Selain Dicegah ke Luar Negeri, Rumah Yaqut Juga Digeledah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Menteri Agama periode 2020-2024 Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta Timur dan Jawa Barat, Jumat (15/8).

Badan anti korupsi itu juga sebelumnya mengeluarkan surat larangan bepergian ke luar negeri untuk Yaqut Cholil Qoumas.

Lihat Juga : Geledah Rumah Yaqut, KPK Sita Dokumen dan Barang Bukti Elektronik

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan ini untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

"Ya benar hari ini tim melanjutkan rangkaian penggeledahan terkait perkara penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji, di mana tim hari ini melakukan penggeledahan di dua lokasi," kata Budi pada Jumat.

Budi menyebut kedua rumah itu masing-masing berada di Depok, Jawa Barat dan daerah Jakarta Timur. Dari penggeledahan itu, tim menyita kendaraan roda empat dan barang bukti elektronik (BBE) dalam bentuk gawai.

Penyidik, kata Budi, akan melakukan ekstraksi terkait barang bukti yang diperoleh untuk mencari petunjuk dan bukti lain yang mendukung.

"Barang Bukti Elektronik itu macam-macam, salah satunya adalah handphone, nanti itu akan diekstraksi, dibuka isinya, kita akan lihat informasi-informasi yang dicari," ujar dia.

Penggeledahan ini sebelumnya dilakukan pada 11 Agustus 2025. KPK juga telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap tiga orang termasuk Yaqut.

Larangan ini dilakukan karena ketiga orang tersebut perlu ada di Indonesia untuk proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.

"Keputusan ini berlaku untuk enam (6) bulan ke depan," kata Budi pada pekan lalu.

Lihat Juga : KPK Sita 1 Mobil Usai Geledah Rumah ASN Kemenag di Depok

KPK telah menaikkan status penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 dari penyelidikan ke tahap penyidikan lewat ekspose.

Badan anti-korupsi ini menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum dalam menangani kasus dugaan korupsi haji.

Artinya, belum ada tersangka yang ditetapkan begitu Sprindik diteken. Pihak-pihak yang bertanggung jawab akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Berdasarkan perhitungan awal KPK, ditemukan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mencapai Rp1 triliun lebih.

KPK melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung angka pasti kerugian negara. KPK menyebut ada lebih dari 100 travel yang diduga terlibat dalam pengurusan kuota haji tambahan.