Istana Janji Akan Tindak Beking Tambang Ilegal Tanpa Pandang Bulu

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan penindakan atau penegakan hukum terhadap aktor-aktor tambang ilegal tak akan pandang bulu, termasuk bila melibatkan oknum-oknum jenderal TNI-Polri.

Hal itu ditegaskan Prasetyo untuk memperjelas peringatan yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Ia menyatakan pernyataan Prabowo mengenai oknum jenderal TNI dan Polri yang terlibat dalam tambang ilegal merupakan pesan moral yang perlu dimaknai secara luas, bukan untuk menyerang pihak tertentu.

"Pesan ini disampaikan kepada siapa pun yang memiliki, ataupun kemudian misalnya diistilahkan selama ini, jadi yang melindungi atau memperlancar semua kegiatan-kegiatan itu," ujar Prasetyo di kompleks parlemen.

Ia menjelaskan, pesan yang disampaikan Prabowo tersebut lebih pada dorongan agar seluruh pihak bekerja sama dalam memberantas praktik ilegal, termasuk di sektor pertambangan.

Prasetyo juga mengutip pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyebut perlunya kerja sama lintas lembaga dan mengurangi sikap "baperan" (bawa perasaan) dalam menyikapi kritik.

"Ini kan pesan saja, yang paling penting seperti disampaikan Ibu Puan, Ketua DPR, kita harus bekerja sama, harus move on, dan kurangi baperan," katanya.

Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Prabowo memberikan peringatan kepada para jenderal TNI maupun Polri yang terbukti terlibat atau melindungi tambang ilegal.

"Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun. Apakah jenderal dari TNI, atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," tegas Presiden.

Berdasarkan laporan lembaga penegak hukum, kata Prabowo, terdapat 1.063 tambang ilegal di Indonesia dengan potensi kerugian negara minimal Rp300 triliun.

"Saya minta dukungan seluruh MPR dan partai politik untuk mendukung ini demi rakyat Indonesia," ujarnya.

Justice collaborator tambang ilegal

Prabowo turut mengimbau seluruh partai politik, termasuk Partai Gerindra yang dipimpinnya, untuk segera melapor jika ada kader yang terlibat.

Ia meminta mereka menjadi justice collaborator agar proses hukum dapat berjalan transparan.

"Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi," kata dia yang juga Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.