Mendes: Seluruh Kades di RI Akan Jalani Tes Urine Narkoba Tahun Depan

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bakal bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menggelar tes urine bagi seluruh kepala desa (kades) di Indonesia.

Yandri mengaku ingin memastikan para kades tersebut memang terbebas dari narkoba. Selain itu, Yandri juga meminta BNN untuk menerangi peredaran narkoba hingga tingkat desa, sebab peredaran narkotika sudah menyasar dari kampung ke kampung.

Lihat Juga : Mendes Sebut Asta Cita ke-6 Prabowo Dapat Wujudkan Indonesia Emas

"Kita akan terus kawali Pak Kepala BNN. Kita dari Kementrian Pembangunan Desa berdasarkan visi misi kabinet pak presiden, untuk tahun depan kita akan mulai, kita periksa semua kepala desa dan staf desa," ujar Yandri Susanto saat membuka Kegiatan Sosialisasi Praktik Baik Desa Bersinar di Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa, (5/8).

Selain itu, Yandri juga mengaku akan meminta para kades membentuk Satgas Antinarkoba di wilayahnya, agar memerangi pengguna dan peredaran narkotika.

Menurut suami dari Bupati Serang, Ratu Zakiyah itu, narkoba bisa merusak masa depan bangsa.

"Maka salah satu pintu terbang yang bisa kita selamatkan adalah kita stop semua sumber-sumber pergerakan Narkoba. Pak Kepala BNN saya ingin bertindak juga, setiap desa nanti ada satgas anti narkoba," katanya.

Lihat Juga : BNNP: Warga Terpapar Narkotika di Aceh Capai 80 Ribu, Mayoritas Ganja

Sementara itu, terpisah BNN menegaskan bakal menindak peredaran narkoba hingga ke tingkat desa atau kelurahan. Sebab itu, dia meminta para pengguna maupun pengedar, sudah menjual narkotika dari kampung ke kampung.

"Administrasi terendah dari pemerintah Indonesia sebagai pengambil kebijakan terendah di desa. Maka mereka harus terlepas, terbebas dari pengaruh sindikat narkoba. Salah satu dana yang akan digunakan adalah pemeriksaan uring para kepala desa," ujar Kepala BNN RI, Komjen Pol Marthinus Hukom, di lokasi yang sama.

Jika kepala desa menggunakan apalagi mengedarkan narkoba, bisa merusak pembangunan di daerah tersebut. Sehingga bisa memperlambat pembangunan nasional dari bawah.

"Kita bayangkan kalau ternyata kepala desa kita ada menggunakan narkoba, bagaimana impact-nya terhadap pembangunan di desa," jelasnya.

Lihat Juga : Mendes: Dana Desa Bukan Jaminan Pinjaman Kopdes Merah Putih