Lemhannas Yakin Konflik Thailand-Kamboja Tak Meluas, Harap RI Berperan

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI meyakini konflik antara Thailand dan Kamboja tidak akan meluas.

Hal itu diungkap Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily dengan pandangan bahwa Thailand dan Kamboja merupakan bagian dari ASEAN yang berkomitmen menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

"Kami meyakini bahwa konflik antara Thailand dan Kamboja tidak akan meluas karena situasinya saya kira dapat diatasi dengan penyelesaian yang lebih damai," ucap Ace  di Jakarta, Selasa (29/7).

Di samping itu, Ace juga menilai semua negara di ASEAN mempunyai keprihatinan yang sama untuk dapat menyelesaikan berbagai potensi meluasnya konflik tersebut.

Stabilitas keamanan kawasan, imbuh dia, harus dijaga tiap-tiap negara anggota ASEAN. Ace juga menyebut pentingnya mengingatkan kembali negara-negara anggota mengenai perjanjian komunitas.

"Baik Thailand maupun Kamboja, sebagai sesama negara ASEAN, memiliki komitmen untuk menjaga perdamaian dan hubungan yang saling memahami, menghormati, antara satu negara dan negara yang lain," ujarnya.

Indonesia natural leader ASEAN

Di sisi lain, Lemhannas mendorong pemerintah Indonesia, sebagai 'natural leader' di ASEAN, mengambil peran strategis mengupayakan perdamaian antara Thailand dan Kamboja. Apalagi, kata Ace, Indonesia sudah berpengalaman mendamaikan konflik, termasuk di kawasan.

"Baik dengan Thailand maupun dengan pemimpin Kamboja, Indonesia punya kedekatan khusus dan Indonesia memiliki peran yang strategis untuk bisa memastikan bahwa penyelesaian damai tentu harus diutamakan," ujarnya.

Lemhanas memandang perdamaian di kawasan harus tetap dijaga karena hal itu akan memengaruhi berbagai hal, termasuk rantai pasok kebutuhan ekonomi dan logistik.

"Dan tentu penyelesaian damai saya kira harus lebih menjadi prioritas kita dalam menjaga stabilitas kawasan ASEAN terutama," ucap Ace.

Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan Thailand dan Kamboja telah bersepakat untuk mengakhiri konflik dua negara melalui penerapan gencatan senjata, yang berlaku mulai tengah malam nanti.

Kesepakatan diambil dalam pertemuan yang difasilitasi PM Anwar Ibrahim selaku Ketua ASEAN di Putrajaya, Malaysia, Senin (28/7).

Setelah pertemuan di Putrajaya, Senin (28/7), pemerintah Malaysia, Kamboja, dan Thailand merilis siaran pers gabungan membahas pertemuan khusus yang diketuai, diselenggarakan, dan disaksikan oleh PM Anwar Ibrahim.

Pertemuan tersebut melibatkan PM Kamboja Samdech Moha Borvor Thipadei HUN Manet dan Penjabat PM Thailand Phumtham Wechayachai, dan diselenggarakan bersama oleh AS dengan partisipasi aktif dari China guna mendorong penyelesaian damai terhadap situasi yang sedang berlangsung.

Keterangan itu menyebutkan bahwa PM Hun Manet dan Penjabat PM Phumtham Wechayachai telah menyatakan posisi dan kesediaan mereka untuk segera melakukan gencatan senjata dan kembali ke keadaan normal.

Pernyataan Prabowo

Saat menerima kunjungan bilateral Anwar, Prabowo memuji PM Malaysia itu sebagai penengah membujuk Thailand dan Kamboja gencatan senjata.

"Saya ingin mengucapkan selamat atas kepemimpinan, leadership Dato' Seri memimpin ASEAN, Bapak berhasil dalam mediasi, berhasil mencapai gencatan senjata dalam konflik antara Thailand sama Kamboja. Ini suatu patut kita syukuri. Terima kasih," kata Presiden Prabowo kepada PM Anwar saat keduanya bertemu empat mata di ruang kerja Presiden RI, Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

Presiden Prabowo kemudian menyatakan kesiapan Indonesia membantu PM Anwar, tidak hanya dalam kapasitasnya sebagai PM Malaysia, tetapi juga sebagai Ketua ASEAN.

"Terima kasih. Ini suatu breakthrough yang sangat penting. Kita ingin ASEAN selalu menyelesaikan konflik dengan damai, dengan konsultasi, musyawarah, negosiasi," sambung Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, PM Anwar menyatakan dirinya selaku Ketua ASEAN selalu berpedoman kepada Kerangka ASEAN dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk saat memediasi Thailand dan Kamboja. PM Anwar lanjut menyebutkan dirinya masih mengawasi tindak lanjut dari kesepakatan gencatan senjata tersebut.

"Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei (Darussalam), dan Filipina, kita bertanggung jawab dalam me-monitoring peace process ini," kata PM Anwar kepada Presiden Prabowo.