ingkar janji untuk membayar uang tebusan kepada sekolah swasta sebagaimana yang telah dijanjikan.
"Ini adalah alarm keras bagi Gubernur selaku pimpinan Pemprov Jawa Barat," ucap Ubaid.
Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di sektor pendidikan kini mulai menuai penolakan. Kajian yang dangkal tanpa partisipasi publik disebut menjadi faktor yang melatarbelakangi.
Pada Senin, 21 Juli 2025, Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, untuk menuntut pencabutan larangan karyawisata atau study tour.
Larangan yang termuat dalam Surat Edaran (SE) Penjabat Gubernur Jabar Nomor 64 Tahun 2024 itu diklaim membuat pendapatan perusahaan wisata anjlok hingga 60 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, larangan study tour ini tidak diindahkan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang masih memperbolehkan dengan syarat tidak mempengaruhi nilai akademik siswa.
Kebijakan lain yang mendapat penolakan adalah terkait dengan jam masuk sekolah. Pemerintah Kota Bekasi mengabaikan kebijakan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB sebagaimana diteken Dedi lewat Surat Edaran Nomor 58/PK.03/DISDIK, tertanggal 28 Mei 2025.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengaku menerima banyak keluhan dari orang tua siswa yang kesulitan mempersiapkan anak di pagi hari. Belum lagi soal dampak kemacetan.
Dia menyebut sekolah-sekolah yang berada di jalur utama seperti SMPN 1, 2, dan 3 mengalami kemacetan cukup parah saat jam masuk dimajukan.
Aturan pembatasan jam malam bagi pelajar yang dikeluarkan Dedi melalui SE Nomor 51/PA.03/Disdik pada 23 Mei 2025 juga mendapat pertentangan.
Dalam SE dimaksud, pelajar dilarang melakukan aktivitas di luar rumah mulai pukul 21.00 hingga 04.00 WIB, kecuali dalam kondisi darurat, bersama orang tua/wali, atau mengikuti kegiatan yang diketahui wali.
Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat menyampaikan keberatan terhadap aturan tersebut. Ketua Fortusis Jabar Dwi Subianto menilai kebijakan jam malam tidak mempertimbangkan tanggung jawab keluarga dalam mendidik anak.
Menurut dia, tidak semua pelajar yang keluar malam melakukan kegiatan negatif. Banyak dari mereka dinilai justru mendapat inspirasi dari aktivitas malam hari.
Lantas, mengapa Dedi di awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Jabar sangat konsen dengan sektor pendidikan? Apa tujuan yang hendak dicapai olehnya?
Pengamat Politik Pemerintahan Universitas Pamulang Cusdiawan mengatakan Dedi menaruh fokus terhadap dunia pendidikan karena isu tersebut strategis: melibatkan banyak pihak sehingga dapat mendulang popularitas.
"Fokus KDM pada pendidikan bisa jadi karena dianggap sebagai salah satu strategi yang efektif untuk menarik perhatian masyarakat," ujar Cusdiawan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/7).
Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika kebijakan-kebijakan tersebut tidak mendasarkan pada kajian yang mendalam. Cusdiawan mengambil contoh pelibatan militer dalam pembinaan "anak-anak nakal".
Alumnus Universitas Padjadjaran (UNPAD) ini melihat dua alasan mengapa Dedi melibatkan militer dalam kebijakannya di sektor pendidikan.
Pertama, selama ini di memori kolektif masyarakat, militer diidentikkan sebagai institusi yang disiplin, rapi dan lain sebagainya, sehingga kebijakan yang tidak biasa tersebut (disebut Gebrakan KDM) masih menjadi bagian upaya Dedi untuk membangun citra positif tentang dirinya dan dianggap sebagai strategi politik efektif karena berkaitan dengan bagaimana kesan masyarakat terhadap militer.
Ditambah ada masalah klasik dalam masyarakat semisal menyoal kenakalan remaja yang meresahkan masyarakat.
Simbolisasi militer, tak bisa kritis
Poin kedua, menurut Cusdiawan, bisa juga hal tersebut terjadi karena upaya Dedi untuk lebih menarik perhatian elite politik, dalam hal ini Presiden Prabowo yang mempunyai latar belakang militer. Di era kepemimpinan Prabowo ini masyarakat menjadi tahu simbolisasi militer tampak menguat.
"Jadi, KDM seolah ingin menunjukkan bahwa yang ia lakukan 'satu garis' dengan yang dicanangkan oleh pak Prabowo," imbuhnya.
"Namun, yang menjadi masalah, kita harus paham bahwa disiplin ala militer dengan sipil adalah hal yang berbeda. Sebagai contoh, disiplin ala militer harus tunduk pada satu komando, sementara disiplin ala sipil harus didasarkan pada sikap yang kritis. Dari contoh ini saja kita harus paham bahwa civic values dan military values adalah hal berbeda," sambung dia.
Cusdiawan yang merupakan Direktur Eksekutif Center for Indonesian Governance and Development Policy (CIGDEP) ini berpendapat masalah mendasar dari berbagai terobosan Dedi menyoal pendidikan adalah tidak didasarkan pada kebijakan berbasis sains (science based policy).
Akibatnya, masalah yang dilihat kurang proporsional sehingga sangat wajar bila menuai kontroversi publik yang tajam dan belakangan menimbulkan protes atau penolakan.
"Semisal soal jam masuk sekolah, larangan study tour dan sebagainya, yang menurut hemat saya terlepas dari setuju atau tidaknya kita, tetapi ada hal-hal yang semestinya perlu diantisipasi juga dan dipikirkan secara matang lagi," ungkap Cusdiawan.
"Misalnya, apakah jam masuk sekolah yang lebih pagi selaras dengan peningkatan prestasi siswa? Bagaimana dari sisi orang tua murid? Kemudian soal study tour, lalu bagaimana cara pemerintah untuk mengantisipasi agar jasa yang berkaitan dengan pariwisata tidak mengalami penurunan?" tandasnya.
Kebijakan Pendidikan Butuh Kajian Mendalam, Bukan Cuma Viral
Dedi Mulyadi fokus rombak kebijakan pendidikan di Jawa Barat. (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)
Hal serupa disampaikan oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji yang menilai kebijakan di sektor pendidikan sangat strategis untuk mendulang popularitas.
Hal itu dikarenakan sektor pendidikan melibatkan banyak pihak; ada orang tua, anak, organisasi masyarakat pengelola lembaga pendidikan, dan masyarakat umum.
"Jelas ini hanya untuk cari sensasi, bikin konten viral, dan popularitas semata," kata Ubaid saat dihubungi melalui pesan tertulis, Kamis (24/7).
Menurut Ubaid, kebijakan 'mentah' Dedi di sektor pendidikan yang akhirnya mendapat perlawanan tersebut dikeluarkan untuk menarik simpati presiden yang mempunyai latar belakang militer.
"Selama ini KDM kan bangun citra melalui konten-kontennya yang viral. Maka, dia bikin kebijakan pendidikan dengan cara yang biasa dia lakukan melalui konten-konten itu," imbuhnya.
Ubaid menilai Dedi tidak menyadari dirinya sebagai seorang kepala daerah yang harus mengeluarkan kebijakan berdasarkan kajian mendalam dan melewati uji publik, tidak lagi hanya demi yang penting viral.
"Kenapa menjadi kontraproduktif dan banyak menuai protes? Karena dia tidak sadar bahwa sekarang adalah sebagai gubernur dan terkait dengan kebijakan publik yang mestinya harus dilakukan kajian mendalam dan uji publik. Proses-proses partisipatif itu tidak dilakukan oleh KDM sehingga banyak pihak yang dirugikan, lalu protes menjamur," ucap Ubaid.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Ubaid, harus membuka mata dan telinga dengan menjamurnya berbagai penolakan terhadap kebijakan di sektor pendidikan.
JPPI memotret lima anomali serius dari Januari 2024 hingga Juli 2025. Ubaid mengatakan sudah saatnya Pemprov Jabar tidak lagi jalan sendiri dalam merumuskan kebijakan publik.
Lima anomali tersebut adalah, pertama, Jabar menempati peringkat pertama nasional untuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan jumlah 616.080 anak.
Angka tersebut jauh melampaui Jawa Tengah (333.152 anak) dan Jawa Timur (332.844 anak). Fakta itu menunjukkan kegagalan fundamental dalam menjangkau dan mempertahankan anak-anak di bangku sekolah. Selain itu juga menjadi bukti layanan dasar pendidikan di Jabar masih sangat buruk dan perlu prioritas khusus.
Anomali kedua adalah episentrum kekerasan di lingkungan pendidikan. Jabar masuk dalam tiga besar provinsi dengan kasus kekerasan paling banyak.
Anomali ketiga menyoal sarang tawuran pelajar. Kasus tawuran pelajar merajalela di 41 desa/kelurahan di Jawa Barat, jauh di atas Jakarta (25 kelurahan) dan Sumatera Utara (20 desa/kelurahan).
Menurut JPPI, potret tersebut memperlihatkan bukan lagi kenakalan remaja biasa, melainkan cermin kegagalan pendidikan karakter dan intervensi sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Anomali selanjutnya adalah Jabar menjadi provinsi dengan kasus intoleransi tertinggi di lingkungan pendidikan.
Mulai dari guru agama untuk minoritas yang kurang, persekusi pelajar beda keyakinan, ujaran kebencian, hingga intimidasi dan stigmatisasi "sesat". Menjadi pukulan telak bagi semangat Bhinneka Tunggal Ika dan keragaman yang seharusnya dijunjung tinggi di institusi pendidikan.
Anomali kelima adalah skandal penahanan ijazah. Hingga Juli 2025, JPPI menerima 612 pengaduan penahanan ijazah oleh sekolah. Pengaduan kasus ini di Jabar terbilang terbanyak dibanding daerah lain.
Kata Ubaid, Pemprov Jabar ingkar janji untuk membayar uang tebusan kepada sekolah swasta sebagaimana yang telah dijanjikan.
"Ini adalah alarm keras bagi Gubernur selaku pimpinan Pemprov Jawa Barat," ucap Ubaid.
