Massa Mahasiswa Demo Kenaikan PBB di Kantor Bupati Lombok Timur

Puluhan mahasiswa dan pemuda menggeruduk Kantor Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) memprotes kenaikan Pajak Bumi, Bangunan, Pedesaan, dan Perkotaan (PBB-P2) yang terjadi setiap tahun.

"Sejauh ini, hasil kajian kami dibandingkan tahun 2024, itu memang selalu mengalami kenaikan, setiap tahun secara umum selalu mengalami kenaikan," ujar Yogi Setiawan, salah seorang massa aksi, Kamis (14/8) seperti dikutip dari detikBali.

Lihat Juga : Selain Pati, Ini Deretan Daerah yang Picu Protes Keras Kenaikan PBB

Pihaknya menilai kebijakan Pemkab Lombok Timur menaikkan tarif PBB-P2 hanya memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Yog mengklaim pihaknya pernah melakukan verifikasi dan mendengar langsung keluhan masyarakat terkait adanya keluhan kenaikan PBB-P2 di Lombok Timur.

"Dari hasil temuan kami di masyarakat beberapa, sampel di salah satu kecamatan di Lombok Timur, mereka mengaku dahulu hanya membayar puluhan ribu, tetapi dengan adanya kenaikan saat ini mereka mengeluarkan ratusan ribu rupiah," jelas Yogi.

Oleh karena itu, kata Yogi, mereka mendesak Pemkab Lombok Timur untuk mengelola pajak dari rakyat secara akuntabel dan transparan.

Jika hal itu tidak dilakukan, pihaknya akan melakukan demonstrasi jilid II dengan membawa massa lebih banyak seperti di Pati, Jawa Tengah (Jateng) pada Rabu (13/8) kemarin.

"Kalau ada yang kami dengar adanya penyelewengan dari pajak tersebut, maka kami akan melakukan aksi kembali. Apalagi sampai saat ini pimpinan Pemkab tidak ada yang menemui kami," ucap Yogi.

Massa aksi melakukan demonstrasi di depan Kantor Bupati Lombok Timur sejak pukul 10.30 Wita. Pantauan detikBali, para demonstran membawa atribut berupa bendera organisasi dan bendera one piece. Namun, tak satu pun pejabat Pemkab Lombok Timur yang menemui massa aksi.

Massa aksi kesal karena tak satupun pejabat dari Pemkab Lombok Timur menemui mereka sehingga berjanji akan datang kembali membawa massa aksi seperti yang terjadi di Pati, Jawa Tengah.

Lihat Juga : Istana Bantah Kisruh Pati Akibat Efisiensi Anggaran Pemerintah Pusat

Kasus tambang galian C ilegal

Selain menyoroti kenaikan pajak PBB-P2 di Lombok Timur, massa aksi juga menyentil isu krusial lain, yakni dugaan korupsi yang tak kunjung ditangani hingga maraknya tambang galian C ilegal. Massa mendesak Pemkab Lombok Timur segera mengintervensi maraknya tambang liar itu dan melakukan penindakan secara serius.

Begitu juga dengan kasus korupsi, Yogi mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur untuk mengusut tuntas dan memeriksa pegawai Pemkab Lombok Timur yang menjadi maling duit negara.

"Beberapa oknum juga kami temukan. Misalnya dalam pengadaan barang, adanya kasus dugaan korupsi yang terstruktur sehingga kami mendorong untuk mengusut tuntas dan memanggil para pihak yang terlibat," tegas Yogi.

Lihat Juga : Pansus Pemakzulan Selidiki 12 Kebijakan Kontroversial Bupati Pati

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku bakal menggelar rapat bersama seluruh kepala daerah untuk mendata kenaikan pajak bumi bangunan (PBB), pada Kamis (14/8) siang ini.

Hal tersebut dilakukan Tito setelah sebelumnya Bupati Pati Sudewo berencana menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 sebesar 250 persen hingga berujung polemik dan ricuh di masyarakat.

Bahkan imbas demo besar yang terjadi kemarin, Rapat Paripurna DPRD DKI pun memutuskan menggunakan hak angket pembentukan pansus pemakzulan Sudewo.

Selain di Pati, protes masyarakat atas kenaikan PBB berlipat pun terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti di Cirebon (Jawa Barat), Jombang (Jawa Timur), dan Bone (Sulawesi Selatan).

"Sekarang siang ini akan melakukan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi mana lagi yang terjadi kenaikan," ujarnya kepada wartawan di Lapangan Bulog, Jakarta Utara, Kamis.

Dalam rapat tersebut, Tito mengaku akan memberikan arahan agar seluruh kepala daerah yang lain agar dapat mempertimbangkan matang-matang kemampuan ekonomi masyarakat sebelum menetapkan besaran NJOP dan PBB.

Lihat Juga : ANALISIS Alarm Nyaring dari Pati dan Pentingnya Suara Rakyat Didengar Pejabat

Baca berita lengkapnya di sini.