Istana Bantah Kisruh Pati Akibat Efisiensi Anggaran Pemerintah Pusat

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebut wacana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen yang memicu kericuhan di Pati, Jateng, sama sekali tak berkaitan dengan kebijakan efisiensi oleh pemerintah pusat.

Hasan menyebut anggapan itu sangatlah prematur jika mengaitkan dengan wacana kenaikan PBB di Pati dengan kebijakan efisiensi oleh pemerintah pusat.

"Kalau mengenai tuduhan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah ini terkait dengan kebijakan efisiensi, kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur," kata Hasan di kantornya, Jakarta, Kamis (14/8).

Hasan menyampaikan efisiensi pada awal 2025 kemarin tak hanya untuk satu kabupaten/kota saja.

Ia menyebut kebijakan itu meliputi seluruh kabupaten/kota dan kementerian/lembaga yang ada di Indonesia.

"Karena sebenarnya efisiensi ini hanya mungkin 4 atau 5 persen saja, dari anggaran yang biasa dikelola oleh pemerintah daerah," ucap dia.

Hasan pun menyampaikan bahwa untuk PBB itu sendiri merupakan kebijakan yang sepenuhnya wewenang pemerintah daerah.

"Jadi kalau ada kejadian spesifik, satu kejadian, seperti yang terjadi di Pati, ini adalah murni dinamika lokal," ujarnya.

Sebelumnya, demonstrasi besar pecah di Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah pada Rabu (13/8). Massa aksi meminta Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

Sudewo dilempari botol air mineral dan sandal saat menemui massa aksi yang murka.

Kisruh di Pati ini bermula karena kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen, kebijakan itu menuai kontroversi hingga akhirnya dibatalkan.

Tuntutan massa bukan cuma karena kenaikan PBB--yang akhirnya dibatalkan setelah diprotes warga.

Aksi tetap digelar karena masyarakat terlanjur kecewa dengan kebijakan Bupati Sudewo. Di antaranya kebijakan lima hari sekolah, kemudian regrouping sekolah yang berdampak banyaknya guru honorer tidak bekerja, hingga PHK ratusan eks karyawan honorer RSUD RAA Soewondo dengan dalih efisiensi.

Buntut kericuhan tersebut, DPRD Kabupaten Pati sepakat membentuk pansus untuk pemakzulan Sudewo.