Kemendagri Turun Tangan Kisruh PBB Naik 250 Persen di Pati

Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian memerintahkan jajarannya memeriksa polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen oleh Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Kebijakan itu belakangan menuai kontroversi dan menimbulkan gelombang protes.

"Lagi kita cek. Saya sudah perintahkan Itjen (Inspektorat Jenderaal) untuk mengecek, itu saja, dasarnya apa," kata Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/8).

Sebelumnya, warga keberatan dengan keputusan Kabupaten Pati menaikkan PBB  hingga 250 persen.

Bupati Pati Sudewo berdalih kenaikan hingga hampir tiga kali lipat itu karena PBB di wilayah tersebut sudah tak naik selama 14 tahun. Selain itu, katanya, Pemkab Pati tengah menggenjot pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum seperti pembenahan RSUD RAA Soewondo.

Lihat Juga : Bupati Pati Buka Suara soal Bubarkan Posko Pedemo Pajak Bumi Bangunan

Kebijakan ini pun menimbulkan gelombang protes dari masyarakat Pati. Massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi menolak kenaikan pajak Bumi dan Bangunan itu.

Mereka juga membangun posko penggalangan dana. Namun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati malah membubarkan posko penggalangan dana. Sempat terjadi adu mulut hingga ricuh dalam pembubaran yang terjadi Selasa (5/8).

Merespons itu, Sudewo kembali buka suara. Ia mengklaim dirinya tak mempermasalahkan massa dari aliansi masyarakat Pati bersatu mengumpulkan donasi.

Ia juga mempersilakan jika masyarakat mau berdemonstrasi menolak kebijakan kenaikan PBB hingga 250 persen tersebut.

"Kalau soal mengumpulkan dana [aksi] tidak masalah, silakan. Mau demo, silakan, yang penting tertib jangan anarkis," ujarnya.

Lihat Juga : Warga Pati Demo Protes Bupati Naikkan PBB 250 Persen

"Kritikan masukan itu saya dengar. Karena niat saya ini betul untuk membangun Kabupaten Pati. Jadi saya akan berusaha maksimal dandani, memperbaiki Kabupaten Pati," imbuhnya.

Terkait langkah yang dilakukan terhadap posko pedemo, Koordinator aksi, Supriyono, mengaku kecewa terhadap Pemerintah Kabupaten Pati karena menertibkan dan menyita donasi yang telah dikumpulkan massa sejak 1 Agustus 2025.

Menurutnya, massa telah memberi tahu surat pemberitahuan tentang kegiatan tersebut kepada kepolisian dan Bupati Pati.

"Donasi air mineral dari masyarakat Kabupaten Pati dan kami memprotes tindakan tersebut, karena kita sudah memberikan surat pemberitahuan aksi penggalangan donasi untuk aksi 13 Agustus 2025, suratnya sudah kami kirim ke Pak Kapolresta dan kirim ke Bupati," jelas Supriyono mengutip detikcom, Selasa (5/8).

Lihat Juga : KPK Tetapkan 2 Legislator Jadi Tersangka Kasus CSR BI