Aliansi Masyarakat Pati: Bupati Sudewo Harus Mundur, Arogan ke Rakyat

CNN Indonesia
Rabu, 13 Agu 2025 16:12 WIB
Ribuan warga Pati mendesak Bupati Sudewo mundur karena dinilai arogan dan melanggar konstitusi. Aksi ini dipicu rencana kenaikan pajak yang kontroversial.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap mendesak Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya karena telah melanggar institusi hingga konstitusi. (AFP)
Jakarta, CNN Indonesia --

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap mendesak Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya karena telah melanggar institusi hingga konstitusi.

Ribuan warga Pati turun ke jalan menggelar aksi di depan Kantor Bupati Pati hari ini. Mereka mendesak Sudewo mundur karena tak berpihak ke rakyat serta arogan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Keputusan mutlak dari aliansi kami adalah Pak Sudewo harus mundur bagaimana pun caranya, karena sudah melanggar institusi, menabrak konstitusi," kata perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Budi Setiawan saat diwawancara CNN Indonesia, Rabu (13/8).

Budi menyebut Sudewo juga ingin mengubah julukan Pati dari 'Pati Bumi Mina Tani' menjadi 'Pati Mutiara'. Menurutnya, rencana tersebut membuat masyarakat Pati semakin murka

Gerakan masyarakat Pati ini, kata Budi, berawal dari rencana Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Budi pun menyoroti arogansi Sudewo yang juga politikus Partai Gerindra dengan menantang masyarakat Pati turun ke jalan dengan membawa 50.000 orang.

Budi mengatakan Sudewo juga telah melakukan tindakan semena-mena karena mencopot ratusan pegawai RSUD Pati tanpa evaluasi.

"Arogansinya ini yang menjadikan masyarakat Pati geram, karena masyarakat Pati ini tidak semata-mata itu secara psikologi itu mudah ditekan atau diintimidasi," ujarnya.

"Sejarah Pati itu dari Mataram, Pajang, sampai Kolonial, pergerakan melawan kebijakan pajak itu sering, rajanya sampai bupatinya itu membela rakyat, hari ini bupatinya tidak membela rakyat, malah menantang rakyatnya," kata Budi menambahkan.

Budi memastikan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan mengawal hak angket DPRD Pati untuk pemakzulan Sudewo. DPRD Pati memiliki waktu hingga 60 hari untuk memproses hak angket tersebut.

"Kita sangat mengharapkan keputusan dari hak angket itu sendiri, kita aliansi masyarakat Pati akan mengawal terus, apa yang akan dilakukan teman DPRD dalam hak angket ini, kita akan monitoring sampai hak angket itu selesai," ujarnya.

Sebelumnya Bupati Pati Sudewo menyatakan tak akan melepaskan jabatannya sesuai tuntutan massa dalam demonstrasi besar yang digelar hari ini di Pati.

Sudewo menolak mundur dengan alasan dirinya dipilih oleh rakyat secara konstitusional.

"Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu, semua ada mekanismenya," ujar Sudewo di Kantor Bupati Pati, Rabu.

Demo besar yang melibatkan ribuan warga Pati hari ini mengusung tuntutan Sudewo mundur dari jabatanya.

Tuntutan muncul setelah Sudewo menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250 persen. Sudewo juga sempat menantang warga yang memprotes kebijakan itu untuk menggelar demo.

(fra/mnf/fra)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER