Ilustrasi. Prabowo resmikan enam Kodam TNI baru. (ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSANG)
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan enam Komando Daerah Militer (Kodam) TNI baru dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, pada Minggu (10/8).
Keenam Kodam itu terdiri dari XIX/Tuanku Tambusai yang membawahi wilayah Riau dan Kepulauan Riau; XX/Tuanku Imam Bonjol membawahi wilayah Padang dan Jambi; serta XXI/Radin Inten membawahi wilayah Lampung dan Bengkulu.
Kemudian Kodam XXII/Tambun Bungai yang membawahi wilayah Kalteng dan Kalsel; XXIII/Palaka Wira membawahi wilayah Sulteng dan Sulbar; serta XXIV/Mandala Trikora yang membawahi wilayah Merauke dan Papua Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam amanatnya, Prabowo mengatakan saat ini dunia penuh dengan ketidakpastian akibat perang yang terjadi di mana-mana. Oleh karenanya, ia menyebut Indonesia yang tidak memihak blok manapun tidak memiliki pilihan selain memperkuat pertahanan sendiri.
"Dan untuk itulah hari ini saya melantik enam panglima kodam baru, dua puluh komandan brigade baru dan seratus batalyon teritorial pembangunan," ujar Prabowo dalam upacara tersebut.
Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mengatakan pembentukan enam kodam baru itu bukan kebijakan yang muncul tiba-tiba. Ia menjelaskan sedianya hal itu telah termasuk dalam rencana pembangunan postur pertahanan jangka panjang dan menengah.
Fahmi mengatakan Kodam sendiri memiliki peran vital sebagai simpul komando untuk memperpendek rentang kendali. Selain itu, Kodam juga bertujuan mengintegrasikan operasi-operasi di wilayahnya serta menjadi penghubung antara TNI dan Pemda terkait pertahanan semesta.
"Pemerintah tampaknya ingin memastikan distribusi dari kekuatan TNI AD dapat sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis, dinamika ancaman dan kebutuhan komando teritorial di daerah," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/8).
Di sisi lain, ia menilai pemilihan lokasi untuk pemekaran keenam kodam baru tersebut juga sudah tepat dan sangat strategis untuk kepentingan militer.
Ia mencontohkan penempatan tiga Kodam baru yang fokus di wilayah Sumatera dinilai sangat penting lantaran menjadi wilayah terdepan yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Selat Sunda.
Dimana, kata dia, wilayah tersebut merupakan dua jalur pelayaran internasional yang menjadi pusat perdagangan global sekaligus titik rawan keamanan maritim bagi Indonesia.
Tak hanya itu, Fahmi mengatakan Pulau Sumatera juga memiliki bentang wilayah yang luas termasuk keragaman medan hingga potensi bencana. Perkembangan ekonomi juga membuat titik strategis seperti kawasan perbatasan, pelabuhan internasional menjadi terus bertambah.
"Dengan kondisi seperti ini, keberadaan Kodam yang lebih dekat akan mempercepat mobilitas pasukan, memperkuat kemampuan deteksi dini dan memungkinkan respons cepat terhadap ancaman militer," tuturnya.
Senada, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menyebut kehadiran enam kodam baru itu sejatinya bentuk penerapan sistem pertahanan pulau besar yang sudah diadopsi Indonesia sejak tahun 2019.
"Pemekaran kodam sebenarnya salah satu bentuk dari penerapan sistem pertahanan pulau besar yang sudah diadopsi Indonesia dari tahun 2019 di dalam kebijakan umum pertahanan negara," jelasnya.
Anton mengatakan langkah tersebut juga menandakan bahwa TNI memandang kehadiran mereka dalam menjaga pertahanan wilayah tetap membutuhkan kehadiran secara fisik. Artinya, kata dia, kehadiran teknologi dinilai masih tidak cukup untuk menggantikan keberadaan langsung.
Langkah pemekaran Kodam menurutnya juga dipersiapkan untuk menghadapi potensi ancaman militer yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang di tengah ketidakpastian global.
"Mereka punya concern bahwa ancaman masa depan itu ada ancaman hibrida yang merupakan kombinasi ancaman internal dan eksternal," tuturnya.
"Mereka merasa bahwa memperkuat eksistensi menjadi penting karena ke depan menjadi rumit ketika kita bicara ancaman keamanan yang multiplatform," imbuhnya.
Kendati demikian, baik Fahmi maupun Anton mewanti-wanti agar pemekaran keenam Kodam dapat dilakukan secara terukur agar tidak membebani postur anggaran keamanan dan pertahanan.
Fahmi mendorong agar pemenuhan personel, alutsista dan infrastruktur untuk keenam Kodam baru dapat dilakukan secara proporsional dan bertahap. Sehingga kebutuhan anggarannya tidak akan mengganggu prioritas pertahanan lainnya.
Selain itu, ia juga mewanti-wanti agar pembentukan enam Kodam ini harus konsisten mengacu pada peta kebutuhan strategis dan rencana pembangunan postur yang sudah ditetapkan, bukan sekadar ekspansi simbolik atau politis.
"Jika dijalankan dengan prinsip-prinsip itu, penambahan enam Kodam ini akan tetap berada dalam skala moderat, selaras dengan konsep pertahanan yang bersifat defensif aktif," jelasnya.
Sementara itu, Anton juga meminta agar TNI AD dapat melakukan perampingan struktur organisasi di setiap Kodam yang telah ada. Cara ini diharapkan dapat menekan ekses kebutuhan anggaran yang sangat tinggi untuk masing-masing Kodam.
"Guna menekan ekses ini tidak terlalu tinggi, lonjakan pada pos rutin maka butuh ada inovasi dan adaptasi yang baru. Misalnya struktur dari organisasi kodam baru atau seluruh kodam dibuat lebih ramping," jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga mendorong agar pemberian fasilitas bagi pimpinan atau pejabat tinggi Kodam dapat ditekan atau dikaji ulang sesuai yang dibutuhkan saja agar dapat menekan biaya.
Ia mengatakan langkah-langkah tersebut diperlukan agar nantinya pemerintah khususnya Kementerian Pertahanan tetap dapat melakukan modernisasi alutsista yang juga tidak kalah penting.
"Mengingat dalam waktu yang bersamaan pemerintah dalam hal ini presiden sudah melantik 20 brigade pembangunan yang jelas-jelas anggarannya besar," tuturnya.
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik langkah pembentukan enam Kodam baru yang diresmikan oleh Prabowo.
Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf selaku salah satu perwakilan koalisi menilai hal itu menunjukkan jika orientasi pertahanan Indonesia masih mengacu pada dinamika di dalam negeri (inward looking).
Padahal, kata dia, orientasi pertahanan Indonesia seharusnya melihat kebutuhan untuk mengurai dinamika dan perkembangan global (outward looking). Araf yang juga pengamat militer mengatakan tata kelola organisasi TNI saat ini semakin bersifat pragmatis dan hanya berorientasi pada kepentingan elite semata.
"Penambahan struktur dan pengembangan organisasi dilakukan semata-mata untuk mengatasi penumpukan jumlah perwira menengah dan tinggi di tubuh TNI yang berlebih," jelasnya.
Menurutnya kebijakan itu diambil tanpa melihat implikasi dan dampaknya terhadap beban anggaran negara. Selain itu pemekaran Kodam juga tidak didasari strategi pertahanan baru yang ideal serta berorientasi pada nilai-nilai demokrasi.
Araf memprediksi langkah ini akan memicu pembengkakan anggaran pertahanan. Akibatnya beban belanja di sektor pertahanan akan meningkat dan berfokus pada belanja rutin dan operasional semata.
"Sementara pemenuhan kebutuhan prioritas seperti modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) dan peningkatan kesejahteraan prajurit menjadi semakin sulit," ujarnya.
Oleh sebab itu, Koalisi Masyarakat Sipil meminta agar seluruh kebijakan pertahanan yang diambil pemerintah berbasis pada Strategic Defence Review dan Buku Putih Pertahanan yang disusun secara transparan.
Koalisi juga mengingatkan agar orientasi kebijakan pertahanan difokuskan untuk kepentingan jangka panjang dan bukan kepentingan elite militer.
"Hal ini penting, mengingat membangun kekuatan pertahanan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat dan tergesa untuk menghindari penyimpangan dan subyektivitas tertentu," pungkasnya.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan enam Komando Daerah Militer (Kodam) TNI baru dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, pada Minggu (10/8).
Keenam Kodam itu terdiri dari XIX/Tuanku Tambusai yang membawahi wilayah Riau dan Kepulauan Riau; XX/Tuanku Imam Bonjol membawahi wilayah Padang dan Jambi; serta XXI/Radin Inten membawahi wilayah Lampung dan Bengkulu.
Kemudian Kodam XXII/Tambun Bungai yang membawahi wilayah Kalteng dan Kalsel; XXIII/Palaka Wira membawahi wilayah Sulteng dan Sulbar; serta XXIV/Mandala Trikora yang membawahi wilayah Merauke dan Papua Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam amanatnya, Prabowo mengatakan saat ini dunia penuh dengan ketidakpastian akibat perang yang terjadi di mana-mana. Oleh karenanya, ia menyebut Indonesia yang tidak memihak blok manapun tidak memiliki pilihan selain memperkuat pertahanan sendiri.
"Dan untuk itulah hari ini saya melantik enam panglima kodam baru, dua puluh komandan brigade baru dan seratus batalyon teritorial pembangunan," ujar Prabowo dalam upacara tersebut.
Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mengatakan pembentukan enam kodam baru itu bukan kebijakan yang muncul tiba-tiba. Ia menjelaskan sedianya hal itu telah termasuk dalam rencana pembangunan postur pertahanan jangka panjang dan menengah.
Fahmi mengatakan Kodam sendiri memiliki peran vital sebagai simpul komando untuk memperpendek rentang kendali. Selain itu, Kodam juga bertujuan mengintegrasikan operasi-operasi di wilayahnya serta menjadi penghubung antara TNI dan Pemda terkait pertahanan semesta.
"Pemerintah tampaknya ingin memastikan distribusi dari kekuatan TNI AD dapat sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis, dinamika ancaman dan kebutuhan komando teritorial di daerah," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/8).
Di sisi lain, ia menilai pemilihan lokasi untuk pemekaran keenam kodam baru tersebut juga sudah tepat dan sangat strategis untuk kepentingan militer.
Ia mencontohkan penempatan tiga Kodam baru yang fokus di wilayah Sumatera dinilai sangat penting lantaran menjadi wilayah terdepan yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Selat Sunda.
Dimana, kata dia, wilayah tersebut merupakan dua jalur pelayaran internasional yang menjadi pusat perdagangan global sekaligus titik rawan keamanan maritim bagi Indonesia.
Tak hanya itu, Fahmi mengatakan Pulau Sumatera juga memiliki bentang wilayah yang luas termasuk keragaman medan hingga potensi bencana. Perkembangan ekonomi juga membuat titik strategis seperti kawasan perbatasan, pelabuhan internasional menjadi terus bertambah.
"Dengan kondisi seperti ini, keberadaan Kodam yang lebih dekat akan mempercepat mobilitas pasukan, memperkuat kemampuan deteksi dini dan memungkinkan respons cepat terhadap ancaman militer," tuturnya.
Senada, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menyebut kehadiran enam kodam baru itu sejatinya bentuk penerapan sistem pertahanan pulau besar yang sudah diadopsi Indonesia sejak tahun 2019.
"Pemekaran kodam sebenarnya salah satu bentuk dari penerapan sistem pertahanan pulau besar yang sudah diadopsi Indonesia dari tahun 2019 di dalam kebijakan umum pertahanan negara," jelasnya.
Anton mengatakan langkah tersebut juga menandakan bahwa TNI memandang kehadiran mereka dalam menjaga pertahanan wilayah tetap membutuhkan kehadiran secara fisik. Artinya, kata dia, kehadiran teknologi dinilai masih tidak cukup untuk menggantikan keberadaan langsung.
Langkah pemekaran Kodam menurutnya juga dipersiapkan untuk menghadapi potensi ancaman militer yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang di tengah ketidakpastian global.
"Mereka punya concern bahwa ancaman masa depan itu ada ancaman hibrida yang merupakan kombinasi ancaman internal dan eksternal," tuturnya.
"Mereka merasa bahwa memperkuat eksistensi menjadi penting karena ke depan menjadi rumit ketika kita bicara ancaman keamanan yang multiplatform," imbuhnya.
Lonjakan Anggaran hingga Sarat Kepentingan Elite TNI
Ilustrasi. Prabowo resmikan enam Kodam TNI baru. (Dok. Puspen TNI)
Wanti-wanti Lonjakan Anggaran
Kendati demikian, baik Fahmi maupun Anton mewanti-wanti agar pemekaran keenam Kodam dapat dilakukan secara terukur agar tidak membebani postur anggaran keamanan dan pertahanan.
Fahmi mendorong agar pemenuhan personel, alutsista dan infrastruktur untuk keenam Kodam baru dapat dilakukan secara proporsional dan bertahap. Sehingga kebutuhan anggarannya tidak akan mengganggu prioritas pertahanan lainnya.
Selain itu, ia juga mewanti-wanti agar pembentukan enam Kodam ini harus konsisten mengacu pada peta kebutuhan strategis dan rencana pembangunan postur yang sudah ditetapkan, bukan sekadar ekspansi simbolik atau politis.
"Jika dijalankan dengan prinsip-prinsip itu, penambahan enam Kodam ini akan tetap berada dalam skala moderat, selaras dengan konsep pertahanan yang bersifat defensif aktif," jelasnya.
Sementara itu, Anton juga meminta agar TNI AD dapat melakukan perampingan struktur organisasi di setiap Kodam yang telah ada. Cara ini diharapkan dapat menekan ekses kebutuhan anggaran yang sangat tinggi untuk masing-masing Kodam.
"Guna menekan ekses ini tidak terlalu tinggi, lonjakan pada pos rutin maka butuh ada inovasi dan adaptasi yang baru. Misalnya struktur dari organisasi kodam baru atau seluruh kodam dibuat lebih ramping," jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga mendorong agar pemberian fasilitas bagi pimpinan atau pejabat tinggi Kodam dapat ditekan atau dikaji ulang sesuai yang dibutuhkan saja agar dapat menekan biaya.
Ia mengatakan langkah-langkah tersebut diperlukan agar nantinya pemerintah khususnya Kementerian Pertahanan tetap dapat melakukan modernisasi alutsista yang juga tidak kalah penting.
"Mengingat dalam waktu yang bersamaan pemerintah dalam hal ini presiden sudah melantik 20 brigade pembangunan yang jelas-jelas anggarannya besar," tuturnya.
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik langkah pembentukan enam Kodam baru yang diresmikan oleh Prabowo.
Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf selaku salah satu perwakilan koalisi menilai hal itu menunjukkan jika orientasi pertahanan Indonesia masih mengacu pada dinamika di dalam negeri (inward looking).
Padahal, kata dia, orientasi pertahanan Indonesia seharusnya melihat kebutuhan untuk mengurai dinamika dan perkembangan global (outward looking). Araf yang juga pengamat militer mengatakan tata kelola organisasi TNI saat ini semakin bersifat pragmatis dan hanya berorientasi pada kepentingan elite semata.
"Penambahan struktur dan pengembangan organisasi dilakukan semata-mata untuk mengatasi penumpukan jumlah perwira menengah dan tinggi di tubuh TNI yang berlebih," jelasnya.
Menurutnya kebijakan itu diambil tanpa melihat implikasi dan dampaknya terhadap beban anggaran negara. Selain itu pemekaran Kodam juga tidak didasari strategi pertahanan baru yang ideal serta berorientasi pada nilai-nilai demokrasi.
Araf memprediksi langkah ini akan memicu pembengkakan anggaran pertahanan. Akibatnya beban belanja di sektor pertahanan akan meningkat dan berfokus pada belanja rutin dan operasional semata.
"Sementara pemenuhan kebutuhan prioritas seperti modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) dan peningkatan kesejahteraan prajurit menjadi semakin sulit," ujarnya.
Oleh sebab itu, Koalisi Masyarakat Sipil meminta agar seluruh kebijakan pertahanan yang diambil pemerintah berbasis pada Strategic Defence Review dan Buku Putih Pertahanan yang disusun secara transparan.
Koalisi juga mengingatkan agar orientasi kebijakan pertahanan difokuskan untuk kepentingan jangka panjang dan bukan kepentingan elite militer.
"Hal ini penting, mengingat membangun kekuatan pertahanan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat dan tergesa untuk menghindari penyimpangan dan subyektivitas tertentu," pungkasnya.
