DPRD Jabar Sindir Gubernur Konten: Kalau Cuma Sensasi, Harus Dikritisi

Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat (Jabar) A Yamin menyindir soal fenomena 'Gubernur Konten'.

Kepemimpinan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang kerap membagikan kegiatannya di media sosial sedang menjadi sorotan. Menurut Yamin, membuat konten bukan hal buruk selama disertai tanggung jawab moral dan sosial.

"Konten itu ada positif dan negatifnya. Kalau kontennya membangun, edukatif, dan memberi solusi, saya dukung. Tapi kalau hanya untuk sensasi, harus dikritisi," katanya di Sukabumi, Jabar, Senin (28/7).

Lihat Juga : Aktivis Demokrasi Somasi Diskominfo Jabar Imbas Dugaan Doxing

Yamin pun berharap agar Dedi bisa lebih bijak dalam menempatkan diri sebagai pemimpin daerah, bukan sekadar tokoh viral di media sosial.

"Beliau sudah jadi pemimpin daerah, bukan masyarakat biasa lagi. Harus bertanggung jawab terhadap kontennya. Karena apa yang dilakukan pemimpin, akan berdampak besar di tengah masyarakat," ujar anggota komisi yang membidangi pemerintahan di DPRD JAbar tersebut.

Yamin lantas mencontohkan kasus yang sempat terjadi saat perusakan rumah singgah dijadikan retret siswa Kristen di Kampung Tangkil, Cidahu, Kabupaten Sukabumi pada akhir Juni 2025 lalu.

"Gubernur konten datang jadi viral, padahal persoalan sudah selesai. Tapi karena viral lagi, sampai kapolsek pun diadukan ke Propam, jadi ramai lagi," kata Yamin.

Menurut Yamin, kehadiran pejabat dalam suatu kasus semestinya membawa penyelesaian, bukan memperpanjang atau menambah masalah. Ia menyayangkan gaya komunikasi yang dinilai lebih mengutamakan citra publik lewat media sosial.

"Kadang-kadang semua pejabat datang itu baik. Tapi ketenaran karena konten itu bikin lanjut terus, padahal persoalan sudah selesai. Sampai 8 orang ditersangkakan," ujarnya.

"Harusnya usul tuntas, musyawarah mufakat dulu, perdamaikan dulu, baru proses hukum. Ini malah langsung, jadi muncul lagi persoalannya," sambung politikus Demokrat tersebut.

Ia menekankan pentingnya menjaga keharmonisan di tengah masyarakat multikultur seperti Jawa Barat.

"Kita ini hidup di tengah keberagaman suku, agama, budaya. Kerukunan, nasionalisme religius itu sangat fundamental," ucapnya.

Lihat Juga : ANALISIS Mengapa Kebijakan Pendidikan Dedi Mulyadi Tuai Gelombang Protes?

Adapun peristiwa yang dimaksud Yamin itu adalah insiden yang terjadi di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, beberapa waktu lalu. Aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan tokoh lintas agama sepakat menegaskan bahwa tidak ada rumah ibadah yang dirusak dalam kejadian tersebut.

Polres Sukabumi menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan perusakan rumah singgah atau vila. Terkait proses hukum atas kasus perusakan yang terjadi pada 27 Juni lalu, Kapolres Sukabumi AKBP Samian menegaskan komitmen pihaknya untuk bertindak secara profesional dan adil.

"Kami akan menginformasikan bila ada hal-hal kurang tepat yang dilakukan oleh aparat pada saat bertugas. Tim pengamanan internal Polri sudah turun untuk melakukan pemeriksaan, sehingga kita akan tindak lanjut," kata Samian.

"Proses hukum daripada kejadian perusakan bersama-sama yang terjadi pada tanggal 27 Juni kita proses dengan sebaik-baiknya, profesional, proporsional dan memenuhi rasa keadilan. Kita akan memastikan bahwa proses hukum ini bisa berjalan baik, tidak terganggu oleh situasi apapun, bukan karena intervensi, atau bukan karena tekanan, dan tidak ada pesanan, betul-betul dilakukan secara profesional, proporsional dan memenuhi rasa keadilan," bebernya.

Lihat Juga : Temuan Terbaru Kasus Kematian Misterius Diplomat Kemenlu Arya Daru

Bukan kali ini saja, Dedi Mulyadi disindir sebagai gubernur konten. Politikus Gerindra itu diketahui aktif menggunakan ragam platform media sosial untuk menampilkan aktivitas kepemimpinannya sejak dilantik sebagai gubernur pada 20 Februari 2025 lalu.

Keaktifan Dedi menggunakan platform media sosial juga terlihat dengan tingginya jumlah pengikut Dedi di Instagram @dedimulyadi71 dan Youtube @kangdedimulyadichannel.

Melalui kedua platform sosial media itu, Dedi kerap menampilkan momen marah, haru, hingga jenaka ketika blusukan ke sejumlah tempat untuk mengatasi permasalahan yang ada di Jawa Barat.

Beberapa waktu lalu, merespons sindiran 'gubernur konten', Dedi menjawab bahwa kegiatannya itu bisa menurunkan alokasi belanja iklan Pemprov Jabar.

Menurut Dedi, biasanya alokasi iklan bisa mencapai Rp50 miliar setiap tahun. Saat ini, berkat konten-kontennya, alokasi iklan turun menjadi Rp3 miliar.

"Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp50 miliar. Sekarang cukup Rp3 miliar tapi viral terus," ucapnya dalam rapat bersama Kemendagri dan Komisi II DPR di Jakarta, Selasa (29/4).

Lihat Juga : ANALISIS Gubernur 'Konten' Dedi Mulyadi dan Jebakan Komunikasi Artifisial

Baca berita lengkapnya di sini.