PDIP Minta Kemlu Segera Beri Respons Resmi Soal Sengketa Ambalat

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin meminta pemerintah segera memberikan respons resmi terkait sengketa perbatasan Ambalat dengan Malaysia.

Hasanuddin menilai respons tersebut penting untuk mencegah situasi yang semakin simpang siur dan justru kontraproduktif sehingga mengganggu stabilitas kawasan.

Lihat Juga : Prabowo Inginkan Penyelesaian Damai dengan Malaysia soal Ambalat

"Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri sebaiknya segera memberikan respons terkait pernyataan tersebut," kata Hasanuddin saat dihubungi, Kamis (7/8).

Meski begitu, dia mengingatkan agar pemerintah selalu berpegang pada ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam penyelesaian sengketa wilayah perbatasan.

Hasanuddin berharap agar kesepakatan join development dalam mengelola kawasan Ambalat, bisa terus konsisten. Namun, dia tetap menunggu sikap pemerintah, setelah Malaysia mengklaim sebagian wilayah tersebut.

"Kita tunggu apa langkah-langkah konkrit apa yang akan dilakukan pemerintah terkait joint development tersebut," kata dia.

Pemerintah Malaysia baru-baru ini mengklaim wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7, yang terletak di dalam Peta Baru Malaysia 1979, sebagai Laut Sulawesi, dan bukan sebagai "Ambalat", layaknya istilah yang digunakan oleh Indonesia.

Meski telah dua kali bertemu, Indonesia-Malaysia belum mencapai kesepakatan soal perbatasan di wilayah itu. Pemerintah mengklaim Ambalat sepenuhnya milik RI. Sedangkan, Malaysia menyebut area ND6 dan ND7 di Ambalat adalah milik mereka.

ND6 dan ND7 merupakan kependekan dari North Deepwater Block 6 dan 7. Kode itu merujuk pada konsesi migas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada perusahaan minyak dan gas asal Inggris, Shell, untuk melakukan eksploitasi migas di Ambalat.

Namun, Malaysia belakangan memiliki istilah atau nama lain untuk Ambalat, yakni Laut Sulawesi yang menjadi bagian dari negara Bagian Sabah.

Lihat Juga : Hadapi Klaim Malaysia, Komisi I DPR Minta Perkuat Posisi RI di Ambalat

Sementara, Presiden Prabowo Subianto menginginkan penyelesaian yang damai melalui iktikad yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia terkait soal penyebutan istilah Laut Sulawesi di wilayah Ambalat.

"Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada iktikad baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik," kata Presiden Prabowo saat ditemui setelah menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) ITB, Bandung, Jawa Barat, Kamis.