Gubernur Sulsel: Pajak yang Memberatkan Bisa Timbulkan Gejolak

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyoroti kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di beberapa daerah dinilai berpotensi menimbulkan gejolak sosial.

"Dalam konteks deteksi dini ancaman, kita harus waspada bahwa kebijakan pajak yang memberatkan bisa menimbulkan gejolak. Jangan sampai upaya meningkatkan PAD justru menciptakan ancaman baru bagi stabilitas," kata Sudirman saat rapat yang diikuti Wali Kota dan Bupati se-Sulsel, melalui zoom meeting, Rabu (20/8).

Sudirman menyebutkan pajak kendaraan bermotor di Sulsel berpotensi mencapai Rp21,7 triliun. Namun, pendekatan bertahap dengan relaksasi tetap dipilih untuk menjaga keharmonisan sosial.

Dalam rapat tersebut ada tiga strategi pencegahan disepakati yakni melakukan analisis dampak sosial-ekonomi sebelum menerapkan kebijakan demi menghindari potensi resistensi masyarakat.

Kemudian, melakukan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat sebagai bagian mencegah miskomunikasi yang bisa memicu ketegangan. Selanjutnya klasifikasi kemampuan masyarakat dalam penetapan tarif sebagai upaya menjaga keadilan sosial dan stabilitas daerah.

Selain itu, dalam forum juga membahas kesiapsiagaan menghadapi musim hujan sebagai bagian dari deteksi dini ancaman bencana alam.

"Kita menghadapi tantangan ganda: memastikan kebijakan fiskal tidak menimbulkan gejolak sosial, sekaligus mempersiapkan infrastruktur menghadapi potensi bencana. Keduanya saling terkait dalam menjaga stabilitas," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan ekonomi dengan aspek keamanan.

"Rapat deteksi dini ini membuka mata kita bahwa ancaman tidak hanya datang dari luar, tetapi juga bisa muncul dari kebijakan internal yang kurang tepat. Koordinasi antara aspek fiskal dan keamanan menjadi kunci," kata Appi sapaan akrabnya.